Sederhanakan Eselonisasi, 38.898 Jabatan Struktural Dipangkas – Kendari Pos
Nasional

Sederhanakan Eselonisasi, 38.898 Jabatan Struktural Dipangkas


KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah merombak birokrasi lewat penyederhanaan struktur eselonisasi. Hingga akhir 2020, tercatat 38.898 jabatan struktural dipangkas. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo menuturkan, penyederhanaan itu dilakukan pada jabatan eselon III, IV, dan V.

Dengan demikian, saat ini hanya ada dua eselon di kementerian/lembaga. ”Dalam penyederhanaan struktur tersebut, diikuti dengan pengalihan yang saat ini sudah mencapai 38.398 pemangku jabatan struktural ke jabatan fungsional,” tuturnya dalam Catatan Akhir Tahun 2020 Kementerian PAN-RB secara virtual, kemarin.

Dari pengalihan jabatan tersebut, terdapat 237 jabatan fungsional existing saat ini. Sebanyak 37 jabatan itu, antara lain, merupakan jabatan fungsional baru. Misalnya, metrolog (BSN), pengawas intelijen (BIN), negosiator perdagangan (Kemendag), pengawas perdagangan (Kemendag), pemeriksa perdagangan berjangka komoditas (Kemendag), analis pemantauan PUU legislatif (Setjen DPR), kurator keperdataan (Kemenkum HAM), hingga asisten penata kadastral (Kemen ATR/BPN).

Perubahan itu nanti diikuti dengan penyetaraan penghasilan. Tjahjo mengungkapkan, rancangan tersebut sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan instansi terkait. Saat ini posisinya menunggu penetapan Presiden Joko Widodo.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN-RB Teguh Widjinarko menyinggung soal seleksi penerimaan guru sebagai abdi negara. Seleksi akan dibuka lebar lewat jalur pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK). Bahkan, kata dia, kemungkinan guru untuk menjadi PNS sangat kecil. ”Kemungkinan lowongan-lowongan untuk guru PNS kita batasi,” katanya.

Senada, Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa ke depan, pemerintah mungkin hanya menerima guru dengan status PPPK. ”Sementara ini, Bapak Men PAN, Bapak Mendikbud, dan kami sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi PPPK,” katanya. Dengan begitu, yang diterima tidak lagi dengan status CPNS, tetapi PPPK.

Bima mengatakan, ada alasan khusus yang melatarbelakangi kebijakan itu. Menurut dia, banyak guru yang selama ini lolos melalui seleksi CPNS mengajukan pindah tugas setelah empat hingga lima tahun bertugas. Hal itu mengakibatkan persoalan pemerataan pendidik tak kunjung rampung. ”Itu menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional,” keluhnya. Padahal, sudah puluhan tahun pemerintah berupaya menyelesaikan masalah tersebut. ”Jadi, ke depan sistem ini akan diubah menjadi PPPK,” tegasnya. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy