Skenario Gugatan Sengketa Pilkada – Kendari Pos
Nasional

Skenario Gugatan Sengketa Pilkada

KENDARIPOS.CO.ID — Tahapan pilkada, memasuki fase rekapitulasi penghitungan suara. Dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal pilkada 2020 sudah diatur rentang proses rekapitulasi berlangsung 10-20 Desember. Kegiatan rekapitulasi suara sangat sensitif dan rentan dengan gugatan yang dilayangkan oleh pasangan calon kepala daerah yang tidak puas menerima hasil penghitungan suara KPU. Terdapat syarat khusus bagi paslon yang ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Muthalib mengatakan, dalam Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 menjelaskan tentang syarat paslon mengajukan gugatan hasil rekapitulasi KPU. Pasal 157 ayat 1 disebutkan jika perkara hasil Pilkada di provinsi, kabupaten atau kota akan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Namun karena belum ada peradilan khusus, maka dikembalikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Termasuk peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

Adapun pasal 158 ayat 2, menyebutkan Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250 ribu jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 persen. “Itu dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU masing-masing daerah,” kata La Ode Abdul Natsir Muthalib kepada Kendari Pos, Kamis (10/12).

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250 ribu sampai 500 ribu jiwa, kata dia, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU setempat. Sedangkan Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500 ribu sampai 1 juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

“Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota,” tandasnya. (ali/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy