Adu Dalil di MK, Sidang Jawaban Termohon Digelar 3 Februari – Kendari Pos
Nasional

Adu Dalil di MK, Sidang Jawaban Termohon Digelar 3 Februari


KENDARIPOS.CO.ID — Babak awal dalam episode sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) dimulai, kemarin. Sidang sengketa PHP Kada nantinya menjadi arena adu dalil, baik KPU, Bawaslu, paslon termohon maupun paslon pemohon. Kubu termohon dan pemohon sama-sama menyiapkan dalil yang akan diajukan dalam sidang berikutnya.

La Ode Abdul Natsir Muthalib

MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan dalam tiga panel, Rabu (27/1) kemarin. Perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah (kada) Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Muna dan Wakatobi masuk dalam sidang panel 1 yang dipimpin hakim konstitusi Anwar Usman.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan KPU, Bawaslu, dan paslon termohon turut mendengarkan penyampaian materi oleh empat paslon pemohon di gedung MK. Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Muthalib mengatakan, telah mengamati dan menyimak materi yang disampaikan kuasa hukum masing-masing paslon. Dengan begitu, KPU bisa lebih mematangkan kesiapan dalil-dalil yang akan disampaikan pada sidang berikutnya.

“Sebelumnya kami sudah mempelajari dokumen gugatan empat paslon yang kami dapatkan dari BRPK di situs MK. Nah, setelah tadi (kemarin,red) mendengarkan dalil pemohon, kami tinggal menguatkan dalil-dalil yang telah kami siapkan,” kata La Ode Abdul Natsir Muthalib kepada Kendari Pos, Rabu (27/1).

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan MK, dalil jawaban termohon (KPU, red) atas gugatan pemohon akan disampaikan pada sidang tanggal 3 hingga 4 Februari 2021. Nantinya bersamaan dengan jawaban Bawaslu dan paslon yang unggul di Pilkada sebagai termohon.
“Pada prinsipnya, KPU siap menyampaikan dalil untuk menjawab gugatan pemohon pada sidang berikutnya. Termasuk bukti dan saksi juga sudah siap,” terang Abdul Natsir Muthalib.

Setelah pembacaan jawaban KPU, Bawaslu dan paslon termohon, maka selanjutnya menunggu pengumuman putusan sela MK pada 15-16 Februari 2021. Putusan sela itu sebagai penentuan gugatan paslon mana saja akan berlanjut hingga tahap dan yang terhenti pada sidang pendahuluan.

“Putusan sela ini akan diketahui materi gugatan yang akan dilanjutkan hingga fase sidang terakhir, yang akan terhenti proses sidangnya. Atau semua gugatan dilanjutkan. Semua tergantung keputusan MK,” ungkap Abdul Natsir Muthalib.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu menegaskan sudah menyiapkan keterangan tertulis mengenai gugatan yang diajukan empat paslon. Pada sidang 3 Februari nanti, Bawaslu akan menyampaikan jawaban. Bawaslu menurut Hamiruddin sudah menyusun fakta-fakta di lapangan, berdasarkan hasil pengawasan dan hasil penanganan pelanggaran yang telah ditangani. “Pada intinya kami siap memberikan keterangan ke MK terkait pokok-pokok gugatan paslon,” kata Hamirudin Udu kepada Kendari Pos, Rabu (27/1).

Terpisah, KPU Wakatobi pun sudah siap “tarung” menghadapi gugatan yagn diajukan paslon Bupati Wakatobi Arhawi dan calon Wakil Bupati Wakatobi, Hardin La Omo. Ketua KPU Wakatobi, Abdul Rajab menegaskan sudah menyiapkan dokumen dan alat bukti. Kotak suara di 240 tempat pemungutan suara (TPS) dibuka dan akan menjadi alat bukti persidangan.
“Alat bukit dan jawaban-jawaban yang sesuai fakta-fakta yang ada untuk menjawab gugatan telah siap. Tentu kami akan mempertahankan hasil-hasil kerja kami selama ini,” ujar Abdul Rajab.

24 Januari lalu, KPU Wakatobi membuka kotak suara di 240 TPS, sesuai dengan dalil tuntutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan pasangan calon Arhawi-Hardin La Omo. Pembukaan kotak suara, menurut Rajab sesuai PKPU Nomor 19 tahun 2020 pasal 71, membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian pemilihan. Selain itu, pembukaan kotak suara sesuai perintah KPU RI melalui surat bernomor 1232 tahun 2020 dalam rangka persiapan menghadapi perkara pengajuan permohonan gugatan hasil pilkada tahun 2020.

Sementara itu, kuasa hukum Surunuddin-Rasyid (Suara) Andre Darmawan, SH mengaku pihaknya tidak menemukan persoalan yang berarti dalam intisari gugatan pemohon. Polemik yang dipersoalkan pemohon tidak menyinggung ranah hasil rekapitulasi real count KPU. Namun lebih menjurus ke dugaan tindak pidana. Misalnya, dugaan pelanggaran dan lain sejenisnya.

“Setelah mempelajari dokumen gugatan paslon Endang-Wahyu, isi gugatannya hanya menyasar polemik yang mereka klaim temuan lapangan saat tahapan pilkada berlangsung. Dan sama sekali tidak mempersoalkan, hasil perhitungan suara oleh KPU,” kata Andre Darmawan, SH kepada Kendari Pos, Rabu (27/1).

Andre menambahkan, materi gugatan paslon pemohon yang dipersoalkan, hampir semua sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu dan telah diproses. “Kami anggap tidak ada polemik yang signifikan yang dipersoalkan pemohon. Karena yang mereka jadikan paradoks hanya pelanggaran saja. Bukan perselisihan hasil pemilihan (PHP). Dan menurut UU pilkada, perihal tersebut bukan domain MK, tapi Bawaslu,” bebernya. Kendati begitu, Andre menegaskan pihaknya siap memberikan keterangan ke majelis hakim MK.

Sementara itu, pengamat politik Sultra Dr. Najib Husain menyampaikan, jika ditelisik mendalam dan menyeluruh, MK melakukan pemeriksaan pendahuluan atas gugatan empat paslon karena tidak hanya melihat hasil selisih suara antara pemenang dan penggugat. Namun menilai dari beragam pelanggaran yang terjadi yang masuk dalam isi gugatan para paslon.

Hal itu menjadi sebuah catatan politik baru bahwa selisih ambang batas tidak semata menjadi alasan fundamental disidangkannya gugatan pemohon. “Proses sidang gugatan di MK nanti, menarik untuk diikuti. Seperti apa hiruk pikuk antara penggugat dan jawaban penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu,” kata Dr.Najib Husain.

Dr.Najib Husain memprediksi hanya permohonan PSU di Pilkada Konsel yang berpotensi dikabulkan MK. Karena selisih suara antara paslon Surunuddin-Rasyid dan Endang-Wahyu memenuhi ambang batas. Sedangkan paslon lainnya, sangat tipis untuk dilakukan PSU. Karena selisih suara rata-rata terlampau jauh.

“Dan jika para penggugat bisa meyakinkan hakim melalui alat bukti pelanggaran yang mereka miliki, maka paslon pemenang bisa terancam diskualifikasi. Ini satu-satunya cara yang berpotensi besar mengantarkan tiga penggugat Rajiun-La Pili, Oheo-Muttaqin, dan Arhawi-Hardin untuk memenangkan pilkada,” pungkas Najib Husain. (ali/thy/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy