Soal TPP, Bendahara OPD Pemkab Busel Mulai Diperiksa – Kendari Pos
Buton Selatan

Soal TPP, Bendahara OPD Pemkab Busel Mulai Diperiksa

KENDARIPOS.CO.ID — Para bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan (Busel) masih harus memertanggungjawabkan urusan keuangan daerah pada dua tahun lalu. Atas penyaluran dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019 lalu, mereka kini harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Mereka dipanggil satu persatu oleh penyidik Polres Buton dalam rangka memberikan kesaksian atas pencairan anggaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) di internal instansi masing-masing.

AKP Dedi Hartoyo

Kasatreskrim Polres Buton, AKP Dedi Hartoyo, membenarkan pemeriksaan tersebut. Bendahara OPD menghadiri panggilan polisi itu pada Senin (11/1).

“Untuk bendahara OPD kami melakukan klarifikasi hanya sebagai saksi sehubungan dengan proses permintaan dana TPP itu,” katanya, kemarin. Sejauh ini kata Ajun Komisaris Polisi tersebut, belum ada yang menjadi tersangka. Pihaknya baru melakukan klarifikasi sehubungan penyaluran dana yang awal Januari 2019 dianggarkan Rp 12.752.199.000 dan termuat pada penjabaran APBD Kabupaten Buton Selatan. Namun pada bulan Oktober 2019 daerah melakukan penjabaran perubahan APBD, sehingga terjadi revisi angka untuk TPP dimaksud.

“Diklarifikasi sama bendahara dulu, berapa yang dicairkan dari anggaran yang sudah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tahun 2019,” tambah AKP Dedi Hartoyo. Setelah para bendahara, pihaknya juga akan mengagendakan pemanggilan pada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Busel sebagai leading sektor penyusunan anggaran. “Untuk sementara belum dipanggil klarifikasi, baru sementara kami mengumpul keterangan dari pihak bendahara OPD. Nanti sudah semua, baru akan diklarifikasi ke kepala BKAD,” sambungnya.

Untuk diketahui, dalam postur APBD induk tahun 2019 lalu, termaktub TPP ASN senilai kurang lebih 12 miliar. Namun realisasinya hanya sekitar Rp 3 miliar. Para pegawai mempertanyakan hal itu, bahkan gelombang protes dari berbagai organisasi masyarakat disampaikan melalui aksi demontrasi terjadi di otorita Bupati, La Ode Arusani tersebut. Saat itu Pemkab berdalih jika anggaran TPP dialihkan pada sejumlah program yang lebih prioritas. (b/lyn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy