Pemkot Baubau Ultimatum Pengosongan Aset yang Ditempati Pejabat Buton hingga 2 Februari – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Pemkot Baubau Ultimatum Pengosongan Aset yang Ditempati Pejabat Buton hingga 2 Februari

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau akhirnya mengambil langkah tegas terkait polemik penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten (Pekab) Buton. Pemkot Baubau memberikan ultimatum kepada pengguna/pemakai aset tanah dan bangunan rumah dinas yang berada dalam wilayah Kota Baubau tersebut untuk dikosongkan. Aset itu adalah tanah sekaligus bangunan rumah dinas yang sekarang masih ditempati pejabat Buton.

Sekretaris Kota (Sekot), Roni Muhtar, seperti dirilis Dinas Komunikasi dan Informatika Baubau, menegaskan, ultimatum pengosongan bangunan rumah dinas hasil limpahan Pemkab Buton ke Pemkot Baubau merupakan tindaklanjut arahan Korsupgah wilayah VII Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Kemudian berdasarkan Peraturan Wali Kota Baubau nomor 105 tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan Pemkot Baubau.

Menurut Roni Muhtar, aset tanah atau bangunan rumah dinas limpahan Pemkab Buton tersebut kini merupakan milik Pemkot Baubau yang diperoleh dari Pemkab Buton berdasarkan berita acara serah terima aset tanah dan bangunan. Iu ditandai dengan surat bernomor 032/2081 dan nomor 032/3830 tanggal 21 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Buton dan Wali Kota Baubau. Kemudian diketahui oleh Gubernur Sultra dan disaksikan langsung Wakil Ketua KPK RI, La Ode Muhammad Syarif, Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra Mudim Aristo, SH, MH, dan Korwil VII Korsupgah KPK RI Adlinsyah Malik Nasution, saat itu.

Selain itu, dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemkot Kota Baubau tahun 2019 nomor 19.B/LHP/XIX.KDR/06/2020 tanggal 8 Juni 2020 menyatakan, aset limpahan dari Pemkab Buton tersebut telah tercatat sebagai aset milik Pemkot. Kemudian, aset dan bangunan itu dalam waktu dekat akan segera digunakan oleh Pemkot Baubau dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan kemasyarakatan.

“Selama ini Pemkot Baubau selalu mengutamakan sikap kooperatif dan persuasif dalam menyikapi persoalan aset ini. Hanya saja, karena terkesan lambat dalam penyelesaiannya sehingga Pemkot Baubau mengambil langkah tegas dalam rangka mengamankan aset negara yang telah dikuasai pihak lain yakni berupa permintaan pengosongan rumah dinas tersebut,” kata Roni Muhtar, Jumat (15/1).

Pihaknya memberikan deadline selama 21 hari untuk mengosongkan aset tanah dan bangunan tersebut yang akan dimulai pada hari Rabu (13/1) sampai dengan tanggal 2 Februari 2021. Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak mengindahkan ultimatum atau surat pemberitahuan, maka Pemkot Baubau akan melakukan penertiban sesuai perundang-undangan yang berlaku dan tidak akan bertanggungjawab atas segala kerusakan dan kehilangan barang-barang akibat dari tindakan penertiban tersebut. (c/ahi)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy