Izin Tambang Diurus Jakarta, DPRD Sultra dan Walhi Dukung Kebijakan Pusat – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Izin Tambang Diurus Jakarta, DPRD Sultra dan Walhi Dukung Kebijakan Pusat

KENDARIPOS.CO.ID — Terhitung 11 Desember kemarin, izin tambang diurus Jakarta (baca : pemerintah pusat). Wewenang pemerintah provinsi mengurus izin tambang sudah diambil alih pusat atas “perintah” UU Mineral dan Batubara (Minerba) nomor 3 tahun 2020. UU tersebut diundangkan dan diteken Presiden Jokowi pada 10 Juni 2020. Tepat enam bulan lalu.

Pasal 35 ayat 1 UU Minerba menyebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Tapi pemerintah provinsi tak kehilangan “muka”. Pusat masih memberi sedikit wewenang kepada daerah namun tetap dibatas oleh aturan. Pasal 35 ayat 4 menyebutkan pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota Komisi III DPRD Sultra, Sudirman menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah sangat tepat agar mekanisme perizinan usaha pertambangan bisa lebih tersentral, transparan dan akuntabel. Toh, kata Sudirman, pemprov masih memperoleh penghasilan dari sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

“Saya rasa tidak berpengaruh. Kita juga masih dapat pajak dari itu. Sebelumnya juga begitu. Justru sekarang lebih bagus diambil alih pusat, tidak adalagi permainan di daerah,” kata Sudirman kepada Kendari Pos, Jumat (11/12) kemarin.

Selama ini, kata Sudirman, kontribusi atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk pendapatan asli daerah (PAD) sangat minim bahkan tidak ada sama sekali dan tertinggal jauh dari PAD pajak kendaraan bermotor.

“Yang dominasi PAD kita kan hanya pajak daerah. Padahal pajak kendaraan bermotor itu kontribusinya sangat besar bahkan melebihi separuh PAD kita. Misalnya kemarin (Oktober) kita raup sekira Rp 700 miliar, separuh lebihnya dari pajak kendaraan. Sementara PBBKB sangat minim. Padahal jumlah IUP hampir mencapai 300 IUP. Itulah saya kira dengan diambil alihnya oleh pemerintah pusat akan jauh lebih baik,” kata Sudirman.

Politisi PKS ini menambahkan, pangambil alihan kewenangan ini juga akan memantapkan peran Pemprov Sultra melalui Dinas Energi dan Sumber Mineral (ESDM) Sultra dalam mengawasi pemilik IUP.

“Jadi nanti pemprov tidak perlu repot-repot urus IUP. Fokus saja melakukan pengawasan. Pemprov nanti akan lebih leluasa menekan perusahaan misalnya untuk melakukan reklamasi supaya lingkungan bisa pulih, atau juga menekan penyaluran CSR supaya masyarakat bisa sejahtera,” kata Sudirman.

Senada, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra, Aksan Jaya Putra sepakat jika izin pertambangan diambil alih pusat. Menurutnya kebijakan itu harus dipatuhi karena sudah diamantkan oleh UU.

Di sisi lain, kata Aksan, kebijakan tersebut sama sekali tidak merugikan daerah. Sebab, daerah masih mendapatkan haknya melalui PBBKB. Selain itu, lanjut dia, salah satu pasal undang-undang minerba tersebut (pasal 35 ayat 4) dinyatakan bahwa pemerintah pusat masih bisa mendekegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemprov sesuai dengan ketentuannya. “Jadi sebenarnya tidak ada yang dirugikan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sultra Saharuddin mengungkapkan, UU Nomor 3 tahun 2020 tentang minerba merupakan bagian dari paket UU Omnibus Law yang disahkan belum lama ini. Menurutnya, perubahan dari UU Nomor 4 tahun 2020 tentang minerba itu memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihannya, kata Saharuddin, pengambilalihan izin pertambangan bisa meminimalisir potensi korupsi di daerah. Pasalnya selama ini ada peran subjektif dari daerah. Misalnya kata Sahruddin pengurusan izin mati, kembali dihidupkan. “Nah sekarang sudah tidak ruang orang Sultra yang ditangkap karena suap. Potensinya hilang. Potensi kolusinya itu berpindah di pusat,” kata Saharuddin.

Sedangkan kekurangannya, kata Saharuddin, pemberlakukan UU Nomor 3 tahun 2020 ini berpotensi akan berdampak terhadap penambahan kerusakan lingkungan. Pasalnya, izin linkungan dihapus dan diganti menjadi persetujuan lingkungan.

“Sebelumnya, perusahaan tambang melanggar, maka izin dapat dicabut. Saat ini tidak begitu, karena sistemnya persetujuan. Akan berdampak pada lingkungan karena tidak ada lagi fungsi kontrol. Fungsi kontrol masyarakat seperti kami itu hanya sebatas opini saja tidak bisa dilakukan gugatan secara hukum. Tentu ini sangat merugikan,” kata Saharuddin.

Atas kebijakan ini, pihaknya tengah mengkaji dan mengumpulkan data untuk dikonsultasikan ke Mahkamah Konstitusi dalam upaya judicial review UU Omnibus Law. “Mudah-mudahan ada kebijakan agar fungsi kontrol tidak dihilangkan demi kelestarian lingkungan,” pungkasnya. (ags/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy