KENDARIPOS.CO.ID — Mangrove di kawasan Teluk Kendari diduga rusak akibat aktivitas tongkang. Karenannya, DPRD Kendari akan memeriksa pemilik dari tiga kapal yang berada di area teluk itu.Ketua Komisi III DPRD Kendari, LM Rajab Jinik mengatakan hearing bakal dilakukan minggu ini, dengan memanggil pihak terkait yang mempunyai kewenangan mulai dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kendari, Pemkot termasuk pemilik dari tiga tongkang di area tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Kendari, LM Rajab Jinik (kiri) saat menerima aduan masyarakat soal aktivitas tongkang di Teluk Kendari.

“Sebenarnya saya juga sudah tahu dari aduan masyarakat yang sudah berjalan tiga bulan, bahwa katanya aktivitas di sana bukan diperuntukan untuk tongkang. Karena area tersebut masuk kawasan mangrove,” ujar Rajab saat dihubungi.

Ia berharap hearing yang sudah dijadwalkan bisa berjalan lancari agar menemukan solusi terbaik yang tidak merugikan salah satu pihak dan tidak meresahkan masyarakat sesuai aturan yang berlaku di Kota Kendari.

Merespon hal ini, Wali Kota Kendari H Sulkarnain mengungkapkan, pihaknya masih membangun komunikasi KSOP terkait tiga tongkang yang berlabuh di kawasan Hutan Mangrove Teluk Kendari, “Kami masih menunggu laporan dari KSOP tentang apa yang dilakukan kapal tongkang ini. Apakah sekadar berlabuh atau ada aktivitas lain yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang ada,” terangnya, kemarin.

Terpisah, Kesie Keselamatan, Pelayaran dan Operasi KSOP Kelas II Kendari, Andi M mengungkapkan bahwa tiga tongkang yang berlabuh di Teluk Kendari legal. Ketiga kapal itu hanya berlabuh.

Andi mengungkapkan, tiga kapal yang dimaksud adalah TB Jaz Power 3, Tongkang Aditama 6, dan TB Galaxy Tongkang HM 2302 milik salah satu perusahaan. “Sudah ada yang ditarik kemarin karena muat barang dan angkutan kapal,” ungkapnya.

Pihaknya bersedia memenuhi panggilan DPRD untuk melakukan klarifikasi maupun hearing atas kejadian tersebut. Yang jelasnya kata Andi, masuknya kapal dikawasan tersebut sudah sesuai prosedur keselamatan lalu lintas perhubungan laut. (ags/b)