Perlindungan HAM Civil Society, Oleh : Muh. Ilham Akbar Parase, S.H. – Kendari Pos
Opini

Perlindungan HAM Civil Society, Oleh : Muh. Ilham Akbar Parase, S.H.

KENDARIPOS.CO.ID — Civil society merupakan kelompok masyarakat warga negara yang sangat loyal terhadap kepentingan publik. Terlepas dari praktek dilapangan yang sering kali dituding menyimpang (menjadi kendaraan politik) namun harus diakui dilihat dari relasi negara dan warga negara, civil society tidak punya kepentingan yang tendesinya membawa kepentingan sepihak melainkan semata-mata mengoreksi kebijakan pemangku kekuasaan. Indonesia adalah locus (tempat) yang menarik untuk mengobservasi keberadaan dan perkembangan civil society. Bukan hanya karena Indonesia secara statistik merupakan salah satu negara demokratis terbesar di dunia, melainkan karena faktor-faktor lain seperti heterogenitas rasial, konflik antar golongan atau ideologi yang dinamis dan sejarah pergolakan politik yang panjang. Verena Beittinger Lee dari Universitas Kent Inggris menulis buku berjudul Civil society and Political Change in Indonesia (2012) yang secara khusus membahas perkembangan civil society di Indonesia. Lee dalam bagian awal bukunya menganalogikan usaha untuk menggambarkan perkembangan civil society di Indonesia seperti halnya dengan berusaha untuk menangkap angin. Wilayah geografis yang sangat luas, masyarakat yang sangat beragam, dan sejarah yang sangat panjang menjadi argumen pendukung yang disampaikan Lee terkait dengan analogi ini. Secara historis, keberadaan civil society dapat dipandang lebih tua dari Indonesia.

Muh. Ilham Akbar Parase, S.H.
(Kepala Bidang Kajian Strategis HMMH Pascasarjana FH UII)

Organisasi-organisasi masyarakat sipil seperti Budi Utomo, Serikat Dagang Islam dan lain-lain memainkan peran tersendiri dalam perjuangan kemerdekaan Hindia Belanda yang kemudian bertransformasi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 75 tahun setelah kelahiran negara Indonesia dan 22 tahun setelah reformasi politik yang mendorong demokratisasi, civil society adalah topik yang menarik untuk dikaji. Tulisan ini mengulas persoalan Perlindungan HAM civil society di Indonesia.

Aktor politik dan Peran penegak hukum HAM (hak asasi manusia) sering kita kampanyekan, bahkan di debat pemilihan presiden 2014 menjadi isu yang sangat menarik begitupun di tahun 2019 (saat pemilihan presiden). Seakan menjadi bahan kampanye yang paling menarik untuk dijual ditengah masyarakat. Kita tidak apatis dengan politisi namun kita harus prihatin bahwa HAM dalam kenyataannya memang hanya menjadi “jualan politikus. sedangkan Di ruang intelektual, hingga di ranah penegakan hukum HAM selalu menjadi buah bibir (pembicaraan) yang tak pernah habis dan lekang oleh waktu. Munculnya pertanyaan mengapa tidak pernah khatam kita membicarakan dinamika dan persoalan HAM? Jawabannya karena sekelumit persoalan HAM di republik ini masih menjadi tantangan dan persoalan. Tantangannya sudahkah negara hadir dalam penegakan HAM? Atau malah negara absen dalam persoalan HAM. Sedangkan persoalannya mengapa justru pelanggaran HAM masih terjadi? jawabannya karena sikap negara belum menunjukan political will (kehendak, kemauan politik) untuk menuntaskan persoalan HAM.

Bahkan barusan saja terjadi dugaan pelanggaran HAM oleh oknum aparat penegak hukum yang mengakibatkan tewasnya 6 orang anggota front pembela islam (FPI), akibat luka tembakan senjata api. Belum terang apa motif yang melatarbelakangi penembakan tersebut, namun sejauh analisis yang dilakukan penulis tidak ada hal yang begitu mendesak untuk dilakukan penembakan. Seharusnya kalaupun dilakukan penembakan instansi yang bersangkutan 1X24 jam harus mampu menjawab pertanyaan publik. apakah tindakan 6 orang anggota FPI tersebut menyangkut terorisme? Membahayakan kedaulatan negara? Adakah aturan dalam Undang-Undang yang membolehkan? Harus diakui, Memang kerap kali civil society sebagai oposisi menjadi sasaran empuk. Sikap kritis yang tidak disertai dengan kekuasaan yang kuat seperti negara, maka akan memudahkan terjadinya kekerasan terhadap civil society sebagai kelompok yang rentan dilanggar hak asasinya.

Perlu diingat dan jangan sampai lupa konsep teoritis HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hakikat HAM sendiri berupaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu. Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara. Maka segala tindakan yang keluar dari nilai-nilai kemanusiaan seperti sikap main hakim sendiri tanpa melalui proses peradilan maka tindakan tersebut adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap HAM. Terlebih dalam penegakan hukum ada rule of law (aturan hukum) yang mengikat aparatur penegak hukum. ada hukum yang mengatur misalkan Undang-Undang kekuasaan kehakiman, KUHP, KUHAP dalam menegakan norma pidana.
Peran penegak hukum seharusnya dapat menjamin keseimbangan antara rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum untuk menemukan kepuasan bagi mereka yang mendambakan keadilan. Penegak hukum hendaknya berpedoman pada keadilan yang bermanfaat dan kepastian hukum yang berkeadilan. Bukan malah membuat inisiatif sendiri dalam penegakan hukum di luar norma hukum yang mengatur. Perlindungan hukum yang dianut dan diterapkan di negara ini mengedepankan diri sebagai negara hukum, mempunyai cara dan mekanisme sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, bukan atas dasar anarkisme.

Falsafah HAM Indonesia

Mencermati keseluruhan gagasan, pemikiran jiwa dan semangat teks Undang-Undang Dasar 1945. mulai pembukaan, batang tubuh sampai penjelasannya serta perkembangan pemahaman kita terhadap hal-hal yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pengertian negara hukum yang kita miliki ternyata mengandung makna yang luas dan mendalam. Memuat prinsip-prinsip tertib hukum, serta kesadaran untuk menjunjung tinggi hukum. Prinsip-prinsip tersebut bilamana diterapkan dengan sungguh-sungguh, maka akan mencakup tidak saja segi legalitas tindakan negara tetapi juga mencakup penghargaan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Secara jujur harus kita akui, Jauh sebelum pengesahan Universal Declaration of Human Rights 1948, di Indonesia sendiri pengakuan tentang hak asasi manusia telah diimplementasikan dalam Pancasila sebagai filosofi negara yang sekaligus menjadi landasan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Butir ketiga Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan bukti konkrit adanya pengakuan hak asasi kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, Pokok-pokok jaminan, pengakuan, dan perlindungan bagi hak asasi manusia juga tercermin dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan beberapa Pasal yang terkandung didalamnya, yang dapat diartikan bahwa hak asasi manusia di Indonesia sudah menjadi asas negara yang fundamental yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara melalui aparaturnya.

Segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara, bahkan moral negara, politik Negara, pemerintahan Negara, hukum dan peraturan perundang-undangan Negara, kebebasan dan hak asasi warga Negara, harus dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain. Agar jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Diharapkan juga kepada pemerintah dan instansi yang berkaitan dengan perlindungan HAM dapat menentukan dan menetapkan kebijakan sesuai sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Sedangkan untuk penegak hukum, sungguh dipundaknya lah hukum dipertaruhkan dengan nilai HAM. Sebagus apapun sebuah norma hukum jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan, maka bagaikan jasad tanpa roh.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy