Sinyal Positif Pilkada 2022 – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Sinyal Positif Pilkada 2022


KENDARIPOS.CO.ID — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sedang menggodok Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Intisari RUU Pemilu itu, penyelenggaraan Pilkada dinormalisasi. Setelah Pilkada 2020, akan digelar Pilkada 2022 dan 2023. Desain normalisasinya adalah, Pilkada 2020 ke 2025. Lalu Pilkada 2022-2027 dan Pilkada 2023-2028. RUU Pemilu juga memisahkan Pemilu nasional dan Pemilu daerah.

Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Muthalib menyampaikan terdapat tujuh kepala daerah (bupati/wali kota) di Sultra yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022. Yakni Bupati Bombana, Wali Kota Kendari, Bupati Muna Barat (Mubar), Bupati Buton, Bupati Buton Tengah (Buteng), Bupati Buton Selatan (Busel) dan Bupati Kolaka Utara (Kolut).

“Sedangkan akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerah tahun 2023, yakni Konawe, Baubau, dan Kolaka. Ditambah dengan gubernur,” kata La Ode Abdul Natsir Muthalib kepada Kendari Pos.

Terkait pimpinan daerah yang akan berakhir masa jabatannya 2022, Abdul Natsir mengaku belum bisa memberi pernyataan.

“Pada prinsipnya kita masih menunggu RUU yang kini sedang di rancang oleh Baleg DPR RI. Jika sudah ada putusan, baru bisa terlihat jelas seperti apa mekanismenya,” jelasnya.

Jika pilkada digelar serentak tahun 2025, menurut Abdul Natsir, maka jabatan kepala daerah yang mengalami kekosongan bakal diisi oleh pejabat sementara (Pjs). “Informasi terakhir, pemilihan di daerah akan disatukan dengan pemilihan nasional pada tahun 2025. Namun hal tersebut masih dalam tahap rancangan. Jadi kita tunggu saja,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Willy Aditya mengatakan RUU Pemilu memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Pemilu Nasional terdiri dari Pilpres, Pileg DPR RI, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota, dan DPD RI. Sementara Pemilu Daerah adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati/wali kota serta wakil bupati/wakil wali kota.

Dua Pemilu ini tidak diserentakan seperti dalam undang-undang kepemiluan yang berlaku. Yaitu Pilpres, Pileg dan Pilkada diserentakan. “Tidak (diserentakan). Berat. Karena prosesnya yang harus kita lihat adalah kan tiga ya, aspek pemilihan itu ada peserta, pemilih, penyelenggara. Tidak mungkin hanya satu aspek,” kata Willy.

Dalam draf RUU Pemilu, penyelenggaraan Pemilu Daerah sesuai RUU ini akan digelar pertama kali pada tahun 2027. Masa jabatan kepala daerah pemilihan tahun 2020 akan habis pada 2025. Sehingga, dalam RUU ini diatur posisi yang kosong akan digantikan pejabat sementara hingga pemilihan tahun 2027.

Sementara, kepala daerah yang terpilih pada tahun 2022 dan 2023 masa jabatannya akan habis sampai terpilihnya kepala daerah pada Pemilu Daerah tahun 2027.

Kemudian, kepala daerah yang terpilih pada Pemilu Daerah 2027 masa jabatannya habis pada 2032 dan selanjutnya akan diselenggarakan pemilihan setiap lima tahun sekali. RUU Pemilu saat ini masih dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI.

Pengamat politik Sultra Dr. Najib Husain mengatakan, potret pemilu tahun 2019 yang mengakulturasi antara pilpres dan pilpres menjadi catatan buruk bagi pesta demokrasi Indonesia. Sebab, menjadi beban berat bagi penyelenggara dengan banyaknya tugas-tugas yang mesti ditunaikan. Tak heran banyak petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia.

“Sejarah buruk itu tak boleh terulang lagi. Mekanisme pelaksanaan pemilu, pilcaleg, pilkada maupun pilgub mesti ditata dengan baik waktu pelaksanannya. Dan tidak menciptakan suasana yang memberatkan penyelenggara,” kata Najib Husain kepada Kendari Pos, Rabu (20/1).

Karena itu, kata dia, pemisahan antara agenda pemilihan nasional dan pemilu di daerah harus dilakukan. Tidak dipadukan menjadi satu paket. Karena penyatuan keduanya, akan menghilangkan roh pemilihan itu sendiri.

Masyarakat hanya akan menjadi terfokus pada agenda pemilihan nasional ketika digelar bersamaan dengan pemilihan di daerah. “Esensi pemisahan tersebut juga sebagai upaya efektivitas anggaran dan kualitas pemilihan bisa tercapai,” terangnya.

Najib Husain menjelaskan, dengan digelarnya pemilihan daerah tahun 2022 dan 2023 sebuah langkah yang sangat baik dan tepat untuk mempersiapkan rancangan yang lebih sempurna dan mengurangi berbagai risiko politik.

Jika dipaksakan pilkada diserentakan tahun 2025, maka pasti akan terjadi banyak kekosongan pemimpin daerah definitif. “Kita berharap wakil rakyat di Komisi II DPR RI bisa memperjuangkan pilkada bisa digelar tahun 2022 dan 2023,” ungkap dosen Fisip Universitas Halu Oleo, Kendari itu.

Najib Husain menambahkan, Pilkada, Pileg dan Pilpres diisyaratkan November tahun 2024 seperti yang tercantum pada pasal 201 ayat 8 UU nomor 10 tahun 2016.
“Ini alasan mendasar politik saya mendukung pilkada 2022 dan 2023. Karena alasan teknis badan adhoc dan esensensi visi dan misi pilkada tidak kesampaian,” pungkasnya. (ali/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy