OJK Dorong Percepatan Akses Keuangan Daerah – Kendari Pos
Nasional

OJK Dorong Percepatan Akses Keuangan Daerah

KENDARIPOS.CO.ID — Pandemi Covid-19 menghantam perekonomian seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha informal dan UMKM. Kemudahan akses keuangan menjadi kebangkitan sektor informal dan pelaku UMKM. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra, Mohammad Fredly Nasution menyebut dari total UMKM di Sultra, 84 persen mengalami penurunan pendapatan.

Selain itu, sekira 78,35 persen UMKM mengalami penurunan permintaan karena dampak Covid-19. Sekira 56,85 persen UMKM mengalami kendala bisnis akibat tidak bisa beroperasi secara normal. “62,21 persen UMKM mengalami kendala keuangan terkait pegawai dan operasional, dan 33,23 persen UMKM mengurangi jumlah pegawai,” ujar Mohammad Fredly Nasution dalam Forum Sinergi Stakeholder dan Otoritas Jasa Keuangan (Fusion) yang dihadiri Gubernur Sultra, H. Ali Mazi, Selasa (15/12) kemarin.

Berbagai upaya pun dikerahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat, terutama bagi masyarakat kecil, sektor informal dan UMKM yang membutuhkan bantuan keuangan dan pendampingan teknis untuk dapat bertahan maupun untuk dapat segera bangkit kembali.

“Di sinilah ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya berperan penting di masa pandemi ini. Untuk itu, program percepatan akses keuangan di daerah perlu menjadi perhatian sekaligus prioritas kita semua,” ujar Mohammad Fredly Nasution di Claro Hotel Kendari.

Pria yang karib disapa Fredly itu menegaskan OJK menaruh perhatian besar pada upaya peningkatan akses dan literasi keuangan masyarakat di pelosok negeri. Berbagai inisiatif telah diluncurkan dan terus dikembangkan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti KUR Klaster, Jaring, Lakupandai, KUR Klaster, Bumdes Center, BWM, Simpel, KEJAR, dan program keuangan inklusif lainnya.

“Sampai saat ini, telah dibentuk sebanyak 224 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terdiri dari 32 provinsi dan 176 kabupaten/kota. Jumlah ini diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan kebutuhan terhadap peningkatan akses keuangan di berbagai daerah yang begitu besar,” pungkas Fredly.

OJK Sultra menyelenggarakan Forum Sinergi Stakeholder dan Otoritas Jasa Keuangan (Fusion). Kegiatan dirangkaikan rapat koordinasi TPAKD, Satgas Waspada Investasi (SWI) Daerah, Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK), dan Bincang Jasa Keuangan (Bijak). Fusion kali ini menghadirkan seminar nasional, Dilan Award kategori Kepala Daerah dan Media Massa serta peluncuran Buku Saku Edukasi Keuangan Berbasis Agama (Buku Saku ESA) dalam rangka mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 persen dan literasi keuangan sebesar 50 persen pada tahun 2024.

Gubernur Sultra, H. Ali Mazi mengatakan, industri jasa keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian sebuah negara. Apabila aktivitas industri keuangan terganggu maka akan menggangu aktivitas perekonomian. Untuk itu, industri jasa keuangan perlu dijaga agar tumbuh sehat dan kuat sehingga mampu menjalankan fungsinya membangun perekonomian dan mensejahterakan masyarakat.

Ia mengungkapkan, pembatasan fisik masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19 menyebabkan menurunnya konsumsi masyarakat. Hal tersebut berdampak pada penghasilan atau keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pekerja informal. Banyak debitur-debitur yang mengalami penurunan kemampuan membayar ke bank atapun lembaga pembiayaan.

“Saya mengapresiasi OJK untuk merespons secara cepat kondisi tersebut dengan mengeluarkan kebijakan restrukturisasi bagi debitur yang terdampak Covid-19 melalui Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 pada bulan Maret 2020 untuk perbankan dan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 sejak bulan April 2020 untuk Industri Keuangan Non-Bank. Kebijakan tersebut sangat mendukung terwujudnya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” ujar Gubernur Sultra Ali Mazi, kemarin.

Gubernur Sultra dua periode itu menjelaskan, program PEN tidak terhenti pada kebijakan relaksasi kredit karena masih terdapat program lain yang merupakan hasil kolaborasi dan sinergi lintas otoritas yang terdiri dari Kementerian Keuangan, OJK, Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjmin Simpanan (LPS) yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Langkah itu diwujudkan melalui penempatan Dana Pemerintah pada BPD Sultra.

“Saya berharap agar dana PEN dapat menyediakan likuiditas yang cukup dan dikelola sebaik mungkin untuk mendongkrak penyaluran kredit guna membantu memulihkan perekonomian Sultra,” pungkas Gubernur Sultra, Ali Mazi.

Raih Dilan Award

Gubernur Sultra Ali Mazi dan Bupati Konawe Selatan (Konsel) Surunuddin Dangga meraih penghargaan Duta Inklusi dan Literasi Keuangan (Dilan) Award 2020 kategori Kepala Daerah dari OJK Sultra. Harian Kendari Pos melalui wartawati Yuli meraih Dilan Award kategori media massa.

Gubernur Sultra Ali Mazi dan Bupati Konsel Surunuddin Dangga meraih Dilan Award dinilai berhasil membangun sinergi dengan stakeholder dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Lebih spesifiknya, mereka telah proaktif mendukung program-program terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). “Bersama OJK dan BI kami bersinergi memfasilitasi pembiayaan-pembiayaan masyarakat di Konsel. Alhamdulillah kita kembali raih Dilan Award. Ini merupakan keberhasilan bagi seluruh masyarakat Konsel,” ujar Surunuddin, kemarin.

Di Konsel terdapat sekira 200 desa tertinggal saat Surunuddin dilantik menjadi Bupati pada tahun 2016. Berkat upaya dan sinergi dengan berbagai pihak, Konsel kian berkembang. Kini
tersisa 11 desa tertinggal.

“Desa maju saat ini kurang lebih ada 60. Insya Allah kalau diberi kepercayaan lagi, saya akan mempercepat kenaikan status desa tertinggal. Pelan-pelan kita dorong percepatan pembangunan di desa agar menjadi desa maju,” tuturnya.

Surunuddin berkomitmen mendorong literasi keuangan guna membantu usaha-usaha masyarakat di bidang pertanian.

“Konsel adalah satu-satunya kabupaten yang menerapkan kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan untuk membiayai masyarakat kecil. Di tahun 2016, nilai Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Konsel hanya Rp 24 miliar. Saat ini telah mencapai lebih dari Rp 300 miliar,” pungkasnya. (uli/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy