Penetapan Paslon Terpilih Masih Menunggu Putusan MK


KENDARIPOS.CO.ID — KPU tujuh kabupaten menuntaskan rekapitulasi penghitungan suara. Kontestan peraih suara terbanyak sudah diketahui. Namun mereka belum bisa ditetapkan sebagai bupati terpilih. KPU masih menunggu keputusan BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 18 Januari 2021 mendatang.

Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Muthalib mengatakan, jika MK sudah mengumumkan BRPK, akan diketahui pasangan calon (Paslon) yang akan segera ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Bagi paslon peraih suara terbanyak namun tidak tersandung gugatan paslon lain melalui putusan MK, akan langsung ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih dalam kurun waktu maksimal tiga hari paska MK mengumumkan BRPK.

“Saat ini progres pengajuan sengketa pilkada di MK, paslon pemohon sedang diberikan waktu untuk melakukan perbaikan. Berlangsung hingga 4 Januari 2021,” kata La Ode Abdul Natsir Muthalib kepada Kendari Pos, Minggu (27/12).

Sementara bagi yang kontestan peraih suara terbanyak namun hasil Pilkada digugat paslon lain sesuai BRPK MK, maka terlebih dahulu mengikuti proses penyelesaian masalah atau sengketa melalui jalur MK, sesuai dengan isi gugatan paslon yang keberatan. “Saat ini kami masih menunggu pengumuman BRPK dari MK. Di samping itu, sambil konsolidasi dan berkomunikasi intens dengan KPU Kabupaten dan stakehokder, kami menyiapkan segala bentuk amunisi yang berpotensi dibutuhkan menghadapi gugatan jika ada yang dikabulkan oleh MK,” terang La Ode Abdul Natsir Muthalib.

Pria yang karib disapa Ojo itu menjelaskan, bagi daerah Pilkada yang tidak masuk dalam gugatan, maka KPU RI akan langsung menginstruksikan kepada KPU daerah untuk menetapkan paslon terpilih. Mekanismenya, KPU akan mengundang paslon terpilih, partai politik atau gabungan partai politik serta Bawaslu kabupaten. Penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan dalam keputusan KPU kabupaten dalam rapat pleno. Hasil rapat pleno dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon terpilih.

Di waktu bersamaan, KPU kabupaten menyampaikan berita acara kepada DPRD kabupaten, partai politik atau gabungan partai politik pengusung paslon. Termasuk akan diserahkan kepada paslon terpilih, KPU RI dan Bawaslu Kabupaten. KPU Kabupaten juga akan mengumumkan penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih di papan pengumuman dan laman KPU kabupaten atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama tujuh hari.

“Dalam hal dilakukan pemungutan atau penghitungan suara ulang (PSU) berdasarkan putusan MK, penetapan paslon terpilih dilakukan setelah hasil pemungutan atau penghitungan suara ulang diputuskan oleh MK,” tandas Abdul Natsir Muthalib.

Untuk diketahui, mereka yang menempuh jalur di MK adalah duet Muh Endang-Wahyu Ade Pratama dan Rusmin Abdul Gani (Pilkada Konsel). Selain itu, duet Oheo Sinapoy-Mutaqin (Pilkada Konkep) dan paslon LM. Rajiun Tumada-La Pili (Pilkada Muna).

Pengamat politik Sultra Dr. Najib Husain mengatakan, dari empat paslon yang mengajukan gugatan, yang paling potensial diterima oleh MK adalah paslon Muh.Endang-Wahyu. Indikatornya, selisih perolehan suara dengan petahana Surunuddin-Rasyid memenuhi standar ambang batas maksimal 2 persen. Perbedaan perolehan suara Endang versus Surunuddin berkisar pada 1,7 persen saja. “Untuk ketiga paslon lainnya sangat mustahil MK bakal meloloskan gugatan yang mereka ajukan,” kata Dr. Najib Husain kepada Kendari Pos, Minggu (27/12).

Selain mengajukan gugatan ke MK, kata dia, terdapat dua jalur lain yang dapat ditempuh oleh paslon. Yaitu jalur pidana di PTUN dan DKPP. Misalnya jika ada paslon yang memiliki bukti kuat terdapat dugaan kongkalikong atau persekongkolan penyelenggara terhadap paslon tertentu, maka bisa dilaporkan ke DKPP. “Begitupun jika ada temuan money politic atau yang sejenisnya maka bisa diajukan ke PTUN,” tandas Dr. Najib Husain. (ali/b)

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.