DPRD Belum Setujui Penyerahan Aset !

KENDARIPOS.CO.ID — Pemindahan ibu kota Kabupaten Buton dari Baubau ke Pasarwajo sudah dilakukan sejak 16 tahun silam. Namun hingga kini masalah aset rupanya belum tuntas. Terbaru, Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau justru mendesak Pemkab Buton untuk mengosongkan aset yang kini masih ditempati jajaran pejabat Buton di Baubau. Salah satunya rumah jabatan (Rujab) Bupati Buton.

Hariasi Salad

Desakan yang disampaikan lewat pernyataan Sekot Baubau, Rony Muchtar itu mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Buton, Hariasi Salad. Menurut Anggota Legislatif dari Partai Golkar itu, sikap Pemkot Baubau terlalu berlebihan. “Apa yang disampaikan itu (ultimatum pengosongan) terlalu berlebihan,” katanya ditemui, Kamis (14/1). Hariasi menegaskan, aset itu belum sepenuhnya milik Pemkot Baubau. Sebab sesuai aturan, penyerahan aset bernilai di atas Rp 5 miliar harus melalui persetujuan DPRD.

“Jadi menyerahkan aset itu tidak seperti beli ikan di pasar. Ada mekanismenya. DPRD harus tahu itu bukan Pemerintah Daerah saja. Sampai hari ini kami belum menyetujui penyerahan aset,” lanjutnya. Pemkab Buton bukan tidak mau melepaskan aset itu. Tapi saat ini masih dilewati prosedur wajibnya. “Sudah ada surat masuk dari Pemerintah Daerah. Nah, kita di dewan bersurat lagi ke Kemendagri. Sampai hari ini belum dibalas, jadi harus ada itu sebagai rujukan,” tambahnya.

Pemerintah Kota Baubau menurut Hariasi, seharusnya bersabar. DPRD tidak akan menggelar rapat persetujuan sebelum mendapat restu Kemendagri. “Kita juga tidak akan mengecewakan hati rakyat Buton. Kalau ada dasarnya (persetujuan Mendagri) bisa kita jelaskan,” terangnya. Langkah Pemkot Baubau saat ini seolah-olah tidak mengganggap Buton dan Baubau ini satu rahim. Padahal undang-undang tidak melarang jika suatu daerah punya aset di daerah lain. “Selama tidak ada surat Mendagri, maka kita belum punya kewajiban mengosongkan aset itu,” tegasnya. (b/lyn)

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.