KENDARIPOS.CO.ID — Lelang jabatan eselon II lingkup Pemprov Sultra belum bisa dimulai. Hingga kini, Pemprov masih menunggu “restu” Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Surat usulan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang dilayangkan Pemprov tak kunjung mendapat balasan.
“Kami masih menunggu rekomendasi dari KASN. Kalau sudah ada, baru bisa dimulai. Makanya, kami belum bisa memastikan waktu pelaksanaan lelang jabatan eselon II,” beber Hj Nur Endang Abbas, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra saat ditemui Kendari Pos.
Pada dasarnya lanjut mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, pemerintah berkeinginan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tak lagi dijabat pelaksana tugas (Plt). Hanya saja, pemerintah harus tetap mematuhi aturan. Sebab proses pengangkatan JPTP harus melibatkan lembaga lain seperti KASN.
“Kita tetap ikuti saja prosedurnya. Pastinya, pemerintah tidak menutup mata dan berusaha mendefinitifkan jabatan sejumlah OPD,” kata Jenderal ASN ini.
Sampai saat ini, mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sultra ini belum bisa memastikan waktu pelaksanaan lelang jabatan. Namun jika telah disetujui, tahapannya akan dimulai. “Untuk anggarannya, saya kurang tahu pasti. Tapi tetap disiapkan. Besarannya akan disesuaikan dengan kebutuhan,” jelasnya.
Meski telah berjalan dua tahun, komposisi kabinet Ali Mazi-Lukman Abunawas (AMAN) belum final. Hingga kini, jabatan eselon II masih banyak yang dijabat pelaksana tugas (Plt). Setidaknya, ada delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum memiliki pejabat definitif. Jumlah itu kemungkinan bisa bertambah. Pasalnya, ada beberapa pejabat eselon II yang akan memasuki masa pensiun tahun 2021. (b/rah/mal)
