Presiden Jokowi : Jangan Ada Kementerian dan Pemda Menghambat Investasi


KENDARIPOS.CO.ID — Presiden RI Joko Wododo (Jokowi) menyebut, investasi merupakan kunci dari pemilihan ekonomi karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup untuk membiayai seluruh pembangunan. Dia meminta jangan ada pihak baik itu Kementerian maupun Pemerintah Daerah (Pemda) yang menghambat investasi masuk ke Tanah Air.

Presiden Jokowi

Sebaliknya, para pemangku kebijakan diminta untuk mempermudah dan melayani dengan cepat proses investasi. “Jangan ada, baik itu Kementrian dan pemerintah daerah yang menghambat adanya investasi. Yang kita inginkan Kementerian, lembaga, pemerintah daerah itu memberikan pelayanan yang cepat yang baik kepada investasi,” ujarnya secara virtual, Rabu (6/1).

Jokowi mengatakan, untuk investasi-investasi besar. Ia titip kepada para Gubernur agar kemudahan investasi dapat benar-benar terealisasi dan terasa di lapangan. Dia menjelaskan, alasan pentingnya investasi sangat diperlukan diantaranya, karena kebutuhan pembiayaan pembangunan ke depan yang tinggi. Kemudian, rasio utang pemerintah terhadap PDB juga terus meningkat.

Sementara, kapasitas pembiayaan dari BUMN juga ada keterbatasan, sehingga terdapat kesenjangan antara kemampuan pendanaan domestik dan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan nasional. “Oleh sebab itu pada bulan ini ini telah terbentuk yang namanya sovereign wealth fund,” ucapnya.

Jokowi juga menyampaikan, agar para Gubernur mengetahui dan memiliki sebuah terobosan dalam rangka pembiayaan nasional kita tidak hanya tergantung kepada APBN, dan tidak tergantung hanya dari bantuan pinjaman, tetapi juga akan memiliki satu instrumen lagi yaitu SWF yang namanya adalah Indonesia investment authority.

“Supaya kita semuanya nanti bisa kenal yang namanya barang ini, sehingga nanti dalam pelaksanaan di lapangan apabila nanti menyangkut daerah, ini juga saya minta para gubernur juga bisa membantu,” jelasnya.

Jokowi menambahkan, hal yang berkaitan dengan pembangunan yang ada di daerah pada tahun ini diminta untuk pembangunan food Estate dalam rangka ketahanan pangan. Dalam hal ini agar kepala daerah dapat mempercepat perizinan dan dukungan penuh sehingga Indonesia akan memiliki beberapa kabupaten provinsi yang mempunyai food estate. “Kita harapkan Nantinya di 2021 ini bisa kita selesaikan dengan baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar pembuka,” tutupnya. (jpg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *