OJK Dorong Pembentukan Komite Etik – Kendari Pos
Nasional

OJK Dorong Pembentukan Komite Etik

KENDARIPOS.CO.ID –Pemeriksaan terhadap kasus dugaan keterlibatan salah satu oknum komisaris Bank Sultra dalam Pilkada 2020 sedang bergulir. Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara (Sultra) sedang mendalami permasalahan tersebut termasuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung yang kompeten dan cukup.

Di samping mengumpulkan bukti, OJK Sultra juga mendorong agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara internal oleh Bank Sultra melalui pembentukan komite etik. “Terkait persoalan ini, OJK Sultra mendorong para pihak untuk menyelesaikan terlebih dahulu secara internal. Misalnya, dengan pembentukan komite etik Bank Sultra,” ujar Kepala OJK Sultra, Mohammad Fredly Nasution kepada Kendari Pos, Senin (18/1).

Kepala OJK Sultra, Mohammad Fredly Nasution

Lanjut dia, kehadiran komite etik ini selain sebagai sarana penanganan terkait etika pegawai dan pejabat, juga sebagai bentuk memperkuat tata kelola bank yang dimaksud. Apalagi modal inti Bank Sultra saat ini baru senilai Rp 1,3 triliun. Angka ini masih jauh dari ketentuan modal inti minimum bank yang harus mencapai Rp 3 triliun.

“Sehingga, sangat dibutuhkan lingkungan yang kondusif agar Bank Sultra dapat bersinergi dengan berbagai stakeholder khususnya para pemegang saham untuk memenuhi modal inti minimum Rp 3 triliun di tahun 2024,” pungkas Mohammad Fredly Nasution.

Pemerintah Kabupaten Muna mengadukan salah satu oknum Komisaris Bank Sultra kepada Otoritas Jasa Keuangan atas dugaan terlibat aktif dalam politik praktis dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 lalu. Oknum tersebut dinilai sangat mencederai muruah Bank Sultra dan Pemkab Muna sebagai salah satu pemegang saham.

Bupati Muna, LM. Rusman Emba mengaku sudah mengendus dugaan keterlibatan oknum Komisaris Bank Sultra dalam kegiatan politik praktis sejak masa kampanye Pilkada Muna 2020. Keterlibatan itu dinilainya sebagai hal yang mencederai asas netralitas dan profesionalisme yang seharusnya dijunjung tinggi seorang pejabat tinggi Bank Sultra.

Oknum Komisaris itu juga dianggap telah merusak kepercayaan Pemkab Muna sebagai pihak yang memiliki saham tidak sedikit di bank plat merah itu. “Itu menunjukkan kapasitasnya yang tidak layak menjadi Komisaris. Jujur saja kami sangat kecewa,” ujar Rusman Emba kepada Kendari Pos.

Bupati Muna Rusman Emba mengatakan, jabatan komisaris seharusnya jauh dari aktivitas politik agar tidak mengganggu kerja-kerja profesional dari direksi dan manajemen dalam mengembangkan Bank Sultra. Perusahaan seharusnya membutuhkan iklim kerja yang sehat agar dapat mengoptimalkan nilai saham dan juga memberi pelayanan prima kepada nasabah dan masyarakat.

Bupati Rusman meminta agar Bank Sultra secepatnya “membersihkan” diri dari pihak yang memiliki kepentingan tersendiri dan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan. “Kami minta oknumnya diberhentikan. Jika tidak, maka Pemkab Muna akan menarik saham,” tegas Bupati Muna, Rusman Emba.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Muna, Kaldav Akiyda menerangkan Pemkab telah resmi melaporkan oknum terkait ke OJK Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tembusan masing-masing OJK Regional Makassar dan OJK RI di Jakarta.

Dalam suratnya, Pemkab meminta OJK mengklarifikasi dugaan keterlibatan oknum Komisaris Bank Sultra pada Pilkada Muna 2020 karena sudah tergolong tindakan mencederai profesionalisme perbankan. “Beberapa bukti yang menguatkan dugaan adanya aktivitas politik praktis dari oknum komisaris tersebut sedang kami kumpulkan dan akan diserahkan ke OJK,” jelas Kaldav Akiyda.

Kaldav melanjutkan, Pemkab sangat serius menyikapi tindakan tidak profesional oknum komisaris tersebut. Sebagai salah satu pemegang saham, Pemkab Muna secara tegas meminta oknum terkait diberhentikan dari jabatannya sebagai salah satu Komisaris Bank Sultra. Jika tidak, Pemkab akan menarik sahamnya dari Bank Sultra serta memindahkan seluruh transaksi yang bersumber dari APBD Muna kepada bank lain. “Tindakan (menarik saham) itu dibolehkan dan bisa dilakukan secepatnya jika permintaan pemberhentian itu tidak dijawab,” ungkap Kaldav Akiyda.

Terkait hal itu, Kepala Bank Sultra Cabang Raha, Roni Jaya Lakebo mengaku tidak bisa memberi tanggapan resmi. Namun ia membenarkan jika Pemkab Muna telah beberapa kali menyampaikan keberatan ihwal dugaan kegiatan politik oleh salah satu oknum petinggi. Meski begitu, Roni menyebut jika kemitraan antara Bank Sultra dan Pemkab sejauh ini masih berjalan dengan baik.

“Kami fokus menjalankan fungsi pelayanan dengan baik. Saya tidak bisa mengomentari terkait itu, tetapi pastinya kami disini (Bank Sultra Cabang Raha) sama sekali tidak terlibat politik,” ujar Roni Jaya Lakebo.

Roni membenarkan jika Pemkab Muna memiliki saham senilai Rp 10 miliar di Bank Sultra. Pemkab juga memercayakan penyaluran gaji aparatur sipil negara dengan nilai ratusan miliar, dana desa dan pencairan anggaran sebagian kegiatan pembangunan melalui Bank Sultra. Namun ia meminta terkait wacana pengalihan saham itu dikonfirmasi kepada atasannya di Kendari. “Saya tidak bisa mewakili lembaga. Coba langsung dikonfirmasi ke pihak direksi,” tutur Roni Jaya Lakebo.

Sementara itu, Corporate Sekretary atau Sekretaris Perusahaan Bank Sultra, Santi yang dihubungi terpisah mengaku belum punya kapasitas menjawab hal terkait. Ia perlu berkoordinasi dengan pihak petinggi dan berjanji akan memberi jawaban setelahnya. (uli/ode/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy