Program Perlindungan Sosial Berlanjut


KENDARIPOS.CO.ID — Belum dapat dipastikan kapan badai pandemi Covid-19 berlalu. Yang pasti hanya komitmen pemerintah melanjutkan program penanganan dampak Covid-19 di tahun 2021 melalui belanja negara.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Sultra, Arif Wibawa memaparkan, dalam postur APBN 2021, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.743,6 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun sehingga ada defisit Rp 1.006,4 triliun atau 5,7 persen.

Penetapan alokasi APBN 2021 untuk mendukung tujuh kebijakan strategis pemerintah di tahun 2021. “Pertama, bidang pendidikan. Alokasi anggarannya Rp 550,5 triliun, akan digunakan untuk mendukung peningkatan skor PISA dan kualitas guru serta penguatan penyenggaraan PAUD,” ujar Arif Wibawa kepada Kendari Pos, kemarin.

Arif Wibawa

Kedua, bidang kesehatan. Alokasi anggaran sebesar Rp 169 triliun untuk mengakselerasi pemulihan dampak Covid-19 dan melaksanakan reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mempersiapkan Health Security Preparedness. Ketiga, bidang perlindungan sosial. Alokasi anggaran mencapai Rp 421,7 triliun guna mendukung reformasi secara bertahap yang komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population.

Keempat, bidang infrastruktur. Alokasi anggaran hingga Rp 413,8 triliun dalam rangka penyediaan pada layanan dasar, peningkatan konektivitas, dukungan pemulihan, dan melanjutkan program prioritas yang tertunda.

Kelima, sektor ketahanan pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 104,2 triliun untuk upaya peningkatan produksi pangan dan mendukung pemulihan ekonomi melalui revitalisasi sistem pangan nasional dan pengembangan lumbung pangan atau food estate.

Keenam, bidang pariwisata. Anggarannya senilai Rp 15,7 triliun dipergunakan pada lima kawasan dan pengembangan skema KPBU. Ketujuh adalah bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi atau ICT. Anggarannya hingga Rp 29,6 triliun untuk mendukung dan meningkatkan kualitas layanan publik termasuk terkait efisiensi, kemudahan, maupun percepatan.

“Harapan pemerintah, di tahun 2021 Indonesia dapat segera melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional dan penanganan dampak Covid-19 terutama di bidang kesehatan dan perekonomian melalui dukungan alokasi dana APBN 2021. Program perlindungan sosial dilanjutkan di tahun 2021 dalam rangka menjaga dan mendorong daya beli agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” ungkap Arif Wibawa.

Sebelumnya, untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19, pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun yang terbagi di antaranya dalam belanja pemerintah pusat untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, penempatan dana pada 18 Bank Umum Mitra, dan sektoral K/L (padat karya, insentif perumahan, pariwisata, serta sektoral pemda (TKDD, pinjaman daerah, dan biaya penanganan COVID-19 lainnya).

Arif Wibawa menambahkan, realisasi program PEN di wilayah Sultra sampai 16 Desember 2020 untuk cluster perlindungan sosial terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp 560,043 miliar. Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 1.075.484. Lalu, Bansos sembako sebesar Rp 427,576 miliar dengan jumlah KPM sebanyak 2.210.822, dan Bansos Tunai sebesar Rp 248,806 juta.

Kemudian, Bansos Beras PKH sebanyak 5.351.940 Kg (Agustus-Oktober) untuk 118.932 KPM, Bantuan Subsidi Upah terealisasi sebesar Rp 162,103 miliar dengan jumlah penerima lebih dari 71.419 orang, dan penyaluran Kartu Prakerja sebanyak 86.582 dengan nilai manfaat senilai Rp 307,366 miliar.

“Pada cluster kesehatan, program PEN telah direalisasikan untuk Insentif Nakes Pusat sebesar Rp 1,429 miliar yang tersebar di empat rumah sakit dan 274 tenaga kesehatan dan santunan kematian sebesar Rp 300 juta,” jelas Arif Wibawa.

Sementara itu, untuk cluster sektoral K/L dan Pemda, dana PEN disalurkan melalui program padat karya di Kementerian Pertanian senilai Rp 22,493 miliar yang menyerap 49.061 tenaga kerja. Lalu, Kementerian Perhubungan senilai Rp 79,546 miliar yang menyerap 5.420 tenaga kerja, Kementerian PUPR menyerap tenaga kerja 24.117 orang dengan nilai Rp 242,362 juta.

Adapun program cadangan perluasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp 7,479 miliar, dan program BLT Desa sampai tahap 9 dengan nilai sebesar Rp 332,853 miliar. “Selain itu, pemerintah telah menyalurkan dana PEN cluster UMKM melalui Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) kepada 62.609 penerima dengan nilai Rp 150,261 miliar sampai tahap 20,” imbuh Arif Wibawa.

Ada pula program penempatan dana pada Bank Sultra sebesar Rp 200 miliar dengan realisasi ekspansi pinjaman sebesar Rp 65,737 miliar. Hanya dalam waktu satu pekan sejak penempatan dana dilakukan yaitu tanggal 7 Desember 2020. Adapun target ekspansi pinjaman yakni sebesar Rp 400 miliar dalam waktu enam bulan.

Dijelaskan Arif, dalam rangka mengawal pelaksanaan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN), Kanwil DJPb Sultra dan KPPN lingkup Sultra (KPPN Kendari, KPPN Bau-Bau, KPPN Kolaka, dan KPPN Raha) akan membentuk pusat informasi terpadu untuk merespons pertanyaan publik seputar PC-PEN.

“Masyarakat nantinya dapat mencari informasi terkait pelaksanaan program PC-PEN ke layanan terpadu tersebut yang terdekat dengan lokasinya masing-masing,” imbuhnya.(uli/b)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *