KPU Siap Hadapi Gugatan di MK – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

KPU Siap Hadapi Gugatan di MK

KENDARIPOS.CO.ID — Penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon (paslon) di Pilkada tujuh kabupaten di Sultra telah selesai. Para figur yang melenggang menuju singgasana telah diketahui. Namun, keputusan penyelenggara pemilu itu belum final. Mahkamah Konstitusi (MK) masih membuka ruang bagi peserta pemilihan untuk menguji kesahihan pleno rekapitulasi perolehan suara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu kabupaten di Sultra siap menghadapi gugatan. Empat pasangan calon menguggat (lihat grafis), 14 kandidat lain legawa.

Ketua KPU Sultra Abdul Natsir Muthalib mengatakan, saat ini segala bentuk alat bukti sedang dipersiapkan baik dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) hingga KPU Kabupaten. Bukti yang dikumpulkan masih bersifat umum menyeluruh, karena belum diketahui pasti sengketa spesifik yang dikabulkan oleh MK, yang nantinya tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Jika BRPK sudah diumumkan oleh MK, maka pihaknya akan menyiapkan dalil eksplisit untuk menjawab yang dipolemikkan oleh pemohon.

“Koordinasi dengan KPU Kabupaten khususnya daerah, yang paslon-nya mengajukan gugatan intens dilakukan. Menyiapkan amunisi menghadapi sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang telah dituntaskan KPU Kabupaten beberapa waktu lalu. Untuk teknis spesifiknya, kami menunggu pengumuman BRPK dari MK,” kata La Ode Abdul Natsir Muthalib kepada Kendari Pos, Minggu (20/12).

Pada prinsipnya, kata dia, lembaganya siap menghadapi gugatan paslon pemohon yang diajukan ke MK. Dengan menyiapkan saksi yang akan memberikan keterangan, kuasa hukum termasuk berkas penunjang sebagai amunisi menjawab segala bentuk dalil yang diajukan oleh pemohon.

“Koordinasi dan konsolidasi KPU Sultra dan KPU RI aktif dilakukan. Itu sebagai upaya mematangkan persiapan menghadapi gugatan para paslon yang merasa keberatan dengan hasil rekapitulasi KPU tujuh kabupaten, yang sudah diumumkan beberapa waktu lalu,” terang Ojo-sapaan akrab Abdul Natsir Muthalib.

Terpisah, Anggota KPU Sultra Iwan Rompo menerangkan, tanggal 25 Desember mendatang akan digelar rapat bersama Ketua KPU tujuh kabupaten yang menggelar pilkada untuk membahas persiapan menghadapi sengketa di MK. Persiapan teknis belum bisa dipastikan secara spesifik. Karena BRPK belum di umumkan oleh MK.

“Saat ini persiapan teknis menghadapi gugatan sengketa di MK, belum bisa disampaikan ke ruang publik. Karena belum diketahui pasti, persoalan apa yang dikabulkan oleh MK, dari pengajuan para pemohon. Kita tunggu hasil BRPK, baru bisa kita bicara teknis,” kata Iwan Rompo.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu mengatakan, saat ini tengah menyiapkan keterangan tertulis mengenai gugatan yang masuk. Keterangan yang dibuat tersebut akan disampaikan ke MK. Dalam waktu dekat, 22-23 Desember 2020, Bawaslu Sultra akan menggelar rapat kerja bersama Bawaslu kabupaten, yang punya paslon mengajukan gugatan ke MK. Rapat tersebut memastikan keterangan yang disusun, sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, berdasarkan hasil pengawasan dan hasil penanganan pelanggaran yang telah ditangani.

“Keterangan tertulis tersebut nantinya akan disampaikan pada saat sidang pemeriksaan yang jadwalnya ditentukan oleh MK. Pada prinsipnya kami siap memberikan keterangan ke MK berkait dengan semua pokok-pokok gugatan paslon,” tandasnya.

Sementara itu, Calon Wakil Bupati Konkep Mutaqin Sidik mengaku telah mendapatkan registrasi dari MK terkait permohonan gugatannya. Materi gugatanya di MK adalah soal tiga Paslon lain yang diduga melanggar protokol kesehatan selama tahapan masa kampanye.

“Ketiga Paslon tidak patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19. Padahal kami sudah menandatangani pakta integritas untuk patuh terhadap protokol saat pencabutan nomor urut,” ungkap Mutaqin Sidik, Minggu (2/12).

Ia mengklaim hanya pasangan Oheo Sinapoy-Mutaqin yang benar-benar patuh terhadap protokol Covid-19. Sehingga hasil pada 9 Desember lalu suara yang diraih tidak maksimal. “Kami patuhi Protkes selama kampanye. Sehingga hasil yang kita dapatkan tidak maksimal,” ujarnya. Pihaknya juga melaporkan penyelenggara Pilkada di Pulau Wawonii. Karena tidak ada upaya pencegahan untuk membubarkan kerumunan selama kampanye. “KPU dan Bawaslu Konkep tidak pernah tidak pernah mengimbau dan memperlihatkan surat pemberitahuan agar tidak ada kerumunan,” katanya.

Selain mengadu ke MK, Mutaqin juga mengadu ke kepolisian, DKPP dan PTUN. Ia menuturkan, materi aduan di tiga lembaga berbeda itu juga terkait pelanggaran protokol kesehatan. Laporan DKPP, terkait Sirekap karena Bawaslu tidak merekomendasikan agar KPU menunda hasil penghitungan suara yang tidak melalui Sirekap.

Calon Bupati Konsel Rusmin Abdul Gani menyebut mengajukan gugatan lantaran pihaknya memandang banyaknya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif (TSM). Dugaan pelanggaran itu antara lain politik uang dan pengarahan terhadap kepala desa untuk memilih salah satu kandidat. “Saat ini kami tengah mengumpulkan kepala desa yang diarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon, mereka siap bersaksi, jumlahnya masih kami kumpulkan,” kata Rusmin.

Alasan banyak dugaan pelanggaran sehingga timnya tak meneken pleno rekapitulasi penghitungan suara. Namun ia mendapat informasi bila ada oknum saksi yang menandatangani hasil pleno rekapitulasi suara di jenjang kabupaten tanpa surat rekomendasi yang ditandatangani baik tim pemenangan, partai politik maupun Paslon.

“Kami mensinyalir ada indikasi permainan KPU, kami menganggap KPU tidak teliti dalam pemeriksaan administrasi. Jadi kami bingung juga siapa yang menandatangani, seharusnya surat kuasa itu bisa diteliti dengan baik,” tandasnya.

Di sisi lain, Kuasa Hukum Tony Herbiansyah-Baharuddin, Irwansyah menyampaikan kliennya tidak mengajukan gugatan kepada MK pasca dikeluarkannya pleno hasil perolehan suara tanggal 15 Desember lalu.
Meskipun langkah dan ruang disediakan undang-undang untuk mengajukan gugatan perselisihan hasil tetapi Tony-Baharuddin memilih menghormati keputusan rakyat Koltim pada 9 Desember lalu.

“Kedaualan rakyat harus kita hargai karena proses demokrasi di Indonesia terkhusus di Koltim. Proses politik sudah selesai, kita kembali saling merangkul untuk membangun Koltim lebih maju lagi. Dia berharap, kedepannya KPU dan Bawaslu harus lebih meningkatkan independensi. (ali/kus/san).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy