Percepatan Realisasi Belanja Negara Untuk Pemulihan Ekonomi, Oleh : Eko Wahyu.B – Kendari Pos
Opini

Percepatan Realisasi Belanja Negara Untuk Pemulihan Ekonomi, Oleh : Eko Wahyu.B

Eko Wahyu.B
Kabid PPA -II Kanwil DJPb Sultra

KENDARIPOS.CO.ID — Ada peribahasa yang lekat dalam ingatan kita, yakni: “Hemat Pangkal Kaya”. Ungkapan ini tepat dalam rangka memberikan edukasi untuk rajin menabung demi masa depan. Namun berbeda dalam konteks pembangunan ekonomi, ungkapan yang lebih tepat menjadi “Belanja Pangkal Sejahtera”. Belanja yang dimaksudkan adalah belanja yang dilakukan oleh pemerintah melalui APBN. Belanja pemerintah menjadi instrumen penting dalam pertumbuhan ekonomi dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan 5 prioritas belanja pemerintah tahun 2020, yaitu untuk menciptakan SDM yang berkualitas, penguatan program perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, birokrasi yang efisien, melayani dan bebas korupsi, dan antisipasi ketidakpastian.

Dalam penguatan program perlindungan sosial, pemerintah telah menyalurkan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, miskin dan rentan miskin. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah mereka yang memiliki penghasilan di bawah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah juga memberikan subsidi atau bantuan pangan kepada keluarga miskin, memberikan subsidi program keluarga harapan (PKH). Dengan bantuan dari pemerintah dalam program sosial ini, diharapkan dapat mempercepat Indonesia menjadi negara maju dengan kualitas SDM yang unggul dan peningkatan kualitas SDM yang unggul ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pandemi covid-19 memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi, keuangan kesehatan dan memberikan tekanan kepada perekonomian baik dari sisi supply maupun demand. Penyebaran covid-19 yang mudah, cepat, dan luas menciptakan krisis kesehatan dengan belum selesainya uji vaksin, obat, serta keterbatasan alat dan tenaga medis. Strategi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi pandemi memiliki konsekuensi pada aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor, tak terkecuali sektor-sektor informal, kinerja ekonomi menurun tajam, konsumsi terganggu, investasi terhambat, ekspor-impor terkontraksi. pertumbuhan ekonomi melambat/menurunnya volatilitas sektor keuangan muncul seiring turunnya kepercayaan investor dan terjadinya penurunan kinerja sektor riil; Non Performing Loan naik, profitabilitas dan solvabilitas perusahaan mengalami tekanan.

Selain untuk mendukung 5 prioritas pembangunan, belanja pemerintah diarahkan untuk mengatasi dampak dampak pandemi covid-19 dan sekaligus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sehingga Pemerintah Pusat maupun Daerah dituntut untuk segera mempercepat penyerapan anggarannya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi. Namun hal ini juga bukan perkara mudah, mengingat saat ini sudah menjelang akhir tahun anggaran 2020. Tantangan semakin berat karena kebijakan pemulihan ekonomi tetap harus mempertimbangkan aspek pengendalian pandemi covid-19 yang saat ini masih belum menunjukkan tren menurun.

Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi dan mengatasi dampak covid-19, sehingga tidak membawa dampak makin luas kepada sektor sosial dan sektor ekonomi. Anggaran PEN Rp.695,2 triliun telah dialokasikan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pada sektor sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan dukungan untuk UMKM yang paling banyak terkena dampak dalam rangka memastikan roda ekonomi tetap dapat bergerak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Sultra pada triwulan III 2020 mengalami perbaikan dibandingkan triwulan II. Pertumbuhan ekonomi Sultra -1,82% lebih baik dari triwulan II yang mencapai -2,5,4% dan masih lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu -3,49%. Harapan untuk pemulihan ekonomi menunjukkan sinyal positif, namun hal ini tetap harus didorong dan diakselerasi agar seluruh komponen pertumbuhan berada dalam tren positif.

Dari berbagai indikator tersebut kontribusi belanja pemerintah tumbuh paling tinggi sehingga harus terus diakselerasi karena realisasi belanja negara dalam APBN saat ini yang paling diharapkan untuk menjadi “Backbone” atau tulang punggung dan pendorong pemulihan ekonomi karena dananya sudah tersedia dan siap dieksekusi.

Dengan didukung oleh stimulus fiskal untuk menangani pandemi covid-19 dan program pemulihan ekonomi, belanja pemerintah tumbuh positif sehingga berdampak pada konsumsi semakin membaik dengan dukungan belanja program jaminan sosial. Pertumbuhan investasi yang naik karena pelaksanaan beberapa proyek yang sebelumnya tertunda akibat pandemi dan diterbitkannya UU Cipta Kerja memberikan harapan kemudahan investasi. Kinerja ekspor semakin baik dikarenakan negara tujuan ekspor sudah mengalami pemulihan (recovery), sedangkan impor cenderung menurun dunia usaha perlu terus untuk didorong untuk pemulihan.

Berdasarkan data Kajian Fiskal Regional Kanwil DJPbn Sultra, kinerja realisasi belanja APBN triwulan III di Sultra tumbuh positif 3,24% dibanding triwulan yang sama tahun 2019. Hal ini dikarenakan relaksasi kebijakan pemerintah dalam rangka PEN sehingga target target 75% dapat terealisasi 77,82% atau Rp17,698 triliun. Namun demikian tetap harus didorong percepatannya dikarenakan kontribusi belanja pemerintah cukup besar yakni 16,18% dari tatal PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Dengan sisa waktu akhir tahun 2020 yang tidak genap 1 bulan ini, sisa alokasi belanja APBN yang harus diserap masih mendekati hampir 23% dari pagu tahun 2020 sebesar 22 triliun. Disamping itu, optimalnya penyerapan anggaran tahun 2020 akan menjadi pijakan penting bagi pemerintah untuk segera “Tancap Gas” di awal tahun 2021 dalam melanjutkan program pemulihan dan kebangkitan ekonomi.

Jika diuraikan per jenis belanja , realisasi belanja pemerintah untuk belanja pegawai dapat terserap optimal dikarenakan dialokasikan secara proporsional selama 1 tahun untuk pembayaran gaji dan tunjangan, sedangkan belanja barang relatif mengalami kendala penyerapan, hal ini karena belanja barang operasional utamanya untuk rapat-rapat dinas dan perjalanan dinas terdampak pembatasan akibat covid-19 sehingga diperlukan kebijakan realokasi dan revisi yang cepat agar bisa dibelanjakan secara optimal. Untuk belanja modal juga mengalami kendala seperti halnya belanja barang ini dikarenakan menunggu termin pembayaran kontrak sehingga belum sepenuhnya terealisasikan di samping kendala distribusi dan produksi. Belanja Bansos mencapai realisasi relatif tinggi dikarenakan dukungan kebijakan pemerintah untuk segera memulihkan daya beli masyarakat akibat pandemi covid-19 dengan berbagai skema Bansos.

Realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada triwulan III 2020 lebih tinggi dari realisasi belanja pusat, yakni 82,46%, hal ini dikarenakan adanya relaksasi ketentuan penyaluran Transfer Daerah dan Dana Desa dalam PMK No.101/PMK.05/2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Daerah Dan Dana Desa Dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Capaian tertinggi ada pada DAK Fisik dan Dana Desa mencapai 97%, Namun demikian masih ada tantangan karena sampai dengan awal Desember 2020 masih 50% dari jumlah Desa tahap III tahun 2020 di Sultra yang harus segera diajukan pencairannya, sehingga BLT dana desa periode ke-7 sampai dengan ke-9 dapat segera disalurkan. Untuk itu diperlukan sinergi dan kerja ekstra dari SKPD terkait di Pemda Kabupaten untuk segera memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran sehingga dapat segera disalurkan KPPN sebelum batas akhir tahun anggaran. Dengan tuntasnya realisasi penyaluran BLT Dana Desa 2020, program penguatan perlindungan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat desa yang terdampak covid-19 dapat dijaga dan menjadi dasar program lanjutan di tahun 2021.

Disamping karena pandemi covid-19, kendala klasik yang masih dihadapi dalam percepatan realisasi penyerapan anggaran dari tahun ke tahun adalah kualitas SDM pengelola keuangan, regulasi terkait penetapan pejabat pengelola anggaran yang terlambat ditetapkan di awal tahun anggaran, proses pengadaan barang dan jasa yang terlambat berakibat menumpuknya penyerapan anggaran di akhir tahun anggaran. Respon kebijakan pemerintah rangka refocusing dan re-alokasi anggaran juga berdampak eksekusi anggaran menjadi lambat, karena memerlukan penetapan dahulu dari legislatif. Satker K/L/Pemda dipaksa untuk menyesuaikan dengan perubahan yang begitu cepat akibat pandemi covid-19 sehingga berdampak kepada pola kerja dan kinerja pelaksanaan anggaran. Ketidaksiapan mengadaptasi teknologi dan dukungan sistem pengelolaan keuangan berbasis Informasi dan Teknologi (IT) juga menjadi kendala dalam melakukan eksekusi anggaran di tengah pandemi karena disaat bersamaan harus beradaptasi dengan norma baru protokol kesehatan.
Kementerian Keuangan telah menerbitkan berbagai kebijakan yang antara lain memberikan acuan dalam rangka percepatan realisasi belanja APBN, antara lain;1). Penerapan pengajuan tagihan melalui SPM secara elektronik (e-SPM) sehingga Satker K/L dapat tetap mengajukan tagihan tanpa harus ada kontak fisik dengan petugas layanan KPPN, 2). Dispensasi tambahan uang persediaan dalam rangka membiayai kebutuhan mendesak dan tidak dapat ditunda oleh Satker, 3), Revisi anggaran dapat dilakukan sesuai kebutuhan sesuai kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selama ini diberikan secara terbatas.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan termasuk program penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun anggaran 2020 juga telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama Menkeu dan Mendagri dalam rangka harmonisasi kebijakan pelaksanaan anggaran dalam penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Selain langkah-langkah untuk memastikan percepatan realisasi di tahun 2020 juga telah disiapkan kebijakan strategis pelaksanaan anggaran tahun 2021, yaitu surat Menteri Keuangan Nomor: S-1097/PMK.05/2020, tanggal 27 November 2020 tentang langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2021. Kementerian dan lembaga diminta untuk segera melakukan reviu terhadap DIPA T.A. 2021 yang sudah disahkan, dan dalam hal diperlukan agar mengajukan usulan revisi DIPA, melakukan percepatan persiapan pelaksanaan program/kegiatan/proyek, melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa, melakukan percepatan persiapan penyaluran bantuan sosial dan bantuan pemerintah sehingga penyalurannya bisa dilaksanakan mulai Januari 2021. Disamping itu K/L dan Pemda diharapkan melakukan percepatan penyelesaian tagihan dan pengajuan pencairan anggaran serta melakukan percepatan pelaksanaan transfer daerah dan dana desa.

Dengan berbagai kendala klasik yang masih dihadapi dan datangnya pandemi covid-19 menjadi beban ganda yang memerlukan langkah-langkah yang ekstra untuk mempercepat belanja negara dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Langkah-langkah dan kebijakan strategis yang telah disiapkan dalam rangka percepatan realisasi anggaran 2020 dan persiapan pelaksanaan anggaran 2021 tentunya tidak akan berjalan efektif jika tidak ada didukung dengan sinergi, koordinasi dan komitmen yang kuat dari K/L dan Pemda dan para pemangku kepentingan. Sinergi, koordinasi mudah diucapkan namun tidak mudah untuk dilaksanakan jika tidak didasari oleh komitmen yang kuat dan semangat yang sama untuk bersama-sama mengatasi pandemi covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy