Waspada, Pinjaman Online Ilegal Marak!

KENDARIPOS.CO.ID — Pinjaman online (Pinjol) ilegal kian marak. Tahun 2020 lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra telah menerima sebanyak 25 aduan. Bahkan bersama Satgas Waspada Investasi (SWI) pada 2020 secara keseluruhan telah menutup sekira 2.900 perusahaan pinjol. Atas dasar itu, OJK meminta masyarakat untuk berhati-hati saat akan melakukan pinjaman.

Moh Fredly Nasution

Kepala OJK Sultra, Moh Fredly Nasution menyarankan masyarakat yang ingin melakukan pinjaman hendaknya berpegang pada prinsip 2L (Legal dan Logis). Legal, maksudnya masyarakat disarankan untuk memastikan entitas pinjol dimaksud apakah sudah terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK atau belum.

“Nah, cara mengetahuinya bisa mengakses website www.ojk.go.id. Di situ ada listnya. Atau bisa menghubuni kami lewat telpon di 157 atau 081 157 157 157,” ungkap Fredly, kemarin.

Ia meminta masyarakat tak mudah tergiur dengan penawaran dari pinjol ilegal. “Tawaran-tawaran yang diberikan, kita pelajari dulu, wajar gak? Misalnya, kita ngasih Rp 200 ribu ngirim ke mereka dapat hadiah mobil, bisa jalan-jalam ke eropa. Atau bahkan ada iming-iming pinjaman dengan pengembalian 100 persen dan sebagainya nah itu semua sudah tidak logis dan engga wajar,” kata Fredly.

Di sisi lain, pengendalian diri masyarakat juga penting untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming dari pinjol ilegal. Masyarakat perlu tahu dan sadar bahwa pinjol ilegal itu punya resiko yang tidak baik dan merugikan. “Tapi perlu dilihat juga ada beberapa masyarat yang mengadu dia menggunakan beberapa sampai puluhan atau belasan aplikasi pinjol ilegal. Berarti ini ada dua sisi yang perlu disadari. Selain kita harus waspada pinjol ilegal, juga kita harus pengendalian diri,” kata Fredly.

Berdasarkan data OJK Sultra, pada 2020 tercatat 25 aduan terkait pinjol ilegal. Rinciannya, 23 aduan secara walk in atau melalui call center OJK dan sisanya dua aduan melalui surat tertulis. Adapun aduan masyarakat rata-rata mengeluhkan pinjol yang menagi secara tidak wajar dan kasar. Selain itu ada juga pengaduan karena mendapatkan bunga yang tinggi.

“Adapun penyelesaiannya kami lakukan upaya preventif. Kami edukasi. Jadi kami cari tahu dulu masalahnya seperti apa. Tapi kalau memang ada fraud (pelanggaran) itu akan ditindak lanjuti. Kita kan ada satgas waspada investasi daerah. Bahkan kalau SWI pusat itu sampai ada tindakan represif, itu bahkan sampai menggerbek lokasi pinjol ilegal,” kata Fredly.

Sekedar informasi, Satgas Waspada Investasi (SWI) merupakan wadah koordinasi antar regulator, instansi pengawas, instansi penegak hukum dan pihak lain yang terkait dalam hal penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. SWI terdiri dari 13 lembaga/kementerian terkait dan otoritas termasuk aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. (b/ags)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *