Ketua Bawaslu Sultra : Jangan “Gadai” Suaramu!

KENDARIPOS.CO.ID — Untuk menjadi kampiun di palagan pemilihan, kontestan mengerahkan beragam cara. Investasi sosial, pencitraan dan bantuan sepertinya tak cukup untuk “merayu” pemilih berpihak kepadanya. Kucuran rupiah menjadi jurus pamungkas memikat pemilih untuk memberikan suaranya.

Hamiruddin Udu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memprediksi potensi pelanggaran yang diperkirakan terjadi adalah praktik money politics atau jual beli suara. Potensi itu bukan tidak mungkin terjadi di kontestasi Pilkada tujuh daerah di Sultra.

Pemilih potensial, termasuk pemilih pemula di dalamnya mesti berkontribusi dalam terciptanya Pilkada bersih, jujur dan adil. Maka dari itu, jangan “gadai” suaramu demi kepentingan sesaat. Jadilah pemilih cerdas. Memilih figur sesuai hati nurani, dengan merujuk program yang ditawarkan kontestan yang bermuara pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hamiruddin Udu meminta masyarakat di tujuh daerah pilkada, agar tidak tergoda atau menerima pemberian apapun dari tim kampanye paslon tertentu. Kepada paslon dan tim kampanye, Hamiruddin Udu mengimbau agar tidak melakukan praktik politik uang. Jika di temukan, maka akan dijerat sanksi berat.

“Bagi pelaku praktik politik uang, baik dari peserta pemilih maupun paslon atau tim kampanye, bakal dikenakan sanksi pidana minimal 36 bulan kurungan penjara dan maksimal 72 bulan. Sanksi lainnya akan dikenakan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Ketentuan tersebut, tertuang pada pasal 187A Undang-Undang (UU) nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” ujar Hamiruddin Udu kepada Kendari Pos, Kamis (3/12) kemarin.

Yang terbukti melakukan praktik money politik secara terstruktur, sistematis, dan masif, kata dia, dapat didiskualifikasi. Hal itu sebagaimana yang diatur dalam pasal 135A UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Jika ada paslon yang terpilih, namun terbukti melakukan pelanggaran politik uang, maka berpotensi tidak akan dilantik.

“Paslon yang melakukan praktek money politic hanya akan menghasilkan pemimpin, yang nantinya berpikir untuk mengembalikan cost politic yang telah di keluarkan. Juga pasti akan mengabaikan misi menyejahterakan rakyat dan pembangunan daerah” ujarnya Hamiruddin Udu.

Selain itu, berpotensi memimpin demi kepentingan kelompoknya saja dan juga berpotensi melakukan korupsi, kolusi nepotisme (KKN) dalam menjalankan pemerintahan. “Untuk mencegah hal tersebut, kami meminta kepada masyarakat agar turut andil dalam mengawasi jalannya pilkada, bergotong royong mencegah terciptanya praktik politik uang. Semua itu, demi terwujudnya pilkada yang demokratis dan pemimpin yang terpilih nanti, adalah kepala daerah yang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah,”tandas Hamiruddin Udu.

Komponen Aparatur Sipil Negara (ASN) bagian dari pemilih potensial. Terdapat ribuan ASN yang tersebar di tujuh kabupaten pilkada. ASN mesti bersikap netral dalam perhelatan Pilkada ini dan tidak terlibat dalam politik praktis.

Hamiruddin Udu menghimbau kepada kepada ASN, camat dan kepala desa agar bersikap netral. Dan tidak ikut serta dalam kegiatan apapun yang diselenggarakan oleh paslon, partai politik, ataupun tim kampanye. “Kesadaran itu baiknya di aktualisasikan dengan baik demi terciptanya Pilkada yang kondusif,”kata Hamiruddin.

Untuk lebih mengoptimalkan pengawasan, kata dia, panwascam dan PPL memantau di lapangan. Ketika ditemukan oknum ASN, camat atau kepala desa, terlibat dalam kegiatan politik, maka tidak ada kata kompromi. Langsung dibuatkan laporan dan diproses lebih lanjut. “Yang terbukti mengabaikan netralitasnya, maka akan dijatuhi sanksi berat. Dan kami tidak akan toleransi. Akan langsung dilaporkan kepada pemerintah daerah setempat agar segera diproses lebih lanjut,” bebernya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sultra, Parinringi mengatakan, jelang pemungutan suara 9 Desember 2020, para ASN tidak boleh menghadirkan sikap yang dapat mencoreng netralitasnya. Asas netralitas yang melekat, wajib dijunjung tinggi, sebagai bentuk implementasi dan kepatuhan atas Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 2016 tentang pilkada.

“Para ASN harus berjiwa patriot. Menolak terpengaruh dengan berbagai hasutan ataupun godaan yang dapat menggangu stabilitas sikap netral. Termasuk menjaga sikap tidak cenderung kepada salah satu pasangan calon. Apalagi sampai pada sikap menyosialisasikan paslon, hal tersebut sangat tidak diperkenankan,”kata Parinringi kepada Kendari Pos, Kamis (3/12).

Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, kata dia, tak sedikit ditemukan fakta di lapangan yang menunjukan keterlibatan oknum ASN dalam pergelaran pilkada. Artinya potensi terulangnya kembali catatan buruk tersebut masih bisa terjadi. Karena itu, amat penting Pemerintah Daerah (Pemda) memberi sanksi tegas kepada oknum ASN yang terbukti melanggar.

“Dengan sanksi tegas, maka ada dua pembelajaran di sana. Pertama, sebagai efek jera bagi pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Kedua, sebagai bentuk edukasi kepada ASN lainnya untuk tidak meniru atau melakukan kesalahan serupa. Dengan cara tersebut, maka netralitas ASN dalam eskalasi pilkada dapat diwujudkan,” ujar Parinringi.

Mantan Wakil Bupati Konawe itu menjelaskan, sinergi dari berbagai elemen memantau serta mengawasi jalannya pilkada juga harus terjalin dan terbangun baik. Di satu sisi kesatuan dan persatuan ditengah-tengah masyarakat harus senantiasa dikedepankan dalam ranah pergaulan atau komunikasi sosial.

“Pada intinya, kita berharap pesta demokrasi tahun ini berlangsung dengan efektif dan efisien. Sehingga hasilnya nanti benar-benar melahirkan pemimpin berkualitas. Pemimpin cerdas dan bersungguh-sungguh memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan memajukan daerah,”tandas Parinringi. (ali/b)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *