PNS Dilarang Keluar Daerah Saat Libur Nataru, Tak Patuh Bakal Kena Sanksi – Kendari Pos
Nasional

PNS Dilarang Keluar Daerah Saat Libur Nataru, Tak Patuh Bakal Kena Sanksi


KENDARIPOS.CO.ID — Ada sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) “bandel” yang tak patuh instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo. Sang menteri sudah menerbitkan surat edaran (SE) tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar kota dan pengetatan cuti bagi PNS selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021.

Surat Edaran Menpan RB Nomor 72 Tahun 2020 menegaskan sanksi PNS yang melanggar akan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas mengatakan, PNS mesti mematuhi aturan-aturan yang mengikat mereka. Termasuk pemangkasan cuti bersama dan tetap bekerja sesuai prosedur. “Aturan Menpan itu tentu kita tegaskan kepada PNS kita. Sebab upaya ini dilakukan demi menekan angka penyebaran Covid-19 di wilayah Sultra,” ujarnya saat dikonfirmasi Kendari Pos, Selasa (22/12) kemarin.

Mantan Bupati Konawe dua periode itu mengingatkan agar jangan ada PNS yang melakukan perjalanan ke luar daerah untuk liburan. “Kita merujuk aturan dari pusat (Kemenpan RB), sanksi menanti siapa saja PNS yang melanggar aturan itu. Terkecuali dalam urusan dinas,” ungkap Lukman Abunawas.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sultra, Zunuriah menegaskan, PNS dilarang keras mengambil cuti tambahan untuk keluar daerah jelang libur Natal dan tahun baru. “Jadi memang ada penegasan bagi mereka tidak boleh keluar daerah, sebab tidak ada libur panjang di akhir tahun. Tanggal 28 sampai 30 Desember 2020 tetap masuk kantor seperti biasa. Bahkan ada larangan ASN cuti di akhir tahun,”ujarnya.

Pengetatan cuti PNS tetap merujuk pada SE Menpan RB Nomor 72 Tahun 2020. Pemberian cuti selain cuti bersama kepada PNS memang diperketat. “Cuti harus lebih selektif. Cuti akhir tahun dibolehkan kepada PNS yang mengalami kedukaan dan hamil. Sehingga memang harus memperhatikan kebutuhan atau kepentingan pegawai ASN,” jelas Zunuriah. (rah)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy