Pemkab Muna Hibahkan Lahan untuk Kantor Samsat


KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna resmi menyerahkan aset berupa sebidang lahan dengan luas 1.081 meter persegi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra). Aset lahan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan kantor unit pelaksana terpadu badan sistem administrasi manunggal satu atap (UPTB Samsat) Muna. Penyerahan tersebut sudah disetujui langsung oleh DPRD setempat.

Suasana rapat paripurna di DPRD terkait persetujuan penyerahan aset tanah dari Pemkab Muna ke Pemprov Sultra.untuk pembangunan kantor UPTB Samsat

Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan, Sekretariat Kabupaten (Setkab) Muna, Ali Basa, menerangkan, aset lahan yang dilepas adalah eks kantor Dinas Perkebunan di bilangan Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu. Aset itu dimiliki Pemkab sejak tahun 1995. Sebelum resmi diserahkan ke Pemprov, Pemkab lebih dulu meminta persetujuan DPRD Muna.

“Melalui rapat paripurna tadi, aset resmi kita serahkan,” jelasnya, Senin (11/1). Penyerahan aset dilakukan untuk mendukung fungsi Pemprov Sultra di daerah itu. Apalagi, Samsat merupakan instansi penting, salah satunya berkaitan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dari masyarakat. Diharapkan, aset itu nantinya dapat mendorong optimalisasi pemungutan pajak yang juga berkorelasi pada peningkatan pendapatan daerah melalui sistem bagi hasil dengan pihak Pemprov Sultra.

“Kita berharap, setelah lahan dihibahkan, Samsat bisa menggunakannya untuk membangun kantor yang lebih representatif. Sehingga fungsi pelayanan terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih maksimal. Nantinya ada income juga bagi daerah lewat bagi hasil,” jelas Ali Basa. Penyerahan aset sendiri dilakukan setelah DPRD Muna melalui masing-masing fraksi menyampaikan persetujuannya. Dewan secara umum berharap hibah aset itu tidak mengganggu pelaksanaan pemerintahan daerah. Dewan juga berharap ada pendataan aset secara menyeluruh agar inventarisasi kekayaan daerah lebih baik.

“Aset untuk mendukung fungsi pelayanan dan pembangunan oleh pemerintah sehingga perlu didata dan diinventarisir. Kami juga meminta agar proses hibah ini benar-benar mengacu ketentuan yang ada,” kata Ketua DPRD Muna, La Saemuna. Sementara itu, Kepala UPTB Samsat Muna, Syukur Alwan, menyebut bangunan kantor menjadi instrumen penting terhadap pelayanan Samsat. Contohnya, sebelum pandemi, instansinya bisa membukukan penerimaan pajak hingga Rp 29 miliar. Dari pendapatan itu, Pemkab Muna bisa menerima lebih kurang Rp 8 miliar melalui bagi hasil dengan Pemprov Sultra. Namun pendapatan tahun 2020 berkurang dan tersisa tinggal Rp15 miliar karena sistem pelayanan di Samsat dikurangi untuk mencegah penyebaran korona.
“Kantor sekarang harus diakui terlalu kecil. Pernah mau dibangun oleh Pemprov tahun 2019, anggarannya Rp 1,9 miliar. Sayangnya tidak jadi karena masalah lahan belum pasti. Dengan adanya dukungan Pemkab Muna melalui hibah ini, kami akan usulkan lagi lewat APBDP Sultra. Semoga bisa terealisasi agar pelayanan pajak lebih optimal,” pungkasnya. (b/ode)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *