Ketua DKPP Tegaskan tak Miliki Pretensi Copot Arief Budiman – Kendari Pos
Politik

Ketua DKPP Tegaskan tak Miliki Pretensi Copot Arief Budiman

KENDARIPOS.CO.ID — Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Muhammad menegaskan tidak memiliki pretensi dalam memutus pemberhentian Arief Budiman dari jabatan Ketua KPU. Ia memastikan seluruh perkara yang diputuskan DKPP berdasarkan laporan masyarakat dan proses persidangan berlangsung secara terbuka.

Ketua DKPP

“Waktu Pak Arief diperiksa, seluruh mata memandang. Bahkan sahabat saya dari luar negeri menyaksikan sidangnya Pak Arief. Tidak ada satu detik yang kami tutup aksesnya dari publik. Silakan bapak menilai,” kata Muhammad pada raker terkait evaluasi Pilkada 2020 yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Plt Ketua KPU Ilham Saputra, dan Ketua Bawaslu RI Abhan di Jakarta, Selasa (19/1).

Ia berharap pertimbangan putusan perkara nomor 123-PKE-DKPP/X/2021 tentang pemberhentian Arief Budiman dapat dibaca secara komprehensif dan utuh. Muhammad mengatakan, komitmen untuk memutuskan perkara hanya berdasarkan fakta persidangan. “Kami minta tolong, tolong, dan tolong. Dibaca dari A sampai Z. Semoga itu membantu bagi kita memahami kenapa DKPP harus mengambil keputusan itu,” kata Muhammad

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta agar laporan masyarakat atau pengaduan yang masuk ke DKPP tersebut seharusnya perlu juga diteliti keobjektifan-nya. “Soal laporan masyarakat itu harus diteliti, Pak Muhammad. Bisa saja kita menyuruh orang membuat laporan masyarakat yang kemudian itu belum tentu juga objektif,” kata Doli saat memimpin rapat kerja Komisi II DPR tersebut.

Sementara menurut anggota Komisi II DPR Junimart Girsang, laporan yang masuk ke DKPP tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan pemanggilan yang bersangkutan untuk klarifikasi, sebelum ditindaklanjuti dalam proses berikutnya. Proses tersebut, kata Junimart, juga dilakukan dalam proses penanganan perkara etik di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Kami juga begitu di MKD, kalau ada laporan masuk, kami panggil yang bersangkutan untuk klarifikasi. Baru kemudian dirapatkan apakah dilanjutkan proses atau tidak. Kami (MKD) tidak langsung menindaklanjuti laporan yang masuk,” kata Junimart.

Selanjutnya, Komisi II DPR memutuskan untuk membentuk panitia kerja (Panja) evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 untuk mempertajam temuan-temuan permasalahan yang didapatkan dari raker yang berlangsung pada hari itu, serta menindaklanjutinya dengan cermat. (riz/fin)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy