Korupsi Legislasi dan Penguatan Partisipasi Publik, Oleh : Mario Agritama – Kendari Pos
Opini

Korupsi Legislasi dan Penguatan Partisipasi Publik, Oleh : Mario Agritama

KENDARIPOS.CO.ID — Ketika mendengar kata korupsi tentu sudah tidak asing lagi di telinga sebagian besar rakyat Indonesia. Di mana korupsi berkaitan erat dengan persoalan kerugian keuangan negara. Korupsi bukanlah merupakan sesuatu yang baru dalam sejarah peradaban manusia. Melainkan telah dikenal dan menjadi bahan diskusi bahkan sejak 2000 tahun yang lalu ketika Perdana Menteri Kerajaan India bernama Kautilya menulis buku berjudul: Arthashastra. Demikian pula dengan Dante yang pada tujuh abad silam juga menulis tentang korupsi sebagai suatu tindak kejahatan.

Mario Agritama, Deputi Kajian dan Penelitian BAKAD UAD Yogyakarta. Alumni SMAN 1 Kendari

Dewasa ini, korupsi tidak lagi hanya berbicara mengenai keuangan negara yang dirampas oleh koruptor. Namun telah begeser ke dalam perumusan kebijakan, keputusan, dan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada sebagian golongan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam suatu studi mengenai korupsi di DPR menengarai bahwa korupsi di DPR tidak hanya terjadi pada fungsi pengawasan dan anggaran, namun terjadi pula dalam fungsi legislasi.

Dalam kajian mengenai korupsi di negara-negara ex-komunis di Eropa Timur dan Asia Tengah, World Bank membagi tipe korupsi menjadi dua, yaitu Administrative Corruption dan State Capture. Administrative Corruption meliputi tindakan kesengajaan untuk menghambat pelaksanaan kebijakan, keputusan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sedangkan, State Capture mengacu pada tindakan individu, kelompok, atau korporasi baik di sektor publik dan swasta untuk mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, atau kebijakan pemerintah untuk keuntungan individu, kelompok atau korporasi tersebut.

Berkaitan dengan persoalan korupsi yang terjadi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, maka ini dapat dikategorikan ke dalam State Capture. Dalam konsep ini terdapat dua faktor yang bermain, yaitu kelompok kepentingan dan kelompok pembentuk undang-undang.
Bagi kelompok kepentingan, misi utama yang harus dijalani oleh mereka adalah bagaimana agar dapat mendorong pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpihak dan menguntungkan bagi mereka. Sedangkan, bagi kelompok pembentuk undang-undang tentu mengharapkan imbalan atas kebijakan yang telah mereka keluarkan yang dapat berbentuk uang atau prospek keuntungan pribadi lainnya.

Apabila dibandingkan antara Administrative Corruption dan State Capture, maka yang dapat menimbulkan efek yang jauh lebih parah terletak pada State Capture (korupsi legislasi). Mengapa demikian? Karena korupsi legislasi dapat berdampak pada distorsi pengaturan yang menyebabkan eksternalitas negatif bagi seluruh rakyat Indonesia secara berkepanjangan selama undang-undang tersebut berlaku.

Di Indonesia, untuk dapat menilai apakah materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut apakah terdapat hal yang berpotensi terjadinya korupsi legislasi dapat merujuk ke dalam UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah ke dlaam UU No. 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Lalu bagaimana potensi korupsi legislasi yang dapat terjadi di Indonesia? Salah satu undang-undang yang cukup menuai kontroversi dalam proses pembentukannya adalah UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM dalam acara diskusinya bertajuk “Omnibus Law dan Korupsi Legislasi” mengatakan bahwa pembentukan Omnibus Law disinyalir merupakan bagian dari korupsi legislasi. Berikutnya, Oce Madril mengatakan bahwa korupsi legislasi dalam pembentukan omnibus law berpotensi menghasilkan produk hukum yang dapat mengebiri hak masyarakat.

Potensi korupsi legislasi yang terjadi dalam pembentukan Omnibus Law tidak terlepas dari kecacatan yang terlihat secara formil dalam pembentukannya. Dimana terdapat beberapa asas dan norma yang tidak dipatuhi dan dilaksanakan dalam proses penyusunannya oleh pembentuk undang-undang. Misalnya saja, persoalan minimnnya implementasi asas keterbukaan, dimana masyarakat begitu sulit mengakses naskah undang-undang a quo pada saat pembahasan. Padahal apabila merujuk pada Pasal 96 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahkan, pada saat setelah dilakukannya pengesahan oleh Presiden, masih ditemukan beberapa perubahan substansi yang dimana hal tersebut jelas merupakan hal yang sangat fatal dan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tertutupnya akses bagi masyarakat dalam turut serta memberikan masukan terhadap suatu rancangan undang-undang tentu patut dicurigai. Mengapa demikian? Artinya, hal tersebut telah mengindikasikan adanya permainan berupa penyelundupan pasal-pasal dalam RUU tersebut antara kelompok kepentingan dan kelompok pembentuk unddang-undang.

Salah satu kalimat yang cukup sering dikatakan oleh pembentuk undang-undang apabila terdapat suatu undang-undang yang dianggap bermasalah, “silahkan dapat mengajukan judicial review ke MK saja”. Pernyataan tersebut sebenarnya sangat menguatkan argumentasi bahwa sebenarnya produk undang-undang yang telah mereka buat memang terdapat masalah.

Apabila pembentuk undang-undang yakin dan percaya dengan produk hukumnya, tentu mereka akan mengupayakan agar produk hukum yang dihasilkan agar tidak dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Penulis berpendapat, bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi legislasi, yakni dengan penguatan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang. Publik harus dilibatkan dalam tiap tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan.

Kedepan diperlukan perubahan terhadap UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang lebih menekankan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang untuk lebih substansial. Perubahan tersebut terletak pada unsur “hak” yang dimiliki oleh masyarakat, menjadi “kewajiban”.

Patisipasi masyarakat semestinya dinyatakan dalam UU sebagai bagian dari tahap yang harus dilalui dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya, di Belanda sejak 2009 telah dilaksanakan internet based consultation atau konsultasi publik melalui internet dimana Ministry of Justice akan mempublikasikan rancangan act of parliament yang sedang disusun di webpage selama 12 minggu dan setiap orang dapat memberikan masukan atas publikasi yang dimaksud.

Begitupun seharusnya dengan Indonesia, partisipasi publik harus lah menjadi fokus utama dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, sebab berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi di Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi.

Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir adanya potensi korupsi legislasi yang dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang melalui penguatan partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menghasilkan suatu produk hukum yang benar-benar aspiratif dan berkualitas. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy