Pengelolaan Aset Pemkab Konsel Belum Optimal – Kendari Pos
Konawe Selatan

Pengelolaan Aset Pemkab Konsel Belum Optimal

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) telah mengikuti evaluasi monitoring center prevention (MCP) tahun 2020 dan koordinasi kegiatan 2021 oleh Satuan Tugas Pencegahan Korupsi (KPK RI). Bupati Konsel, H. Surunuddin Dangga mengapresiasi Satgas KPK RI karena telah mengarahkan pemerintahan yang dipimpinnya dalam melaksanakan good governance dan clean governance.

Ia mengakui masih ada kendala dan sengkarut yang terjadi utamanya permasalahan aset. “Hal tersebut memang menjadi dinamika di pemerintahan kita yang perlu mendapat pemikiran bersama para pemangku kepentingan demi penyelesaian dan penuntasannya,” kata Surunuddin, akhir pekan lalu. Pihaknya juga telah bertemu dan menggelar rapat bersama kepolisian dan kejaksaan untuk mencari solusi atas tumpang tindihnya lahan, IUP dan IU perkebunan yang bekerja bersama dalam wadah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“APIP kita dorong untuk meningkatkan kapasitas dan kuantitas bekerja sama dengan Badan Diklat BPKP,” jelas bupati.
Ia telah menginstruksikan Sekretaris Kabupaten (Sekab) untuk berkoordinasi dengan BPN agar menemukan solusi percepatan sertifikasi lahan/aset, termasuk membentuk tim sertifikasi tanah aset Pemkab. Sementara itu Sekab Konsel, H. Sjarif Sajang yang ikut mendampingi bupati meminta KPK RI untuk memberikan masukan pada Pemerintah Pusat agar dalam pengalokasian anggaran (dana transfer) tidak ada lagi rasionalisasi, sehingga target pembangunan RPJMD dan RKPD dapat tercapai.

“Salah satu hasil evaluasi MCP Korsupgah adalah mengenai alokasi anggaran di tahun 2020 utuk sertifikasi tanah aset Pemkab. Namun dalam perjalanannya masuk dalam refocusing atau rasionalisasi, sehingga target yang telah dikoordinasikan dengan BPN tidak bisa dilaksanakan,” alasan Sjarif Sajang. Dikesempatan yang sama, Ketua Tim Satgas Pencegahan Korupsi KPK RI, Niken Ariati, mengungkapkan, sesuai hasil evaluasi Tim KPK RI dalam MCP, capaian Pemkab Konsel mendapatkan nilai 76,62 persen.

“Sesuai dengan hasil tersebut, bisa dijadikan sebagai dasar penerimaan dana investasi daerah (DID),” tutur Niken. Ia meminta Pemkab Konsel menyiapkan anggaran untuk sertifikasi aset tanah dan dikoordinasikan dengan pihak BPN melalui mekanisme PTSL dengan mencontoh Sulawesi Barat yang sudah “host to host” ke BPN.
Niken mengaku, yang menjadi perhatian KPK di Konsel adalah pengamanan aset, terutama tanah untuk tindakan preventif lebih lanjut. Juga mengenai masalah kendaraan dinas menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan dan penertiban. “Jika diperlukan, bagi pejabat menggunakan aset kendaraan yang sudah bukan peruntukannya, dilaporkan sebagai penggelapan barang milik daerah,” tegas Niken. Dari sisi MCP yang agak berat pencapaiannya jelas Niken untuk Konsel adalah masalah optimalisasi penerimaan daerah khususnya PAD. Hal tersebut merupakan dampak dari pandemi Covid-19. (b/kam)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy