Pilkada dalam Perspektif Pendidikan, Oleh : Oleh : La Ode Firima, S.Pd., M.Pd. – Kendari Pos
Opini

Pilkada dalam Perspektif Pendidikan, Oleh : Oleh : La Ode Firima, S.Pd., M.Pd.

PILKADA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN
(Sebagai warning bersamaan Pilkada serentak 2020)

Oleh : La Ode Firima, S.Pd.,M.Pd. Penulis adalah :
Mantan Guru SMANSA BAUBAU
Pegawai Dinas P dan K Buteng

KENDARIPOS.CO.ID — Memilih pemimpin tidak hanya diatur melalui UU bahkan di dalam Al- Quran Surat An-Nisa : 59 walaupun sebenarnya menjelaskan tentang ketaatan terhadap pemimpin, namun dalam kajian Islam mentaati pemimpin adalah suatu kewajiban termasuk memilih pemimpin pun juga suatu kewajiban bagi umat. Pembahasan mengenai pemilihan kepala daerah melalui penyelenggaraan Pilkada dengan segala dinamikanya menjadi sangat menarik karena dalam waktu dekat tepatnya 9 Desember 2020 secara nasional bangsa Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada serentak. Termasuk 7 kabupaten di Sultra yang siap menyelenggarakan pilkada serentak, namun dari 7 kabupaten itu, ada 3 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah rawan konflik dalam penyelenggaraan Pilkada oleh Polda Sultra yakni : Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Konawe Kepulauan (Seputar Tangsel.com, 10 November 2020 20 : 45 WIB).

La Ode Firima, S.Pd.,M.Pd, Mantan Guru SMANSA BAUBAU,
Pegawai Dinas P dan K Buteng

Pilkada adalah ajang untuk mengangkat dan memilih pemimpin atau kepala daerah oleh rakyat secara langsung yang diselenggarakan oleh KPUD dan juga panitia kecamatan (PPK) hingga pada panitia desa/kelurahan (PPS). Sebagaimana UU mengamanahkan Pemilu jujur dan adil, tentu semua orang menginginkan penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan adil. Tetapi keinginan itu tidak cukup hanya sebatas ungkapan, namun harus direalisasikan secara nyata dalam proses Pilkada hingga pada hari H. Tidak bisa dipungkiri, ada 3 (tiga) komponen penting yang menjadikan penyelenggaraan Pilkada bisa terselenggara dengan baik, jujur dan adil, yakni, KPUD, calon kepala daerah, rakyat pemilih, bahkan termasuk tim sukses dan simpatisan lainnya.

Sebaliknya tiga komponen itu pula yang dapat merusak tatanan demokrasi, tidak jujur dan tidak adil bahkan bisa membuat demokrasi dan aspirasi rakyat tercederai, terutama tim sukses atau para pendukung dan simpatisan lainnya yang memiliki ambisi berlebihan yang membuat situasi politik kian memanas (lihat situasi politik Muna akhir-akhir ini).

Untuk membuktikan apakah penyelenggaraan sebuah pilkada dilakukan secara jujur, adil atau tidak, dapat dilihat seberapa banyak daerah yang mengajukan gugatan perkara hasil Pilkada ke MK dan yang paling nampak ketika terjadi pemungutan suara ulang pada wilayah-wilayah tertentu di suatu daerah penyelenggaraan pilkada. Maka ketiga komponen pelaku Pilkada dimaksud sepantasnya sebelum hari H Pilkada perlu diberi warning atau lebih ideal sebenarnya mereka dapat me- warning dirinya. Seharusnya mereka dapat menumbuhkan tekad di dalam dirinya bahwa Pilkada harus diselenggarakan dengan jujur dan adil serta menyadari bahwa melakukan perbuatan kotor dan mencederai demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melanggar hukum negara bisa dipidana dan berakhir dengan penjara (lihat kasus Aqil Muhtar).

Sedangkan melanggar hukum agama (Islam) ganjarannya pasti dosa dan saat wafat neraka menanti dan tentu sebagai orang yang beragama harus meyakininya. Tidak hanya itu, bahkan hukum sosial akan tetap berlaku siapapun pelanggar dalam Pilkada seumur hidup di masyarakat dia tetap dicap sebagai pembangkangan kebenaran dan orang- orang seperti itu seharusnya jangan lagi diberi ruang dan yang bersangkutan juga seharusnya memiliki rasa malu.

Untuk lebih jelasnya di tiga komponen pelaku utama dalam Pilkada dan berpeluang memerankan perilaku kotor dalam Pilkada : pertama di tingkat KPUD dan mungkin juga di tingkat PPK, pada tingkat ini boleh jadi sudah ada pengaruh, mungkin pengaruh setan, mungkin dengan alasan keliru dan atau alasan lain atau mungkin dengan modal nekad dengan mengabaikan kehormatan dan status sosialnya. Yang pasti pada tingkat ini bisa diduga kuat akan terjadi kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Maka tidak heran kemudian akan terjadi perbedaan data di tingkat PPS/PPK dan KPUD pada saat pleno hasil Pilkada di tingkat kabupaten dan dampaknya banyak hasil Pilkada harus diperkarakan di MK. Kedua, pada tingkat calon kepala daerah yang berlaga di Pilkada berpeluang untuk melakukan money politic untuk memilih dirinya. Artinya dia telah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dengan cara melanggar atau melawan hukum. Ketiga, kepada pemilih juga berpeluang memilih calon kepala daerah karena menerima suap dari calon tertentu. Padahal di dalam hukum negara maupun hukum Islam yang menyuap dan penerima suap sama- sama ganjarannya pidana/dosa. Hal ini mesti harus kita kritisi, masalahnya seorang calon kepala daerah yang terpilih karena suap/money politik ketika dia jadi hampir dipastikan yang dipikirkan pertama adalah pengembalian modal saat pilkada.
Berikutnya terkait pendukung dan simpatisan yang selalu melakukan kegaduhan dan keresahan di masyarakat saat kampanye, saling serang dan membuat masyarakat sekitar menjadi tidak nyaman. Kita hanya mau memberi penyadaran, dengan sebuah pertanyaan : kalau nanti calon kepala daerah dukungan yang dibangga-banggkan itu bisa berhasil meraih kekuasaan sebagai Gubernur, bupati/ walikota, adakah porsi untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga anda atas pemerolehan posisi sebagai kepala daerah melalui pilkada itu? Boleh jadi iya, tetapi pengalaman telah menunjukkan : “sepertinya tim pemenangan itu hanya diperlukan pada saat proses Pilkada akan berlangsung, setelah itu mengambil langkah untuk mengurus diri masing- masing walaupun tidak semua calon kepala daerah yang sukses dapat meraih kekuasaan seperti itu adanya”. Mengapa? karena kepala daerah terpilih harus disibukkan dengan urusan tugasnya sebagai kepala daerah yakni untuk mengurusi rakyat, bukan mengurusi oknum tertentu atas nama tim sukses, apalagi keberadaan anda berada di lapisan ke 17 dalam posisi sebagai tim sukses.

Oleh karena itu perlu kita tekadkan bahwa Pilkada secara langsung seharusnya dapat memberi edukasi positif terhadap warga bangsa ini terutama kepada generasi muda yang nantinya bisa menjadi pelanjut estafet kepemimpinan daerah ke depan. Penting sekali Pilkada menerapkan pembelajaran cara- cara berdemokrasi yang elegan, benar dan bermartabat karena proses demokrasi melalui Pilkada akan menjadi konsumsi public dan akan dijadikan pengalaman bagi generasi ke depan.

Kalau pembelajaran dari proses pilkada positif, maka ada harapan Pilkada kedepan bisa lebih baik. Tetapi sebaliknya kalau pembelajaran Pilkada terkesan justru brutal, konflik, saling serang, tidak jujur, money politic dan lain sebagainya, maka jangan heran Pilkada ke depan akan semakin membrutal dan membabi buta. Idealnya dalam penyelenggaraan Pilkada tidak boleh ada tendensi untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dengan mengabaikan etika dan pola interakasi yang bersahabat. Lakukan dengan cara- cara yang beretika dan interaksi yang bersahabat, karena itu bisa menjadi modal utama dalam meraih simpati rakyat. Bukan dengan semangat yang berlebihan dan birahi kepentingan yang menggebu- gebu di dalam angan-angan baik calon maupun pendukungnya bahwa apabila bisa meraih kekuasaan melalui Pilkada, maka segalanya bisa diraih, yakni status sosial dan mungkin juga kekayaan bisa diraih, itupun kalau pola kepemimpinan yang diperankan sesuai dengan koridornya, kalau tidak, boleh jadi justru dengan kekuasaan yang diperolehnya dapat memerosotkan harga dirinya (lihat kepala daerah yang sudah pernah masuk penjara dalam kasus penyalahgunaan wewenang).

Jangan membuat ulah untuk mengaburkan substansi Pilkada yang diselenggarakan dan hak konstitusi bagi setiap warga negara yang dijamin oleh undang- undang untuk memilih figure yang berkompeten atau sebagai ajang untuk menentukan sendiri pemimpin di daerahnya. Rakyat sebagai pemilik aspirasilah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan daerahnya dalam waktu 1 periode 5 tahun kedepannya. Maka rakyat sebagai pemilik suara seharusnya jangan ditakut-takuti dan diresahkan dengan kebrutalan di antara yang satu dengan kelompok lainnya melalui posko pemenangan. Padahal diantara mereka merupakan keluarga besar, berada di satu wilayah, mungkin saja bertetangga, hanya karena beda dukungan sehingga harus berseberangan. Kiranya harus disadari Pilkada bukan ajang untuk saling menyerang secara fisik tetapi Pilkada sebagai ajang untuk saling adu konsep yang dituangkan dalam bentuk visi misi untuk dilakukan ketika calon dukungan bisa berhasil dalam meraih kekuasaan atau gagasan pembangunan yang seharusnya disosialisasikan kepada rakyat pemilih sekali lagi bukan saling menyerang apalagi saling menghina.

Dinamika politik dalam Pilkada bukan ditunjukkan dengan konflik, kondisi mencekam, menakutkan dan semacamnya tetapi dinamika politik di Pilkada seharusnya diwarnai dengan adu konsep dan berdebat secara sehat baik oleh calon itu sendiri maupun para pendukung dan simpatisannya. Pola yang tidak mendidik sangat dikhawatirkan kemudian bisa diadopsi oleh generasi muda yang kini masih duduk di bangku SD, SMP dan SMA. Bisa jadi, pada akhirnya mereka akan memahami bahwa Pilkada itu adalah kekerasan, teror, konflik dan apalagi bila terjadi ketidakjujuran dalam penyelenggaraan pilkada.

Pada gilirannya peran itu juga yang akan diperankan ketika mereka berkesempatan untuk menjadi calon kepala daerah atau sekedar menjadi tim sukses. Oleh karena itu Pilkada dalam perspektif pendidikan, pilkada sebagai ajang untuk menentukan kepala daerah di suatu daerah, pilkada harus diselenggarakan dengan jujur, adil dengan menghindari manipulasi, hindari konflik, hindari money politic (politik uang), kedepankan Pilkada aman dan damai. Kepada warga di daerah penyelenggaraan Pilkada yang terdaftar sebagai pemilih jangan Golput, tetapi pada tanggal 9 Desember datanglah ke TPS untuk memberikan hak suara sebagai kewajiban warga negara. Warning.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy