M Nuh Harapkan Kemerdekaan Pers Kedepan Semakin Berkualitas – Kendari Pos
Nasional

M Nuh Harapkan Kemerdekaan Pers Kedepan Semakin Berkualitas

KENDARIPOS.CO.ID — Mabes Polri menegaskan, Maklumat Kapolri nomor Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) sama sekali tidak menyinggung kebebasan pers. Poin 2 d dalam maklumat tersebut sama sekali tidak menyinggung media massa.

Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh

“Sepanjang memenuhi kode etik jurnalistik, media dan penerbitan pers tak perlu risau. Karena dilindungi UU pers, kebebasan berpendapat tetap mendapat jaminan konstitusional,” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono dalam keterangannya, Minggu (3/1).

Argo menyampaikan, dalam poin tersebut jika konten yang dimaksud bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan ideologi negara Pancasila. Serta mengancam NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Seperti mengadu domba, provokatif, perpecahan dan sara maka negara harus hadir untuk melakukan penindakan dan pencegahan. Selama konten yang diproduksi dan penyebarannya tidak bertentangan dengan sendi-sendi berbangsa dan bernegara, dapat dibenarkan,” ujar Argo.

Argo memastikan, Polri selama ini menjadi institusi yang aktif mendukung kebebasan pers. Bahkan ada kerjasama dengan Dewan Pers yang menjadi komitmen Kepolisian Republik Indoensia untuk tetap mendukung kerja media massa. “Teman-teman pers supaya bekerja sesuai Undang-Undang,” pungkas Argo.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan maklumat bernomor Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Dalam maklumat tersebut, Kapolri menekankan masyarakat untuk tidak mengakses, mengunggah dan menyebarluaskan konten yang berkaitan dengan FPI.

Penerbitan maklumat tersebut merujuk surat keputusan bersama (SKB) nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Dewan Pers mengharapkan, kemerdekaan pers di Indonesia semakin berkualitas. Sehingga mampu memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Dewan Pers mengajak semua pihak untuk menciptakan kondusivitas dan tekad bersama, agar kemerdekaan pers semakin berkualitas dan dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh dalam keterangannya, Minggu (3/1).

Nuh menyampaikan, kemerdekaan menyatakan pendapat dan berekspresi merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Dia menegaskan, kemerdekaan pers bagian yang tidak terpisahkan dari kemerdekaan berpendapat dan berekspresi tersebut.

Menurut Nuh, kemerdekaan pers merupakan bagian dari prinsip demokrasi yang harus diperjuangkan bersama. Dia menyebut, pada momentum awal tahun 2021 ini, Nuh mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan melaksanakan spirit dan perintah yang termaktub dalam UU Pers Nomor 40 tahun 1999. “Untuk memberitakan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan publik dengan senantiasa menaati kode etik jurnalistik,” ujar Nuh.

Secara prinsipil dan moral, sambung Nuh, negara berkewajiban untuk menghindari atau meminimalisir hambatan dan batasan atas kemerdekaan pers dalam menyampaikan informasi kepada publik. “Setiap masalah yang timbul terkait dengan praktik jurnalistik harus diselesaikan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999,” pungkasnya. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy