Bappeda Godok RPJMD Teknokratik

KENDARIPOS.CO.ID.– Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buton Utara (Butur) tengah merampungkan rancangan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) teknokratik tahun 2021-2026. Untuk menyukseskan desain pembangunan di Lipu Tinadeakono Sara lima tahun ke depan itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin Harmin Hari tersebut menyelenggarakan konsultasi publik di Aula Bappeda, Senin (18/1).

Suasana konsultasi publik dalam rangka merampungkan RPJMD teknokratik
tahun 2021-2026 yang dihelat Bappeda Butur, kemarin.

Pj. Sekretaris Kabupaten (Sekab) Butur, Burhanuddin, mengapresiasi kinerja Bappeda yang telah melaksanakan fungsinya sebagai leading sektor perencanaan. Menurutnya, proses penyusunan dokumen RPJMD haruslah didukung oleh kualitas data valid dengan sasaran dan program yang terukur. Sehingga dalam proses implementasinya mampu menjawab permasalahan- permasalahan pembangunan yang belum tercapai dan tentunya untuk menyukseskan visi dan misi bupati wakil bupati lima tahun ke depan.

“Rancangan ini sangat penting dalam akselarasi pencapaian untuk kemajuan daerah karena rancangan dokumen ini murni menggunakan teknokratik. RPJMD ini nantinya akan diselaraskan antara RPJM provinsi dan nasional dan semua ini telah masuk dalam per undang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Butur, Harmin Hari, menjelaskan, rancangan teknokratik RPJMD merupakan bagian dari tahapan persiapan penyusunan periode berikutnya sesuai amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan pembangunan jangka panjang (RPJP), RPJMD dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

“Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD ini mencakup analisis keuangan, perumusan gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelahan dokumen perencanaan dan perumusan isu strategis daerah. Dalam tahapan ini tentu seluruh SKPD turut berkontribusi memberikan evaluasi kinerja daerah berdasarkan data-data sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan fungsi masing-masing SKPD” ungkap Harmin.

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.