KN-ASN Minta UU ASN Direvisi – Kendari Pos
Nasional

KN-ASN Minta UU ASN Direvisi


KENDARIPOS.CO.ID — Komite Nusantara-Aparatur Sipil Negara (KN-ASN) meminta segera adanya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Revisi ini dilakukan untuk adanya regulasi yang berkeadilan bagi para guru non-ASN

’’Yang penting revisi UU ASN ini bisa menjadikan regulasi yang berkeadialan bagi temen-teman non-ASN yang mengabdi lama,’’ kata Ketua Umum KN-ASN Lian Sani dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi X DPR RI secara virtual, Rabu (13/1).

Ilustrasi guru mengajar di kelas PTM selama pandemi Covid-19.. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

Menurut Lian, guru non ASN yang sudah mengabdi lama, mestinya dapat langsung diangkat menjadi guru PNS. Ada kemirisan di mana para guru yang telah mengabdi lama dipersulit untuk menjadi PNS. ’’Masih harus tes sertifikasi, yang lama pun masih dites secara terus menerus secara berkala setiap tahunnya,’’ imbuhnya.

Dia berharap, selanjutnya, guru non ASN yang sudah mengabdi lama diminta tidak perlu menggunakan tes lagi. Sebab, tes itu hanya menganggu aktifitas belajar dan mengajar para guru tersebut.

Bagi dia, tidak ada alasan dari pemerintah tidak mengangkat status guru honorer menjadi ASN setelah lama mengabdi. Keuangan pun juga tidak bisa disebut sebagai kendala, sebab pemerintah memiliki anggaran abadi untuk pendidikan sendiri. ’’Sebenarnya teman-teman di sini nggak diangkat langsung enggak masalah, yang penting bertahap dan jelas,’’ tegasnya.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menuturkan bahwa terdapat tiga hal yang menghambat kesejahteraan para guru. Dia menyatakan, hal itu telah berlangsung sejak 10 tahun lalu dan belum dapat teratasi.

’’Kami masih mengalami tiga hal masalah utama kesejahteraan guru yang lalu berefek pada kualitas pendidikan nasional kita,’’ ucap dia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI secara daring, Rabu (13/1).

Adapun, isu pertama adalah perihal skema pengangkatan para guru non-ASN. Di mana menurut dia, pengangkatan guru honorer menjadi ASN masih menjadi momok tersendiri bagi pemerintah. ’’Karena skemanya yang berkali-kali tidak sesuai kebutuhan. Skema pengangkatan ini perlu dilakukan revisi total dari berbagai aspek,’’ kata dia.

Revisi tersebut, menurut Huda perlu dilakukan agar pengangkatan guru di masa yang akan datang tidak tambal sulam. Sebab, hal ini berpotensi akan membuat dunia pendidikan menjadi korban. ’’Isu kedua adalah soal pemerataan guru. Banyak guru yang menumpuk di tempat-tempat yang semestinya tidak perlu. Distribusi guru ini seharusnya bisa dilakukan dengan maksimal,’’ tutur dia.

Pemerataan itu menurutnya butuh komitmen bersama. Mulai dari pemerintah sebagai regulator dan guru sebagai subjek dalam isu ini. Isu terakhir adalah terkait dengan komptensi guru. Huda menginginkan seluruh pihak terkait membenahi hal tersebut. ’’Mohon ini bisa kita bereskan bersama, karena kompetensi ini masih menjadi persoalan kita. baik pada konteks jenjang pendidikan guru maupun pembinaan yang harusnya secara intensif dilakukan pemerintah,’’ tegas dia. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy