APBD Muna Belum Diserahkan, DPRD Beri Toleransi

KENDARIPOS.CO.ID — Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Kabupaten Muna tahun 2021 hingga kini belum selesai dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Padahal seharusnya dokumen nota keuangan itu sudah dibahas di legislatif untuk selanjutnya disahkan menjadi peraturan daerah sejak 31 Desember 2020 lalu. Namun kendati terbilang terlambat, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memaklumi hal tersebut dan memberi toleransi.

Ketua DPRD Muna, La Saemuna, mengaku, sudah mendapat informasi perihal keterlambatan nota RAPBD yang diajukan eksekutif. Hal itu ditengarai karena adanya perubahan aplikasi penyusunan rancangan dari sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) menjadi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Meski begitu, Saemuna berharap TAPD segera menyelesaikan dokumen terkait dengan mengikuti ketentuan baru yang diatur dalam aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri tersebut.

“TAPD memang perlu penyesuaian dari hal teknis dalam aplikasi. Tetapi kita berharap itu tidak terlalu lama mengingat ini sudah tahun anggaran baru,” kata Saemuna, Minggu (3/1). Ia berharap, aplikasi baru itu dapat mendukung efektifitas penyusunan kebijakan anggaran oleh eksekutif dan legislatif. Terutama dalam mengeliminasi kegiatan yang bersifat pemborosan anggaran. Saemuna memastikan lembaganya akan segera melakukan pembahasan begitu dokumen RAPBD diajukan TAPD. “Mudah-mudahan minggu pertama Januari bisa segera diselesaikan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), La Mahi, menerangkan, TAPD setiap daerah, termasuk Muna mengikuti instruksi Kementerian Dalam Negeri ihwal penggunaan aplikasi SIPD dalam penyusunan APBD 2021. Aplikasi itu baru diberlakukan sehingga TAPD butuh waktu menyesuaikan APBD dengan format dalam SIPD. “Ada banyak yang berbeda dengan aplikasi SIMDA sebelumnya. Sekarang penginputan kegiatan tidak bisa sembarangan. Sudah diatur secara ketat bahkan sampai pada nilai harga satuan,” jelasnya.

La Mahi menyebutkan, bila merujuk pada ketentuan sebelumnya, APBD 2021 memang paling lambat harus ditetapkan sebelum pergantian tahun. Hal itu juga sudah diupayakan dengan memasukkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara kepada DPRD Muna. Namun belum sempat dibahas, perubahan aplikasi kembali dilakukan oleh Kemendagri. Praktis TAPD harus melakukan beberapa penyesuaian. “Keterlambatan itu bisa dimaklumi karena memang faktor aplikasi. Sebenarnya kemarin KUA PPAS sudah mau dibahas tapi diundur lagi dengan alasan format baru aplikasi. Jadi kemungkinan untuk pengesahan Perda APBD bisa menyeberang tahun,” pungkasnya. (b/ode)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *