KPU Sultra Siap Hadapi Gugatan Paslon

KENDARIPOS.CO.ID — Mahkamah Konstitusi (MK) belum mengeluarkan “fatwa” terkait gugatan yang diajukan empat paslon Pilkada serentak di Sultra. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra masih menanti “fatwa” MK berupa pengumuman Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Sejatinya, BRPK diterbitkan MK pada 18 Januari kemarin. Dimungkinkan hari ini, 19 Januari 2021, MK akan menentukan gugatan paslon mana saja yang diterima.

Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Muthalib

Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Muthalib mengaku belum mendapatkan informasi perihal pengumuman BRPK oleh MK. Kemungkinan pengumuman diterima atau ditolaknya permohonan gugatan paslon akan disampaikan 19 Januari (hari ini). “Kami masih belum dapat informasi,” ujarnya saat di hubungi Kendari Pos, Senin (18/1) kemarin.

Jika ada gugatan paslon yang diterima, maka sengketa akan berlanjut dengan sidang pertama yang akan dilaksanakan dalam interval 18-26 Januari 2021. KPU Sultra sebagai induk penyelenggara pilkada di Bumi Anoa pada prinsipnya siap menghadapi gugatan kontestan di Pilkada Muna, Pilkada Konawe Selatan (Konsel), Pilkada Konawe Kepulauan (Konkep) dan Pilkada Wakatobi.

Abdul Natsir mengatakan pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi gugatan. Pertama, berkoordinasi dengan penyelenggara Pilkada yakni KPU Konsel, Konkep, Wakatobi dan KPU Muna. Koordinasi itu sangat penting untuk mempersiapkan kebutuhan menangkal gugatan para pemohon di MK pada sidang sengketa PHPU.

“Setelah keluar registrasi perkaranya dari MK, maka kita akan membuka kotak suara untuk menganmbil dokumen yang relevan dengan gugatan sebagai bagian dari pertanggungjawaban di MK atau pembuatan jawaban terhadap permohonan pemohon,” jelas Abdul Natsir.

Langkah kedua, KPU Sultra akan mengundang pihak-pihak terkait dalam kepemiluan seperti Bawaslu, Kepolisian, dan pihak terkait lainnya untuk membantu KPU dalam proses persidangan sengketa PHPU. “Kemarin kami sudah dihubungi KPU RI untuk selalu bersiap menghadapi gugatan. Kita juga sudah koordinasi dengan Bawaslu dan Kepolisian. Respons mereka cukup baik dan siap membantu,” kata Abdul Natsir.

Langkah ketiga, KPU Sultra menyiapkan pengacara yang nantinya akan bertugas untuk membantu KPU dalam menyiapkan jawaban. “Semua itu kami lakukan kalau sudah keluar BRPK dari MK. Dan secara umum kami siap menghadapi gugatan para penggugat,” kata Abdul Natsir.

Adapun tiga daerah yang tidak masuk daftar sengketa pilkada di MK, seperti Buton Utara, Kolaka Timur dan Konawe Utara, kata Natsir, maka akan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya yakni penetapan pasangan calon terpilih. Namun sebelum itu, KPU daerah menunggu keputusan atau petunjuk teknis dari KPU RI.

“Tentunya kita berharap semua bisa berjalan dengan baik, aman dan lancar. Saya harap semua pihak bisa menerima dan tetap menjaga kerukunan yang pada akhirnya menghasilkan pemimpin berkualitas dan amanah untuk lima tahun ke depan,” pungkas Abdul Natsir. (ags/b)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *