Hanya Lima Lembaga Survei Terdaftar di KPU – Kendari Pos
Politik

Hanya Lima Lembaga Survei Terdaftar di KPU

KENDARIPOS.CO.ID — Jelang pemungutan suara Pilkada serentak, sejumlah lembaga survei mengumumkan persentase elektabilitas pasangan calon tertentu, berdasarkan hasil survei. Di Pilkada 2020, hanya lima lembaga survei yang mendaftarkan diri dan diakreditasi oleh KPU Sultra. Masing-masing, Jaringan Suara Indonesia (JSI), The Haluoleo Institute (THI), Yayasan Media Survei Nasional, Paramater Politik Indonesia serta Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Informasi itu disampaikan Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Muthalib. Ia mengatakan tak mau berspekulasi ihwal maraknya hasil survei kemenangan kandidat tertentu yang dipublis oleh lembaga survei. Yang jelas, hanya lima lembaga survei yang terdaftar di KPU daerah yang menggelar Pilkada.

Ojo-sapaan karib La Ode Abdul Natsir merinci, untuk Pilkada Konawe Utara ( Konut) dan Kolaka Timur (Koltim), yang terdaftar adalah JSI dan THI. Konawe Kepulouan (Konkep) juga THI, Sedangkan di Konawe Selatan (Konsel), terdapat THI, Yayasan Media Survei Nasional dan Paramater Politik Indonesia. Di Muna, ada THI dan SMRC. Di Buton Utara (Butur) hanya JSI sedangkan di Wakatobi ada THI dan JSI.

“Kami tidak tahu menahu soal hasil-hasil survei yang dirilis itu. Di KPU, kami sudah menyiapkan kanal bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi melakukan survei dan hitung cepat. Caranya, harus terdaftar di KPU di daerah yang menggelar pemilihan,” jelas mantan Ketua KPU Kendari itu.

Hal itu diatur dalam PKPU 8 Tahun 2017 pasal 46. Di pasal 46, jelas tertera bagaimana sebuah lembaga berpartispasi dalam survei, jajak pendapat dan hitung cepat. Lembaga yang telah terakreditasi oleh KPU, kata dia, bisa melakukan kegiatan survei perilaku pemilih, survei hasil pemilihan, survei lembaga pemilihan seperti penyelenggara pemilu, partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah, atau survei tentang pasangan calon.

Ia menambahkan pada pasal 47 disebutkan, yang berniat melakukan jajak pendapat dan merekam opini publik itu adalah lembaga yang telah terdaftar di KPU kabupaten, ditandai dengan keluarnya hasil akreditasi yaitu pengesahan yang diberikan oleh KPU kepada lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU.

Salah satu saratnya, sambung Abdul Natsir, lembaga itu memuat pernyataan mengenai kepatuhan lembaga survei terhadap undang-undang. “Kalau semua syarat bisa dipenuhi, barulah diajukan ke KPU untuk dimintakan persetujuan lalu diterbitkan sertifikat terdaftar dari KPU,” tegasnya.

Abdul Natsir menjelaskan, lembaga survei mesti memiliki sifat tidak berpihak yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan, tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan. Selain itu, juga benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei, tidak mengubah data lapangan, menggunakan metode penelitian ilmiah, serta melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei.

“Lembaga survei saat mengumumkan hasil surveinya tetap menyampaikan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilu. 15 hari paling lambat setelah merilis hasil survei, harus melaporkannya kepada Ketua KPU kabupaten. Jika tidak melapor, maka disanksi tidak boleh terlibat di kontestasi pemilihan berikutnya,” tandasnya. (ali/b).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy