Pelanggaran Kampanye Tinggi, Kesadaran Prokes Rendah – Kendari Pos
Nasional

Pelanggaran Kampanye Tinggi, Kesadaran Prokes Rendah

KENDARIPOS.CO.ID — Besok pemungutan suara Pilkada serentak digelar. Masa tenang paska kampanye berakhir, idealnya tak ada lagi aktivitas kontestan “merayu” calon pemilih. Namun biasanya, tim sukses paslon masih bergerak senyap mencari dan memikat pemilih. Cara tak terpuji dengan praktik money politic dan mobilisasi ASN terkadang dilakoni.

Bawaslu tentu tak tinggal diam. Di masa tenang hingga hari “H” pemilihan, mata Bawaslu kian awas memantau dan mengamati gerak-gerik paslon maupun tim sukses agar tak melakukan politik uang. Bawaslu mengerahkan ribuan personel dari level kecamatan hingga level TPS (pengawas TPS).

Pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) di tujuh daerah pilkada selama 67 hari kampanye menemukan berbagai fakta penting. Tren pelanggaran kampanye yang terbilang tinggi, dan kesadaran penerapan protokol kesehatan Covid-19 dari tim dan peserta kampanye masih rendah.

Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu memastikan personelnya di kabupaten hingga tingkat desa dan kelurahan sedang bekerja mengawasi pelaksanaan Pilkada.
Hamiruddin meminta masyarakat di tujuh daerah pilkada, agar tidak tergoda atau menerima pemberian apapun dari tim kampanye paslon tertentu. Kepada paslon dan tim kampanye, Hamiruddin Udu mengimbau agar tidak melakukan praktik politik uang. Jika di temukan, maka akan dijerat sanksi berat.

“Pelaku praktik politik uang, baik dari peserta pemilih maupun paslon atau tim kampanye, bakal dikenakan sanksi pidana minimal 36 bulan kurungan penjara dan maksimal 72 bulan. Sanksi lainnya akan dikenakan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Ketentuan tersebut, tertuang pada pasal 187A Undang-Undang (UU) nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” ujar Hamiruddin Udu.

Hamiruddin merinci hasil monitoring pengawasan selama 67 hari kampanye Pilkada di tujuh kabupaten. Total seluruh aktivitas kampanye sebanyak 37.238 kali. Penyebaran bahan kampanye kepada umum sebanyak 34.298 kali. Disusul pemasangan APK sebanyak 1.996 kali. Pertemuan terbatas sebanyak 671 kali. Kampanye media sosial sebanyak 271 kali. Dan kampanye dalam jaringan sebanyak 2 kali.

“Data ini menunjukkan bahwa di 67 hari pelaksanaan kampanye, paslon ataupun tim kampanye cenderung melakukan metode kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye, ketimbang metode kampanye lainnya. Di samping itu, metode kampanye dalam jaringan masih stagnan dan belum diminati,” kata Hamiruddin Udu kepada Kendari Pos, Senin (7/12).

Untuk jumlah pelanggaran kampanye, kata dia, sebanyak 81 kasus. Metode kampanye yang paling sering dilanggar ialah pemasangan APK dengan jumlah pelanggaran sebanyak 45 kasus. Lalu, pelanggaran pertemuan terbatas sebanyak 32 kasus. Yang bersumber dari aduan masyarakat sebanyak 11 kasus. Temuan pengawas pemilu sebanyak 21 kasus. Sedangkan jumlah pelanggaran kampanye media sosial sebanyak 4 kasus yang terdiri 3 dari laporan, dan 1 dari temuan pengawas.

“Data ini menunjukkan bahwa tren pelanggaran kampanye cukup tinggi. Banyaknya
pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menunjukkan bahwa tim kampanye masih belum menaati ketentuan terkait pemasangan APK non-fasilitasi. Padahal, bawaslu telah mencegah baik secara tertulis dan lisan kepada paslon dan tim kampanye, terkait dengan ketentuan, tata cara serta prosedur pemasangan APK non-fasilitasi,” terangnya.

“Untuk pelanggaran netralitas ASN dimasa kampanye sebanyak 37 kasus. Paling dominan adalah pelanggaran melalui media sosial 14 kasus, dan pelanggaran di pertemuan terbatas/tatap muka 5 kasus. Pelanggaran yang bersumber dari temuan pengawas pemilihan sebanyak 12 kasus, dan yang bersumber dari laporan masyarakat sebanyak 7 kasus,” beber Hamiruddin Udu.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Sultra Munsir Salam menyampaikan, bentuk pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 dalam kegiatan kampanye sebanyak 22 kasus. Adapun 22 kasus pelanggaran prokes tersebut bersumber dari peringatan tertulis dari pengawas pemilihan. Rinciannya dari ke-22 kasus yakni 20 peringatan tertulis ditindaklanjuti oleh Tim Kampanye. Sedangkan 2 kasus lainnya tidak ditindaklanjuti.

“Selain itu, terdapat 2 kasus yang dilakukan tindakan pembubaran oleh kepolisian berdasarkan koordinasi dari pengawas pemilihan.Tindakan pembubaran tersebut
dilakukan di kabupaten Konawe Selatan. 22 jenis peringatan tertulis tersebut
berkaitan dengan batasan jaga jarak dan masker,” kata Munsir Salam.

Munsir Salam menambahkan, peserta dan tim kampanye masih menjadi aktor yang paling determinan melanggar protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 pada kampanye. Khususnya pada metode pertemuan terbatas. Padahal, sosialisasi dan pencegahan Covid-19 yang dilakukan Bawaslu sudah terbilang masif. Sosialisasi bawaslu sebanyak 53 kali. Koordinasi stakeholder sebanyak 26 kali, dan surat imbauan 40 kali.

“Sekalipun telah banyak tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu, namun kesadaran tim dan peserta kampanye serta masyarakat masih terbilang rendah dan belum mengalami citra yang positif, terbukti dengan naiknya angka pelanggaran prokes selama kampanye tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, Divisi Hukum Pelanggaran dan Penindakan Bawaslu Konkep, Nur Rahmat mengatakan, pihaknya bergerak mengawasi titik-titik yang dianggap rawan pelanggaran Pilkada. Sejak 6 November lalu, Bawaslu hingga pengawas tingkat PTPS intens patroli untuk mencegah praktik politik uang menjelang hari “H” pencoblosan.

“Bukan hanya money politic, tapi kegiatan yang menjanjikan atau memberi materi atau yang lainnya, juga merupakan politik uang. Tapi sampai hari ini (kemarin red), kami belum menemukan dan adanya laporan warga yang masuk terkait adanya politik uang,” kata Nur Rahmat, Senin (7/12) kemarin.

Intensitas pengawasan Bawaslu Konut pun kian masif. Komponen pengawasan ditingkat bawah digerakkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pilkada, terutama money politic. “Kami bersama Polri dan TNI berpatroli anti politik uang pada masa tenang,”ujar anggota Bawaslu Konut, Abd Makmur, Senin (7/12).
Tim patroli juga mengimbau masyarakat ikut menjaga Kamtibmas. (ali/san/min/b)

Para Pengawal Pilkada Bersih

-Besok, pemungutan suara Pilkada digelar
-Sejak awal tahapan Pilkada, Bawaslu sudah bergerak mengawas
-Begitu pula saat kampanye dan masa tenang
-Mata Bawaslu kabupaten hingga level desa selalu awas
-Mereka memantau potensi pelanggaran
-Potensi itu pelibatan PNS, money politic
-Terutama jelang pemungutan suara
-Pengawas tingkat bawah
*Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam)
*Pengawas kelurahan/desa (PKD)
*Pengawas TPS (PTPS)

Daerah Panwascam PKD PTPS
Konsel 75 351 632
Muna 66 150 409
Koltim 36 133 303
Wakatobi 24 100 274
Konut 39 170 199
Butur 18 90 170
Konkep 21 96 101

Total 279 1.090 2.088

Sebaran Desa/Kel, Kecamatan dan TPS

Kab Desa/Kel Kec TPS

Konsel 351 25 632
Muna 150 22 409
Koltim 133 12 303
Wakatobi 100 8 274
Konut 170 13 199
Butur 90 6 170
Konkep 96 96 101

Total 1.090 93 2.088

SUMBER : BAWASLU DAERAH
DATA DIOLAH KENDARI POS

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy