Atasi Kekumuhan, Sulkarnain Gandeng KemenPUPR


KENDARIPOS.CO.ID — Wali Kota Kendari, H Sulkarnain Kadir cukup lihai mengatasi keterbatasan APBD. Untuk bisa mewujudkan visi-misi Kendari sebagai kota layak huni, ia terus membangun sinergitas dengan pemerintah pusat. Tidak hanya mengatasi persoalan banjir, namun juga pemukiman kumuh.

Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir (kemeja putih) meninjau pembangunan tanggul tanggul beberapa waktu lalu. Pemkot Kendari terus berusaha mengurangi wilayah pemukiman kumuh melalui program Kotaku.

“Mengatasi problem lingkungan (kekumuhan) itu tidak bisa hanya dengan mengandalkan kemampuan daerah (APBD). Apalagi anggaran tahun ini lebih diporsikan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Olehnya itu, dibutuhkan kerja sama dan kemitraan dengan stakeholder terkait,” kata Sulkarnain Kadir kemarin.

Tahun ini, Pemkot tengah membangun komunikasi dengan Kementerian PUPR melalui Badan Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sultra. Sejumlah kelurahan diusulkan mendapat bantuan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Kerjasama Pemkot-BPPW Sultra berhasil mengurangi ratusan hektar kawasan kumuh di Kota Kendari dalam tiga tahun terakhir. Saat ini, luas kawasan kumuh tersisa 626,44 hektar

“Responnya cukup baik. Saya dengar beberapa wilayah kita disetujui untuk ditangani lebih lanjut. Misalnya penataan dengan skala kawasan. Peluang kita untuk mendapatkan bantuan pembangunan cukup besar sekitar Rp 60 miliar. Itu belum termasuk usulan penataan kawasan kumuh skala lingkungan,” kata Sulkarnain.

Bukan hanya itu, pihaknya tetap mengalokasikan anggaran pembangunan di kelurahan melalui APBD untuk mengurangi kawasan kumuh. Itu dilakukan untuk mengganti realokasi dana kelurahan tahun ini akibat covid-19. “Untuk menjaga keberlangsungan program ditingkat kelurahan, termasuk menangani permasalahan lingkungan, kami porsikan di APBD Kota Kendari tahun 2021. Untuk sementara kami porsikan 100 juta per kelurahan,” ujarnya.

Anggaran yang diporsikan dari APBD kata dia, memang belum cukup. Namun setidaknya bisa membantu menjalankan beberapa program pembangunan di kelurahan. “Ini memang tidak cukup karena sebelumnya sekitar Rp 300 jutaan. Meski tidak besar diporsikan dari APBD tahun ini saya harap teman-teman di Kelurahan tidak berkecil hati. Tetap semangat bekerja dan membangun wilayahnya. Menuntaskan kawasan kumuh kita,” kata Sulkarnain.

  1. Penataan Skala Kawasan
    Klaster I Kelurahan Kasilampe, Mata dan Purirano
    Klaster II Kelurahan Puday, Lapulu dan Poasia
    Anggaran Ditaksir Rp 60 Miliar Perklaster
  2. Penataan Skala Lingkungan
    64 Kelurahan Diusulkan (Masih Tunggu Persetujuan)
    Anggaran Ditaksir Rp 1 Miliar Perkelurahan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *