Pendamping Dilarang Pegang ATM Penerima Bansos

KENDARIPOS.CO.ID — Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir meminta jajarannya mengawasi penyaluran bantuan sosial (Bansos). Orang nomor satu di Kota Kendari ini tak ingin mendengar lagi adanya oknum pendamping yang memegang Anjungan Tunai Mandiri (ATM) penerima Bansos khusus Program Keluarga Harapan (PKH). Pasalnya, hal itu menyalahi aturan.

“Saya kira tidak boleh lagi. Sekarang harus dipegang langsung oleh yang bersangkutan. Supaya tidak adalagi penyalahgunaan,” kata Sulkarnain Kadir.

Sulkarnain Kadir

Alasan lebih memudahkan warga yang belum paham teknologi atau belum akrab dengan perbankan lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, tak bisa dijadikan alibi. Sebab jika terjadi miskomunikasi dengan penerima bantuan, justru akan menjadi bomerang bagi pendamping.

“Jadi supaya tidak ada yang dirugikan, saya harap ATM dipegang masing-masing penerima. Yang tidak paham menggunakannya itu dibiasa diajari, dituntun sehingga mereka bisa memanfaatkannya secara langsung tanpa diwakili,” kata Sulkarnain.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kendari, Indra Muhammad mengaku telah mengingatkan seluruh pendamping untuk tidak memegang ATM penerima bantuan. Apalagi sampai memotong hak penerima.

“Tidak boleh. Mereka sudah punya janji. Sudah punya SOP (Standar Operasional Prosedur). Saya tidak punya hak untuk memberhentikan mereka jika terbukti melanggar. Mereka (pendamping) diseleksi, diangkat dan digaji bahkan diberhentikan Kementerian Sosial (Kemensos). Tapi saya bisa merekomendasikan untuk diberhentikan,” tegasnya.

Indra pun meminta masyarakat yang merasa dirugikan oleh pendamping bantuan untuk melapor ke Dinsos Kendari untuk dilakukan penelurusuran dan indentifikasi masalah, “Kalau ada laporan, saya panggil (pendamping)-nya, dan saya akan rekomendasikan untuk pemberbentian. Sejauh ini belum ada yang melapor,” imbuhnya.

Sementara itu, Kordinator Program PKH Kota Kendari, Jasman mengaku selama ini telah melakukan penyaluran pendampingan sesuai prosedur. Di mana bantuan langsung diberikan melalui rekening kepada penerima bantuan. “Pembayaran rutin per triwulan. Sejauh ini lancar tak ada kendala, apalagi ada potongan,” kata Jasman.

Jasman meluruskan soal tak diberikannya ATM kepada penerima bantuan. Menurutnya, tidak ada penguasaan ATM. Kartu ATM adalah hak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hanya saja, ada sejumlah KPM terutama Lansia yang meminta TKSK atau pendamping PKH untuk bertransaksi. “Sebenarnya tidak ada masalah dalam bantuan ini hanya karena miskomunikasi saja,” ujarnya. (b/ags)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *