KENDARIPOS.CO.ID — Pembangunan kawasan perkantoran bupati dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi telah dikerjakan sejak tahun 2018 lalu. Pada tahun 2021, proyek yang kini ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wakatobi tersebut rencananya akan kembali dilanjutkan. Jika disetujui, anggarannya capai Rp 47 miliar.

Proyek pembanguan kawasan perkantoran bupati dan Sekretariat Kabupaten Wakatobi yang direncanakan dilanjutkan tahun 2021 ini dengan anggaran yang cukup besar

Jika sebelumnya didanai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), kini pekerjaan gedung tiga dan empat lantai tersebut dibiayai dari dana pinjaman yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wakatobi. Selain untuk pembanguan kawasan perkantoran Bupati dan Sekretariat Kabupaten Wakatobi, pinjaman sebesar Rp 100 miliar yang telah disepakati eksekutif dan legislatif itu, juga diporsikan untuk pembangunan jalan di Pulau Kaledupa, Tomia dan Binongko.

Kepala Dinas PUPR Wakatobi, Kamaruddin, menyebut, pada tahun ini anggaran untuk kelanjutan pembangunan kawasan perkantoran diporsikan sebesar Rp 47 miliar. Namun itu bisa terealisasi atau sebaliknya tergantung persetujuan bupati dan wakil bupati Wakatobi terpilih. Pasalnya, dana pinjaman itu akan diusulkan ke Kementerian dengan persetujuan atau SK kepala daerah.
“Memang dana pinjaman itu telah disepakati oleh Pemkab dan DPRD Wakatobi. Namun, untuk realisasinya perlu teken dari bupati dan Wabup terpilih. Bisa saja tidak terlaksana jika tidak disetujui. Kalau bupati terpilih tidak mau, ya berarti nanti kita tunggu lagi tahun depannya untuk dianggarkan,” ujarnya, Selasa (12/1).

Kamaruddin menyebut sejauh ini untuk pembanguan gedung utama tiga tingkat sebagai kantor bupati dan empat lantai untuk perkantoran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah dikerjakan sejak tahun 2018 lalu. Namun, pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan pihak konsultan guna mengetahui kebutuhan anggaran pekerjaan hingga tuntas. “Ini yang kita target awal perkantoran Bupati dulu selesai. Sekarang ini kami membentuk tim lagi dengan konsultan untuk menilai bangunannya ini tinggal berapa yang harus diselesiakan. Masih butuh berapa dana lagi supaya kita tahu,” tambahnya.

Jika disetujui sebesar Rp 47 miliar melalui dana pinjaman maka dapat diperkirakan pekerjaan sudah bisa dilakukan. “Ini kalau disetujui bupati terpilih pasca pelantikan, maka pekerjaannya akan dilanjutkan dan bisa langsung selesai. Intinya pekerjaan ini memasuki tahap finishing yang tentu biayanya tidak sedikit,” tutup Kamaruddin.
Sekadar diketahui, tahun 2018 lalu, anggaran yang digelontorkan Pemkab Wakatobi untuk tahap pertama mencapai Rp 9,6 miliar. Lalu dilanjutkan pada tahun 2019 sebesar Rp 5 miliar. Sementara tahun 2020 dianggarkan lagi Rp 7,5 miliar. (b/thy)

Alokasi Anggaran Gedung Perkantoran Bupati Wakatobi :

  • Tahap pertama (2018) : Rp 9,6 miliar
  • Tahun 2019 : Rp 5 miliar
  • Tahun 2020 : Rp 7,5 miliar
  • Tahun 2021 (penuntasan) direncanakan : RP 47 miliar