Menjadi Pemenang Melawan Pandemi Covid-19, Oleh : Tri Sutopo

Tri Sutopo
ASN KPPN Raha

KENDARIPOS.CO.ID — Sejak awal tahun 2020,tatapan dunia mengarah ke salah satu provinsi di negara Tiongkok yaitu Provinsi Wuhan.Pandangan terpusat pada munculnya Virus jenis baru yang menginfeksi warganya dengan kecepatan penyebaran yang luar biasa dan hanya dalam tempo kurang lebih satu bulan sudah menjangkiti hampir di seluruh Negara di dunia.Beberapa penelitian bahkan menyebutkan bahwa kasus penyebaran virus yang belum teridentifikasi sebetulnya sudah ada sejak paruh ke-empat tahun 2019.Virus baru tersebut adalah Corona atau Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dimana sampai sekarang belum ditemukan obatnya.Disebut Pandemi karena penyebarannya yang luas mencakup banyak Negara.

Indonesia menjadi salah satu negara terdampak pandemi Covid-19 dengan data terkonfirmasi sebanyak 611.631 terkonfirmasi positif dengan rincian 501.376 (81.97%) dinyatakan sembuh, 18.653 (3.04%) meninggal, tersebar di 34 provinsi dan 487 kabupaten/kota data Gugus Penanganan Covid-19 per 12 Desember 2020. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, yaitu membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pandemi ini berdampak buruk,baik secara sosial maupun ekonomi, banyak sektor riil menghentikan kegiatannya sehingga timbul karyawan dirumahkan bahkan sampai pemutusan hubungan kerja (PHK), usaha non formal banyak yang berhenti sehingga jumlah penduduk miskin bertambah.Pemerintah mengganti Gugus Tugas menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dengan perangkat payung hukum Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020, dimana salah satu programnya adalah program Jaring Pengaman Sosial diantaranya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai wujud hadirnya pemerintah pada saat masyarakat membutuhkan.

Apakah BLT DD mempengaruhi kondisi perekonomian lokal? Bagaimana pengaruhnya? Tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang pengaruh pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) terhadap sektor riil lingkup lokal daerah kabupaten.Pengalokasian anggaran BLT DD disesuaikan dengan kriteria bagi calon penerima yang ditetapkan.Besaran untuk seorang penerima sebesar Rp 2,7 juta disalurkan dalam 6 bulan (April-Juni 2020 masing-masing Rp 600 ribu dan Juli-September 2020 masing-masing Rp 300 ribu)
Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Pemberian bantuan sosial ini ditujukan untuk menghindari terjadinya resiko sosial, adapun Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar (Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017). Menurut Edo Pramana Putra, Yeti Lis Purnamadewi, Sahara dalam Dampak Program Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan kabupaten Tertinggal di Indonesia, menyimpulkan bahwa bantuan sosial yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal adalah bantuan ekonomi dan dunia usaha, bantuan kelembagaan sosial budaya, dan bantuan infrastruktur.

Berdasarkan data angkatan kerja tahun 2019 sesuai rilis BPS Prov. Sulawesi Tenggara dalam buku Keadaan Ketenagakerjaan Prov. Sulawesi Tenggara 2019, jumlah angkatan kerja pada perkotaan sebanyak 435.403 orang, sementara pada perdesaan sebanyak 827.872 orang (65.53%). Rata-rata upah buruh/karyawan perdesaan tahun 2019 adalah sebesar Rp 2.206.782,26, atau sedikit dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tenggara tahun 2019 yang mencapai Rp 2.351.870,-. Jumlah angkatan kerja yang bekerja per Agustus 2019 pada Kabupaten Muna sebesar 86.721 orang, sementara di Muna Barat sebanyak 31.932 orang. Berdasarkan klasifikasi sektor usaha yang menjadi sumber pendapatan masyarakat pedesaan yang paling terdampak pandemi Covid-19, yaitu sektor pertanian,dan perikanan, perdagangan,Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Jasa Lainnya
Kondisi geografis Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat memiliki wilayah laut dan pertanian yang luas, sehingga Sektor Pertanian Kehutanan, dan Perikanan/nelayan menyediakan lapangan kerja paling banyak yaitu mencapai 388.853 orang. Sektor perdagangan masyarakat pedesaan didominasi oleh pemilik lapak di pasar-pasar tradisional, pedagang ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pedagang pengumpul hasil pertanian.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM diantaranya usaha warung makan, warung sembako, pengrajin kacang mete, warung kopi/jajanan dimana biasanya pelaku usahanya perempuan.Pada sektor Jasa dan Jasa Lainnya, jenis usaha umumnya pada sektor transportasi, pertukangan, pangkas rambut, dan jasa lainnya seperti pembersihan lingkungan.

Berdasarkan alokasi pagu Dana Desa tahun anggaran 2020, Dari alokasi Pagu Dana Desa sebesar Rp 124.184.357.000,- untuk Kabupaten Muna, hingga November 2020 telah di saluran BLT DD bulan ke-8 sebesar Rp 42.930.300.000,- (34.57% dari total alokasi pagu) dan disalurkan untuk 15.788 KPM. Pada Kabupaten Muna Barat, dari alokasi pagu Dana Desa sebesar Rp 79.482.630.000,-, telah disalurkan BLT sampai bulan ke-6 sebesar Rp 22.745.700.000,- (atau 22.96% dari pagu) untuk 8.843 KPM.

Data Konsumsi Rumah tangga atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran penyumbang PDRB Kab. Muna tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 rata-rata Rp 3.728,34 dan Muna Barat Rp 1.872,64. Dengan Asumsi pertumbuhan ekonomi nasional triwulan 1 sebesar 2.97%, dan triwulan 2 sebesar (–) 5.32% dapat dihitung proyeksi pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagai berikut (dalam miliar Rp): dasar perhitungan tahun 2019 Kab. Muna 4.414,03 Muna Barat 2.238,58, menunjukkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2020 dimana triwulan 1 ada kenaikan sebesar 131.10 menjadi 4.545,13 untuk Kab. Muna dan 66.49 menjadi 2.305,07 Kab. Muna Barat sedangkan triwulan 2 terjadi penurun 234,83 menjadi 4.179,20 Kab. Muna dan turun 119.09 menjadi 2.119,49 Muna Barat yang disebabkan karena tingkat pertumbuhan ekonomi – 5.32%.
Dampak pemberian BLT DD bisa dilihat antara triwulan II sebelum dibayarkan dan setelah dibayarkan BLT, Kabupaten Muna turun 234,83 miliar menjadi turun 191.9 milyar disini ada selisih 42.93 milyar karena realisasi pembayaran BLT DD. Penambahan ini terjadi pada triwulan 2 karena pembayaran BLT Dana Desa mulai bulan April 2020.

Kondisi pandemi semakin parah sehingga pemerintah dalam hal ini Gugus Tugas melakukan pembatasan pergerakan masyarakat sampai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada hampir semua lini perekonomian, baik di perkotaan maupun perdesaan. Daya beli masyarakat anjlok sehingga konsumsi rumah tangga sebagai salah satu komponen Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terjun bebas tidak terelakkan pertumbuhan ekonomi terus tergerus bahkan pada triwulan 2 tahun 2020 – 5.32%. Pemerintah segera mengambil langkah strategis sesuai fungsinya sebagai penggerak ekonomi disaat sektor swasta tidak cukup untuk menggerakkan ekonomi, langkah tersebut dalam rangka menggenjot belanja pemerintah.

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 40/PMK.07/2020 dan nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan kedua atas PMK nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan belanja pemerintah yaitu pemberian BLT DD dengan tujuan meningkatkan belanja rumah tangga warga desa untuk mendukung pertumbuhan perekonomian lokal. Penerbitan regulasi ini memberikan relaksasi dan simplifikasi persyaratan penyaluran Dana Desa dalam rangka mensukseskan realisasi belanja pemerintah.

Pada masa relaksasi dan simplifikasi, telah tersalurkan BLT Dana Desa Kabupaten Muna, untuk 124 desa, Muna Barat sebesar untuk 81 desa.Realisasi ini berarti menambah uang beredar pada masing-masing daerah dan akan menjadi berlipat ganda setelah dibelanjakan oleh penerima untuk memenuhi kebutuhannya. Uang yang dibelanjakan akan berputar dari pembeli ke penjual, lalu ke penjual lainnya dan seterusnya sehingga roda perekonomian berputar. Disini terjadi apa yang biasa disebut efek domino atau (multiplier effect).
Penelitian dengan topik sejenis sebelumnya oleh Edo Pramana Putra, Yeti Lis Purnamadewi, Sahara(Dampak Program Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten Tertinggal di Indonesia Tata Loka-Volume 17 Nomor 3-Agustus 2015), salah satu kesimpulan menyatakan : Bantuan sosial yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal adalah bantuan ekonomi dan dunia usaha, bantuan kelembagaan sosial budaya, dan bantuan infrastruktur. Hasil penelitian dalam tulisan ini tidak menyanggah kesimpulan tersebut namun menambahkan bahwa tingkat signifikan Bantuan Sosial tergantung juga pada kondisi kebutuhan penerima saat digulirkan program bansos, seperti saat kondisi pandemi Covid-19 ini bantuan uang lebih dibutuhkan penerima untuk meningkatkan daya beli sehingga pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Era globalisasi saat ini sangat sulit bagi suatu Negara menghindari dampak pandemi Covid-19, karena arus keluar masuk baik manusia maupun barang setiap detik setiap menit terjadi di semua Negara. Tinggal masing-masing Negara berusaha untuk menanggulangi penyebaran virus dan akibat pandemi terhadap sosial ekonomi.Dampak sosial ekonomi sangat terasa dengan melambat bahkan terhentinya roda perekonomian sehingga sangat penting mengambil langkah strategis yaitu meningkatkan belanja pemerintah dalam fungsinya sebagai penyeimbang perekonomian disaat swasta tidak bisa lagi menjalankan usahanya.Program Jaring Pengaman Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai sangat membantu dan lebih dibutuhkan bagi masyarakat terdampak karena berkurangnya atau hilangnya pendapatan sehingga tidak mempunyai daya beli.Pembelanjaan BLT DD berpengaruh positif terhadap PDRB Kab. Muna dan Muna Barat seiring meningkatnya konsumsi rumah tangga.Peningkatan daya beli ini diharapkan mampu mengantarkan seluruh masyarakat mampu bangkit dan menjadi Pemenang saat melawan Pandemi covid-19.

Berdasarkan pengalaman krisis ekonomi dan sosial yang pernah terjadi di Indonesia, termasuk dalam penanganan pandemic covid-19 ini, perlu didukung peraturan perundang-undangan yang memadai dan bisa dijadikan landasan hukum penerapan Automatic stabilizer dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pengambilan kebijakan Bansos bisa dilakukan lebih awal.Selain itu, permasalahan dalam pemberian BLT yang disebabkan ketidakpastian sumber data calon penerima seyogyanya tidak terulang lagi, melalui penyediaan single data base kependudukan. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas pemberian Bansos agar lebih cepat, tepat, akuntabel tidak perlu validasi/membandingkan data yang sama dari sumber berbeda.Pemberian Bansos juga selalu disesuaikan dengan perkembangan kondisi, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara rutin dan dalam hal terjadi perbaikan kondisi perekonomian, dapat segera diambil keputusan untuk dihentikan atau dilanjutkan.(*)

Facebooktwittermail

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.