Stafsus Wapres Sukriansyah Pantau Proyek Bendungan Jatim – Kendari Pos
Nasional

Stafsus Wapres Sukriansyah Pantau Proyek Bendungan Jatim


KENDARIPOS.CO.ID — Untuk memastikan program pembangunan duet Presiden Jokowi dan Wapres KH.Ma’ruf Amin berjalan sesuai progres, staf khusus Wapres Dr. Sukriansyah S Latief meninjau pembangunan bendungan di Jawa Timur. Stafsus Wapres bidang Investasi dan Infrastruktur itu berkunjung untuk mengetahui lebih jauh progres dan kendala yang dialami dalam pembangunan bendungan Semantok Kabupaten Nganjuk, Jatim.

Staf khusus Wapres bidang Investasi dan Infrastruktur Dr. Sukriansyah S.Latief meninjau pembangunan bendungan di Jawa Timur.

Dari kunjungan kerja itu, Dr. Sukriansyah S Latief menemukan beberapa kendala terutama dalam konstruksi bendungan seperti paket I dan paket II mengalami hambatan penyelesaian konstruksi sampai 100 persen. “Ini disebabkan kekurangan anggaran. Anggaran yang direncanakan pada awal kontrak tidak sesuai dalam pelaksanaan setelah berjalan dikarenakan banyak perubahan desain,” ujar Sukriansyah, kemarin.

Karena kendala ini, kata Dr.Sukriansyah, maka penyelesaian pelaksanaan paket I dan II sampai 100 persen dibutuhkan tambahan anggaran yang cukup besar yakni Rp.700.000.000.000 yang saat ini sedang dalam usulan ke Kementerian PU melalui Dirjen Sumber Daya Air dan juga harus melibatkan BPKP dalam review anggaran tersebut.

Penyebab hambatan tersebut dikarenakan adanya kesalahan perencanaan diawal sehingga pada saat pelaksanaan banyak perubahan desain dilapangan. Karena ini Sukriansyah menekankan bahwa pekerjaan kontruksi bendungan Semantok harus segera didorong dalam penambahan anggaran. “Dari sudut hukum harus melibatkan BPKP dan kejaksaan agar tidak ada temuan kemudian hari,” tambahnya.

Sementara itu untuk progres pembebasan lahan Bendungan Semantok Nganjuk, dari hasil pemaparan dan kunjungan kerja ke lokasi proyek bendungan ditemukan beberapa masalah seperti pengadaan tanah seluas 674.38 hektare dimana ada sebagian tanah masyarakat sebanyak 258 bidang.

Dari 258 bidang, sampai saat ini hanya 15 bidang yang menolak hasil appraisal, sementara sisanya 243 bidang menolak hasil apraisal. “Adapun alasan penolakan hasil apraisal tersebut karena kesalahan yang dilakukan dalam menghitung kerugian tanah, rumah dan atasan yang berdiri di lahan masyarakat. Adapun dana untuk pembayaran tersebut saat ini sudah disiapkan oleh LMAN,” ujarnya.

Untuk mempercepat penyelesaian pengadaan tanah tersebut, maka saat ini sudah dilakukan oleh pihak kementerian PU cq Balai Sumber Daya Air peninjauan ulang harga (appraisal). Agar tidak terjadi temuan terhadap perbedaan harga dalam pengadaan tanah tersebut, maka saat ini pihak Kementerian PU Cq Balai Sumber Daya Air mengajukan ke Kanwil dan BPN nganjuk bersama KJPP segera melakukan evaluasi ulang harga appraisal.

“Apabila tidak segera diproses evaluasi ulang harga appraisal, maka dampak penyelesaian bendungan semantok akan mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan juga dikawatirkan menimbulkan gejolak sosial atas keterlambatan pembayaran tanah masyarakat yang sudah dipakai oleh proyek bendungan semantok,” jelas Sukriansyah.

Stafsus Wapres Sukriansyah mengatakan persoalan pengadaan ini menjadi masalah karena kesalahan dari appraisal. “Untuk mempercepat hasil ulang appraisal, maka perlu dorongan dan bantuan agar kementerian ATR segera mendorong Kanwil dan BPN Nganjuk bersama KJPP segera mengevaluasi ulang harga appraisal”, pungkasnya (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy