Tarif Baru BPJS Kesehatan Berlaku 1 Januari 2021 – Kendari Pos
Nasional

Tarif Baru BPJS Kesehatan Berlaku 1 Januari 2021


KENDARIPOS.COM — Untuk menjadi sehat bagi si sakit tentu mahal. Perawatan dan fasilitas yang didapatkan sejatinya berbanding lurus dengan iuran BPJS yang dibayarkan si sakit. Bagi kaum berada, kenaikan iuran BPJS mungkin tak masalah. Lain halnya bagi kaum tak berpunya. Naiknya iuran justru menjadi beban tersendiri.

Per 1 Januari 2021, iuran baru BPJS Kesehatan resmi berlaku sesuai Perpres Nomor 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan yang diteken Presiden Jokowi Juli lalu. Pemerintah mengklaim kenaikan iuran BPJS Kesehatan mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan BPJS Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari, Iwan Kurnia mengatakan, salah satu alasan naiknya tarif jaminan kesehatan itu guna mengatasi defisit keuangan yang terjadi. Iwan mengaku, klaim (kesehatan) dari masyarakat cukup tinggi, tidak sebanding dengan iuran yang dibayarkan. Sehingga, kata dia, pemerintah memandang penting menyesuaikan tarif dalam rangka menjaga keberlangsungan pelayanan. “Tentunya ini adalah utuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan,” ujar Iwan Kurnia kepada Kendari Pos, Senin (28/12) kemarin.

Meski mengalami kenaikan, lanjut dia, iuran BPJS tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah. Misalnya untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), jamiman kesehatannya gratis karena dibayar oleh pemerintah, baik lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah daerah maupun APBN pemerintah pusat.

Selanjutnya, kata Iwan, subsidi juga diberikan kepada peserta mandiri yang terdiri dari Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III. Dalam pasal 34 Perpres Nomor 64/2020 disebutkan besaran iuran bagi peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan kelas III sama dengan besaran iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp 42.000 per orang per bulan.

“Meski begitu, untuk tahun 2021 iuran PBPU dan BP kelas III akan dibayar oleh peserta sebesar Rp 35.000 per orang per bulan. Sementara sisanya sebesar Rp 7.000 akan dibayar oleh pemerintah pusat sebagai bantuan iuran,” jelasnya.

Sementara iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II yakni sebesar Rp 100.000 per orang per bulan. Angka tersebut naik dari iuran sebelumnya sebesar Rp 51.000 per orang per bulan.

Kenaikan iuran juga berlaku bagi peserta mandiri dengan manfaat pelayanan kelas I. Iuran kelas I naik menjadi Rp 150.000 per orang per bulan dari sebelumnya Rp 80.000 per orang per bulan.

Ditanya soal klaim masyarakat Sultra selama tahun 2020, Iwan enggan menyebut. Yang jelas, kata dia, terdapat selisih yang cukup signifikan sehingga perlu diadakan penyesuaian tarif per 1 Januari 2021. “Mudah-mudahan bisa dipahami masyarakat, toh ini juga untuk kepentingan kita bersama, bergotong royong menuju Indonesia Maju, Indonesia Sehat,” kata Iwan Kurnia.

Randi, salah satu peserta mandiri kelas III menyayangkan kenaikan tarif BPJS pada 1 Januari 2021. Randi mengaku kesulitan membyara tarif baru mengingat pendapatannya tidak menentu selama pandemi Covid-19 saat ini. “Sepertinya agak berat ini mau bayar kalau dinaikkan lagi. Soalnya sekarang susah kita mencari (uang), kami hanya harap bantuan pemerintah. Kemarin saat iuran masih Rp.25 ribu, saya sempat terlambat bayar. Apalagi ini sudah Rp.35 ribu,” ungkapnya.

Randi berharap pemerintah bisa meninjau kembali tarif BPJS Kesehatan yang bakal diberlakukan pada 1 Januari, mengingat kondisi saat masyarakat masih kesulitan mencari penghidupan di tengah pandemi Covid-19. “Tolong kita dibantu, atau minimal kita dipermudah untuk pindah kelas dari mandiri ke penerima subsidi (PBI),” harapnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari BPJS Kesehatan Cabang Kendari, dari 2,6 juta penduduk di Sultra, sebanyak 2,4 juta jiwa tercatat sebagai peserta JKN-KIS. Jumlah tersebut sudah meliputi peserta mandiri, korporasi, intansi pemerintah (Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD) maupun peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari pemerintah.

Rinciannya PBPU dan PB sebanyak 217.318 orang, PBI APBN 1.209.244, PBI APBD 548.213, PPU Penyelenggara Negara 308.417 dan PPU Pegawai Swasta sebanyak 90.282 orang. Adapun masyarakat yang belum terdaftar BPJS sekira 223.465 orang. (ags/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy