PKS Sorot Angka Presidential Threshold – Kendari Pos
Politik

PKS Sorot Angka Presidential Threshold

KENDARIPOS.CO.ID — Pembahasan Undang-Undang Pemilu yang saat ini masuk tahap harmonisasi terus menjadi sorotan. Angka presidential threshold menjadi salah satunya. Rumusan angka perlu pertimbangan yang matang dan keputusan yang bijak.

Anggota Komisi II DPR RI Surahman Hidayat mengatakan, terkait besaran angka agar tidak menghambat anak bangsa untuk menjadi kandidat calon presiden. Serta menghindari terjadinya perpecahan di masyarakat.

Surahman Hidayat

“Pilpres 2019 menjadi pengalaman pahit demokrasi Indonesia. Bagaimana pilpres menjadi ajang perselisihan, benturan secara fisik, yang masih membekas sampai sekarang. Saya melihat masih ada sebagian masyarakat yang membawa ingatan pilpres sampai saat ini,” katanya, Kamis (14/1). Menurutnya, besaran angka presidential threshold perlu diturunkan diangka moderat. Di mana memungkinkan munculnya empat sampai pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Situasi ini, kata dia, sangat memungkinkan terjadi putaran kedua. Karena berpeluang tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari tersebar merata di berbagai provinsi. “Tapi situasi ini lebih baik, dibandingkan terjadinya kembali perselisihan politik yang tajam di tengah-tengah masyarakat,” terangnya.

Anggota Fraksi PKS ini menilai, angka 10 persen suara atau 15 persen kursi merupakan rumusan angka yang moderat. Besaran tersebut, memungkinkan semua partai politik yang ada di parlemen memiliki calon sendiri. Koalisi dua partai parlemen juga sudah bisa memenuhi ketentuan 10 persen suara atau 15 persen kursi. “Di tengah pandemi covid 19 yang masih membayangi bangsa Indonesia, partai-partai dituntut lebih memikirkan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan politik partainya,” ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengakatan setuju bila UU Pemilu tidak direvisi tiap lima tahun sekali. Ia berharap revisi UU Pemilu kali ini bisa dioptimalkan untuk jangka yang lebih panjang dan bukan mengakomodir situasi tertentu dan kepentingan tertentu mengikuti siklus lima tahunan saja.

UU Pemilu seyogyanya dievaluasi setelah berjalan tiga atau lima kali pemilu. Hal itu penting agar tidak ada kesan merubah regulasi pemilu demi kepentingan politik. “Kami selalu me-review undang-undang itu. Bagaimana kedepannya kita membuat tradisi, hasil terhadap revisi undang-undang itu, bisa digunakan tiga hingga lima kali pemilu. Itu merupakan komitmen kami di Komisi II,” kata Guspardi. (fin)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy