Wakil Ketua DPRD Konkep Dijerat Pidana Pemilu – Kendari Pos
Politik

Wakil Ketua DPRD Konkep Dijerat Pidana Pemilu

Imanuddin

KENDARIPOS.CO.ID — Pengadilan Negeri (PN) Unaaha mulai mengadili Imanuddin (Wakil Ketua DPRD Konkep) terkait kasus
pidana pemilu, 18 Januari. Oleh Jaksa Penuntut Umum Marwan Arifin, ia didakwa dengan tuduhan berkampanye dengan narasi-
narasi bernada negatif yang berpotensi mencemarkan nama baik Abdul Halim (Calon Bupati Konkep).

Marwan Arifin menggariskan kasus ini berawal dari adanya laporan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang masuk di Kejaksaan Negeri (Kajari) Konawe dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Desember 2020.

“Jadi masuk SPDP dari Gakkumdu dan langsung kami proses. Sekarang sudah di persidangan,” ujar Marwan Arifin.

Kasipidum Kejari Konawe itu menyebut, dalam perkara itu, terdakwa dijerat pasal 187 ayat 2 UU Pilkada nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

“Ancaman pidananya paling lama 18 bulan kurungan penjara,” tuturnya.

Salah seorang saksi yang hadir di persidangan, Iskandar, menyebut, saat berkampanye untuk salah satu pasangan calon di Desa Musolo, Kecamatan Wawonii Tenggara, terdakwa berujar bila tahun 2017, anggaran Rp 31 miliar di Bappeda Konkep diduga diselewengkan pada dana penelitian.

Abdul Halim kala itu menjabat sebagai Kepala Bappeda yang juga ikut bertarung di Pilkada Konkep 2020 lalu.

“Saya hadir saat itu mendengarkan apa yang diucapkan terdakwa. Yang dimaksud terdakwa adalah calon bupati yang pernah menjabat sebagai kepala Bappeda Konkep tiga tahun lalu. Yakni, Abdul Halim berpasangan dengan Untung Taslim,” sebutnya.

Kepada Kendari Pos, Abdul Halim mengaku melaporkan Imanuddin karena merasa nama baiknya
dicemarkan oleh yang bersangkutan saat berkampanye. Sehingga berdampak menurunya elektabilitas di
tengah-tengah masyarakat, yang berpengaruh terhadap perolahan suara.

Katanya, tuduhan terdakwa kepada dirinya tidak berdasar. Sebab instansi yang dipimpinnya saat itu tidak ada temuan berdasarkan hasil audit BPK RI.

“Saat itu, Bappeda menjadi satu-satunya OPD dari hasil audit BPK, tidak ada temuan. Surat bebas temuan dari Sekda Konkep juga sudah ada,” ucap Abdul Halim.
(adi/b).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy