Seleksi JPTP Dituntaskan Dua Pekan

KENDARIPOS.CO.ID — Sejak awal pekan lalu, rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton sudah terbit. Berbekal restu KASN itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) langsung membuka pendaftaran lelang.

Awaluddin

Pengumuman pendaftaran itu disampaikan lewat laman bkpsdm.butonkab.go.id. Dari jadwal yang diagendakan panitia, tampak tahapan seleksi itu benar-benar dimaksimalkan. Jarak pendaftaran hingga penyerahan tiga besar peraih skor tertinggi hanya berlangsung dua pekan. Tak ada jeda, pengumuman berkas, wawancara hingga penyusunan makalah masing-masing hanya berselang sehari.

Jadwal dimaksud yakni penerimaan berkas dimulai 15-19 Desember, seleksi berkas 20 Desember, pengumuman hasil seleksi administrasi 21 Desember, pelaksanaan asesmen 22-24 Desember, penulisan makalah/wawancara/presentase 26-28 Desember, pengumuman tiga besar hasil seleksi 29 Desember, dan penyampaian hasil penilaian kepada pejabat pembina kepegawaian 30 Desember 2020.

Kepala BKPSDM Buton, Awaluddin, membenarkan jadwal tersebut. Dia memastikan semuanya akan berjalan sesuai mekanisme dan perundang-undangan. Termasuk singkatnya jadwal tahapan itu dianggap tidak melabrak aturan. “Memang bisa dilakukan. Tetap bisa selesai sebelum tutup tahun dan itu tidak melanggar aturan,” ulangnya, menegaskan.

Seleksi tersebut kata dia dibuka untuk umum. Satu jabatan minimal diminati oleh tiga orang. Bila tidak, tahapan selanjutnya tidak bisa digelar. Sebelumnya, BKPSDM mengusulkan 11 jabatan untuk diseleksi pejabatnya. Namun KASN hanya memberikan rekomendasi delapan jabatan saja. Posisi tersebut untuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kepala Dinas Kesehatan. Sementara Dinas Pariwisata, Inspektorat dan Dinas Ketenagakerjaan masih harus ditunda. “Nanti kita usulkan lagi tahun depan,” pungkas Awaluddin. (b/lyn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *