KASN Pantau Mutasi ASN Usai Pilkada – Kendari Pos
Nasional

KASN Pantau Mutasi ASN Usai Pilkada

KENDARIPOS.CO.ID — Meski pemungutan suara pilkada 2020 telah dilaksanakan, pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) belum kendur. Pasalnya, pascapemilihan, masih ada potensi pelanggaran lain berupa praktik balas jasa.

GRAFIS ASN

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto menyatakan, pihaknya mulai mengamati praktik mutasi jabatan di daerah. Sebab, jika merujuk pengalaman sebelumnya, momen pascapilkada rawan terjadi transaksi antara paslon dan jajaran birokrasi. “Kami juga akan selalu mengawal agar pascapilkada tidak terjadi politik balas budi dan balas dendam dalam pengisian jabatan birokrasi,” ujarnya kepada Jawa Pos.

Praktik balas budi, lanjut Agus, biasanya dilakukan paslon terpilih terhadap jajaran ASN yang sudah membantu pemenangan. Sebaliknya, praktik balas dendam dialamatkan kepada birokrat yang mengambil posisi berseberangan dengan paslon terpilih atau mendukung lawan politiknya.

Meski demikian, Agus berharap praktik tersebut tidak terjadi di daerah. Dia mengingatkan kepala daerah terpilih untuk memilih orang-orang yang kompeten dan mengabaikan persoalan dukung-mendukung. Hal itu dapat menjadi blunder kebijakan.

”Mengabaikan kompetensi, kinerja, dan integritas justru akan menggagalkan program-program pembangunan yang dijanjikan dalam masa kampanye,” imbuhnya. Dan jika itu terjadi, akan mencoreng karir politik kepala daerah.

Agus menegaskan, jika menemukan proses mutasi jabatan yang tidak sesuai prosedur dan terindikasi praktik balas budi, pihaknya dapat melakukan intervensi. “Bisa kami batalkan. Misalnya, promosi tidak melalui seleksi terbuka, tidak ada pansel, tidak ada uji kompetensi, dan lain-lain,” ucapnya.

Selain mengamati netralitas pascapilkada, KASN masih menyelesaikan kasus yang terjadi sebelum coblosan. Hingga kemarin kasus yang masuk sudah mencapai 1.305 laporan. Dari jumlah tersebut, 985 sudah selesai diproses. Dengan 872 kasus di antaranya dinyatakan terbukti melanggar dan telah dilanjutkan rekomendasi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK). (jp)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy