Ardin Jemput SK Pembatalan PAW

KENDARIPOS.CO.ID — Ardin belakangan ini gusar. Singgasana Ketua DPRD Konawe dari Fraksi PAN, digoyang. DPRD Konawe merekomendasikan Ardin di PAW setelah rapat paripurna Badan Musyawarah (Bamus), Rabu (13) yang membahas surat masuk terkait pergantian antar waktu (PAW) pimpinan DPRD Konawe bernomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/429/X/2020, diterbitkan DPP PAN 16 Oktober lalu.

Namun Ardin tak tinggal diam. Ia bersama Ketua DPD PAN Konawe Gusli Topan Sabara ke Jakarta untuk sowan ke Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan. Kedatangannya menemui Zulhas-sapaan akrab Zulkifli Hasan, kata dia, untuk menjemput SK DPP PAN bernomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/002/I/2021 untuk membatalkan SK PAW pimpinan DPRD Konawe. SK DPP PAN yang terbit 12 Januari itu diteken Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Edi Soeparno.

Ketua DPD PAN Konawe Gusli Topan Sabara (kiri), Ketua DPRD Konawe H Ardin (kanan), sowan ke Sekjend DPP PAN Edi Soeparno (tengah) memperlihatkan SK Pembatalan PAW pimpinan DPRD Konawe dari fraksi PAN.

“SK pembatalan PAW sudah ada. Rabu (13/1) malam, saya dan Pak Gusli sudah bertemu Pak Zulhas di Jakarta. Saat ini kami sedang diperjalanan menuju Konawe,” kata Ardin saat dihubungi Kendari Pos, kamis (14/1).

SK itu berisi menyatakan Ardin tetap menjadi pimpinan DPRD Konawe. Menghentikan seluruh proses pengajuan perubahan pimpinan DPRD Konawe yang dilakukan anggota parlemen setempat. Salah satu pertimbangan pembatalan PAW, Ardin dianggap memiliki kinerja yang baik sehingga dinilai masih layak memegang mandat sebagai pimpinan DPRD.

Ketua DPD PAN Konawe Gusli Topan Sabara belum mau berkomentar banyak ihwal langkah yang ia tempuh. Soal hasil rapat paripurna yang merekomendasikan Ardin di PAW, ia memilih untuk diam.
“Pulang dari Jakarta, saya konferensi pers,” singkat Gusli Topan Sabara, Kamis (14/1).

Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPW PAN Sultra Suwandi Andi mengatakan keputusan partai baik DPW maupun DPP, pasti melalui mekanisme yang terkandung dalam regulasi partai. Jika DPW mengeluarkan kebijakan PAW maka sudah barang tentu telah melalui proses yang dan perhitungan politik dan tentunya sejalan dengan keputusan DPP.

Katanya, narasi silang pendapat DPP dan DPW PAN adalah bagian dari dinamika politik. Hanya saja paradoks ini tidak boleh dibiarkan berkepanjangan. “Jika dibiarkan berlarut-larut maka imbasnya hanya akan merugikan internal partai. Kami akan mendorong polemik agar segera diselesaikan secara baik dengan menjunung tinggi nilai kebersamaan. Kepentingan partai harus dijunjung tinggi termasuk kekompakan mesti dijaga,” kata Suwandi Andi kepada Kendari Pos, Kamis (14/1).


Yang akan menjadi ketua DPRD Konawe, kata dia, semua kader PAN di parlemen berpotensi mendudukinya. Hanya saja, terdapat kriteria khusus baik secara kualitas kepemimpinan, intelektual, emosional, dan sebesar apa loyalitasnya kepada partai. Hal tersebut poin besar dan fundamental dalam menetapkan pucuk kepemimpinan DPRD Konawe.

“Apapun nanti hasilnya, harus diterima dengan lapang dada. Berjiwa patriot dan memandang keputusan partai adalah yang terbaik. Jangan mengedepankan kepentingan individu, namun harus memprioritaskan kepentingan bersama, kepentingan partai,” tandas ketua Komisi III DPRD Sultra itu. (ali/adi/b).

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.