Netralitas Penegak Hukum Dipertaruhkan


KENDARIPOS.CO.ID — Menjelang pilkada serentak yang tinggal menunggu hitungan hari, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus konsisten aktif di Sentra Gakkumdu bersama dengan jajaran lainnya. Di dalamnya ada Bawaslu, Kejagung, dan Polri dalam rangka menangani pelanggaran-pelanggaran pemilu.

Menanggapi itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf mendukung langkah Kejaksaan Agung yang tegas kepada jajarannya di Kejaksaan agar bersikap netral dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Pemilih memberikan hak suaranya saat simulasi pemungutan suara pemilihan serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta. Simulasi tersebut digelar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait proses pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Menurutnya, saat-saat menjelang pencoblosan menjadi hal yang paling rawan untuk diantisipasi dan diawasi bersama untuk memastikan tidak ada pelanggaran dan pilkada dapat berjalan lancar.

“Memang saat inilah yang paling rawan itu saat-saat menjelang pencoblosan, jadi memang memerlukan sebuah antisipasi, kecermatan, mau bisa agak sedikit capek, sedikit bergerak untuk bisa memastikan bahwa akhir-akhir waktu menjelang pencoblosan itu harus diantisipasi adanya gerakan-gerakan lain.” Kata Asep, Senin (7/12).

Menurutnya, untuk mengantisipasi gerakan seperti money politic, penyebaran berita hoax untuk menjatuhkan lawan, pendayagunaan birokrasi, jajaran Kejaksaan Agung dan yang terlibat di Gakkumdu harus kompak atau solid melaksanakan tugasnya.

“Pertama adalah pastikan bahwa Gakkum itu solid, tidak ada anggota Gakkum yang macam-macam, main mata dengan para calon, dengan penyelenggara dengan peserta maupun dengan yang lainya, pastikan dia solid kalau solid aman dia, efektif dia akan mengawasi,” kata Asep

Lanjut Asep, jika di lapangan terjadi sekecil apapun pelanggaran, harus segera dilakukan penindakan, jangan sampai diabaikan agar bisa memberikan efek jera kepada pihak lain yang akan melakukan pelanggaran.

“Kedua kalau ada pelanggaran peloporan, segera tindaklanjut supaya mereka yang macam-macam itu sedikit khawatir kalau mereka main lagi, artinya jangan menunda, jangan membiarkam ketika ada temuan apapun terhadap pelaksanaan pelangaran-pelanggaran itu,” jelasnya.

Lanjut Asep, yang perlu dilakukan Gakkumdu adalah membangun kesadaran masyarakat bersama supaya masyarakat pun ikut mengawasi pelaksanaan Pilkada ini seperti dari kalangan akademisi, para tokoh masyarakat, media masa, diajak serta untuk ikut mengawasi berbarengan dengan Sentra Gakkumdu.

“Tidak bisa main sendiri, tapi harus bergandengan tangan dengan berbagai pihak terutama dengan masyarakat dan media masa yang efektif untuk bisa membantu penegakan hukum ini,” bebernya.

Selain itu, Asep juga menekankan pentingnya netralitas dari aparat penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu itu, agar tidak ikut mengarahkan atau membujuk pemilih untuk memilih salah satu calon.

“Penegakan hukum menurun kalau seandainya Gakkum itu mulai bermain mata dengan peserta, nah oleh karena itu pastikan diantara anggota gakkum itu benar-benar serius, Kejagung, Bawaslu, Kepolisian, atau pihak lain yang dilibatkan didalam pengawasan ini memang harus kompak,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin berpesan kepada seluruh jajarannya di Kejaksaan agar bersikap netral dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

“Untuk menjamin kredibiltas Pilkada, saya tegaskan kepada seluruh aparat penegak hukum kejaksaan, khususnya di Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk bersikap netral, independen, dan objektif dalam rangka menghadirkan upaya penegakan hukum yang tidak memihak,” ucap ST Burhanuddin, Jakarta.

ST Burhanuddin meminta kepada jajaranya untuk tidak terlibat dalam aktivitas kampanye apapun, yang mengarah kepada keberpihakan salah satu calon.
“Serta tidak terlibat dalam aktifitas kampanye, tidak menggunakan fasilitas terkait jabatan atau dinas, tidak membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak,” tegasnya.

Dengan menjaga netralitas dalam pilkada 2020, Burhanuddin berharap kejaksaan dapat menyelesaikan persoalaan yang mungkin akan muncul dalam pilkada 2020. Diketahui, Pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember mendatang. Sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota akan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada serentak. (jpg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *