Surplus BPJS dan Penanganan Pandemi, Oleh : drg. Endartini Kusumastuti – Kendari Pos
Opini

Surplus BPJS dan Penanganan Pandemi, Oleh : drg. Endartini Kusumastuti

KENDARIPOS.CO.ID — Angin segar sedang berhembus di Jaminan Kesehatan BPJS. BPJS mengklaim mengalami surplus sebesar Rp 18,7 triliun pada tahun anggaran 2020. Surplus ini menurut BPJS Kesehatan terjadi setelah pihak manajemen bersama pemerintah melakukan pembenahan dan berdasarkan hasil audit menyeluruh yang dilakukan oleh BPKP pada 2018-2019.

drg. Endartini Kusumastuti (Praktisi Kesehatan Masyarakat Kota Kendari dan Anggota PDGI Cabang Kendari)

Komisi IX DPR bersuara, meminta pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menurunkan kembali kenaikan tarif, khususnya untuk kelas 3 yang diberlakukan sejak tahun lalu. Seperti diketahui berdasarkan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tarif kelas 1 naik menjadi Rp150 ribu, kelas 2 Rp100 ribu dan kelas 3 Rp35 ribu dengan adanya subsidi Rp7000 per peserta.

Akibat kenaikan tarif yang dibelakukan, banyak peserta kelas 1 dan kelas 2 yang turun kelas. BPJS Kesehatan mengakui adanya sekitar 2,2 juta peserta yang turun kelas khususnya dari kelompok PBPU.Rekor surplus oleh BPJS Kesehatan ini terjadi pertama kali dalam 5 tahun terakhir. Pada 2016, BPJS Kesehatan belum defisit, namun piutang dalam proses bayar mencapai Rp2,41 triliun.

Komisi IX DPR menilai surplus BPJS Kesehatan lebih dikarenakan adanya kenaikan iuran yang hampir 100 persen sejak awal tahun 2020. Perinciannya, iuran kelas I dari Rp80.000 menjadi Rp150.000, kelas II dari Rp51.000 menjadi Rp100.000 dan kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42.000. Namun pemerintah memberi subsidi Rp7.000 sehingga peserta membayar Rp35.000.

Jika kita mencermati lebih dalam, tentu BPJS akan mengalami surplus, dikarenakan kondisi pandemi ini, banyak rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan berfokus dalam penanganan pasien COVID-19. Sedangkan perawatan untuk pasien non COVID mengalami penurunan yang signifikan. Ditambah pula, pemerintah menggelontorkan anggaran untuk mengatasi Covid-19 melalui APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun.

Namun, perlu telaah bersama, apakah surplus BPJS ini membawa angin segar bagi penanganan pandemi ataukah justru mengalami penurunan kualitas pelayanan kesehatan. Tentunya jika terjadi surplus BPJS, pemerintah harus lebih peka untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang prima, apalagi di tengah pandemi saat ini. Mulai dari pelayanan testing, rapid antigen hingga tes PCR hendaknya disediakan secara gratis oleh pemerintah. Karena ini juga berkorelasi terhadap penanganan pandemi COVID-19.

Sebagaimana termaktub dalam General Agreement on Trade and Services (GATS), dalam pandangan neoliberalisme, kesehatan adalah jasa yang harus dikomersialkan. Sementara fungsi negara, sebagaimana logika neolib Good Governance, adalah regulator (pembuat aturan) bagi kepentingan korporasi.Kedua prinsip batil ini dilegalkan dan diinstitusikan melalui Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berikut sejumlah peraturan turunannya.

Akibatnya, harta yang diperoleh masyarakat dengan kucuran keringat, atas nama premi, wajib diambil paksa, tak ubahnya pajak atas kesehatan dan nyawa.Jelas ini membebani mental dan keuangan masyarakat, apalagi di tengah pandemi saat ini. Sementara itu, diskriminasi yang harusnya disterilkan dari pelayanan kesehatan justru menjadi kelaziman. Apa yang diberitakan media massa hanyalah puncak fenomena gunung es. Ini di satu sisi.Di sisi lain, pelayanan medis tidak standar sudah rahasia umum di kalangan tenaga medis.

Mereka dalam tekanan dan keterpasungan idealisme. Kondisi ini diperparah oleh tunggakan BPJS Kesehatan hingga triliunan rupiah pada puluhan rumah sakit akibat defisit kronis di tahun sebelumnya.Janji pemerintah dengan kenaikan premi akan terperbaiki kualitas pelayanan kesehatan sungguh jauh panggang dari api. Dinyatakan wakil ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi, bahwa ia belum bisa mengatakan kenaikan iuran akan berdampak pada kualitas pelayanan baik karena konsepnya hanya berbicara konsep mengatasi defisit saja.

Atas nama gotong royong, rakyat diminta membayar iuran sebagai kompensasi mendapat pelayanan kesehatan. Mereka selalu mendengungkan, “Iuran Anda menyelamatkan mereka yang sakit.” Iuran ini tak ubahnya ‘pemalakan’.Yang namanya jaminan kesehatan, mestinya dijamin baik dari pelayanan ataupun pembiayaannya. Lalu bagaimana dengan BPJS? Ia menjamin apa? Membayar iuran termahal sekalipun belum ada jaminan mendapat pelayanan kesehatan maksimal.Banyak cerita bagaimana ribetnya administrasi demi mendapat layanan kesehatan yang layak. Pelayanan kesehatan yang baik seperti barang langka di sistem kapitalis.

Usulan mengenai penurunan tarif premi terkait surplus BPJS ini pun mulai menyeruak. Memang tampak bagus karena penurunan tarif bisa mengurangi beban berat masyarakat akibat ekonomi terpuruk. Namun, menurunkan tarif iuran bukanlah solusi fundamental atas buruknya pelayanan kesehatan. Yang harus dievaluasi besar-besaran ialah bagaimana sistem kesehatan itu berjalan.

Kesehatan adalah hak dasar publik. Maka dari itu, mestinya negaralah sebagai penyelenggara utama sistem kesehatan. Karena kesehatan adalah kebutuhan dasar, negara berkewajiban memberikan layanan kesehatan secara gratis tanpa memungutnya dalam bentuk iuran atau premi. Tugas negara adalah melayani, bukan memalaki dengan berbagai dalih.Dalam kapitalisme saat ini, peran negara hanyalah sebagai regulator bagi kepentingan kapitalis. Karena kesehatan masuk dalam salah satu sektor jasa dalam perjanjian GATS, liberalisasi sistem kesehatan sulit dihindari dan ditolak.

Akibatnya, negara tak lagi menjadi pemain tunggal sebagai penyelenggara sistem kesehatan untuk rakyat. Konsep inilah yang sebenarnya menjadi penyakit bagi sistem kesehatan hari ini.Untuk mendapat layanan kesehatan prima, rakyat hanya punya satu pilihan, yaitu membayar. Gratis dan cuma-cuma tidak ada dalam kamus kapitalis. Seberapa banyak yang Anda bayar, sebanyak itulah yang Anda terima.Sistem layanan kesehatan yang bertumpu pada kapitalisasi dan liberalisasi tidak akan pernah menjadikan kesehatan rakyat sebagai perhatian utama. Negara minim peran. Penyelesaian sistem kesehatan hanya bisa dilakukan secara tuntas jika paradigma dan sistem kesehatan dirombak total.

Sistem Islam memiliki sejumlah mekanisme dalam pembiayaan dan pengelolaan sistem kesehatan. Dari aspek paradigma, kesehatan adalah kebutuhan dasar bagi rakyat.Negaralah penyelenggara utama sistem kesehatan. Negara akan memenuhi kebutuhan itu dengan memberi jaminan kesehatan berupa pelayanan maksimal dan gratis. Dari aspek pembiayaan, Baitulmal adalah sumber pemasukan negara, termasuk di dalamnya sektor kesehatan.

Salah satu sumber pemasukan Baitulmal adalah harta milik umum berupa tambang, gas alam, minyak bumi, batu bara, emas, listrik, hutan, laut, sungai, perairan, mata air, dan lainnya. Pengelolaan harta ini sangat cukup membiayai sistem kesehatan.Pengelolaan harta ini dapat membiayai seluruh fasilitas dan SDM yang dibutuhkan dalam bidang kesehatan. Seperti pendidikan SDM kesehatan berkualitas, rumah sakit dengan fasilitas lengkap, industri peralatan kedokteran dan obat-obatan, riset biomedis, pusat penelitian dan laboratorium, gaji tenaga kesehatan yang cukup, serta segala sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan sistem kesehatan seperti listrik, air, dan transportasi.

Rakyat tidak akan dipersulit dengan syarat dan administrasi berbelit. Semua layanan itu diberikan secara gratis oleh negara. Pembiayaan ini sifatnya mutlak. Artinya, ada tidaknya pemasukan, negara wajib memberikan pelayanan kesehatan. Dari aspek pengelolaan, Konsep kendali mutu jaminan kesehatan Khilafah berpedoman pada tiga strategi utama, administrasi yang simpel, segera dalam pelaksanaan, dan dilaksanakan oleh personal yang kapabel. Dengan demikian, surplusnya BPJS ini jangan hanya menjadi angin segar yang sekedar lewat, tanpa adanya upaya peningkatan sistem kesehatan nasional. Pandemi saat ini, hendaknya membuat negeri ini bisa terbebas dari kapitalisasi dan liberalisasi kesehatan. Yakni dengan merombak total sistem kesehatan kita. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy