Hakim Bagi Lembaga Survei, Oleh : Prof. Eka Suaib

KENDARIPOS.CO.ID — Menjelang pemungutan suara, media online dipenuhi oleh pengumuman hasil survei. Untuk daerah Sultra, beberapa lembaga survei mengumumkan hasilnya. Ada yang mengumumkan lewat media online. Ada yang mengumumkan melalui konferensi pers resmi.

Prof. Dr. Eka Suaib

Saat pemilu dilakukan dengan metode pemilihan langsung, semua pihak dapat melakukan survei. Namun, motivasi dan kepakaran masing-masing lembaga itu berbeda. Ada lembaga yang serius menjaga ‘kesucian’ melalui metodologi yang ketat. Motifnya, yakni sangat ingin memotret persepsi pemilih agar para calon dan tim sukses dapat meresponsnya. Ada pula survei dilakukan atas dasar pesanan. Hasilnya sudah diarahkan kepada tokoh tertentu. Ada pula survei dilaksanakan dengan maksud menjaga kesucian. Hanya saja tidak paham metodologi atau tidak peduli. Hasilnya, amburadul.

Survei dalam ilmu politik dan kebijakan publik merupakan salah satu penemuan penting. Sama halnya dengan penemuan penisilin dalam ilmu kedokteran, atau penemuan roda dalam dunia otomotif.

Melalui survei, hanya dengan menggunakan ratusan, ribuan, dan seterusnya sudah dapat mengetahui perilaku pemilih di suatu daerah. Hal itu dapat dianalogikan dengan makan sayur pada satu wadah. Hanya dengan mencoba satu sendok, maka sudah dapat tahu rasa sayur itu dalam satu kuali atau wadah. Tentu saja analogi itu tersebut tepat, jika pengambilan sayur dilakukan pada tempat yang sama dengan kontrol yang ketat. Artinya, pengambilan sampel dapat tepat melalui metodologi yang ketat dan akurat.

Saat saya kuliah di UGM, almarhum Prof. Riswanda Imawan, sangat fasih mengajarkan pentingnya ilmu statistik dalam ilmu politik. Almarhum memang mengasuh mata kuliah opini publik dan perilaku pemilih yang menjadi mata kuliah pilihan. Almarhum mengajarkan, agar elite politik tidak salah dalam mengambil keputusan, maka survei menjadi mediumnya.

Di negara-negara yang sudah maju, punya lembaga survei yang cukup kredibel. Seperti di AS, punya Gallup Poll. Wawancara bisa dengan via telepon. Hal ini dimungkinkan karena sebagian besar populasi sudah memiliki telepon. Mungkin saat ini di Indonesia, tidak tepat diterapkan dengan metode seperti itu. Soalnya, sarana media informasi sekarang sudah bergeser melalui penggunaan HP dan smartphone.

Di Indonesia, tidak terlalu sulit untuk memberikan penilaian lembaga survei yang cukup kredibel. Punya perhimpunan yang mengontrol. Ini soal administrasi. Bagaimana jika lembaga tidak berhimpun? Apakah dapat melakukan survei. Sebagai mantan penyelenggara pemilu, tentu saja saya akan larang bagi lembaga yang tidak punya izin dan terdaftar di masing-masing lokasi tempat berlangsungnya Pilkada. Jika saya penyelenggara, saya akan cek, dari mana sumber dananya, metodologinya, status hukum lembaga.

Sebagai akademisi, tentu saja akan memotret secara akademis, apakah kegiatan survei dilakukan melalui standar dan kontrol metodologis. Jika disederhanakan, ada 2 parameter untuk menentukan baik tidaknya hasil survei, yakni akurasi dan presisi. Akurasi adalah sejauh mana lembaga survei secara benar memprediksi pemenang pemilu dan sekaligus menentukan komposisi peringkat pemenang dalam suatu kontestasi. Entah itu di pemilu legislatif, atau pilkada. Akurasi lebih terkait dengan benar tidaknya ramalan.

Sementara presisi lebih terkait dengan ketepatan. Untuk hal ini dapat dilihat dari track record dari lembaga survei bersangkutan. Misalnya, saat pemilu legislatif, atau pemilu sebelumnya. Makin dekat ramalan perolehan suara hasil suara survei dengan perolehan yang sebenarnya. Jika semakin kecil, maka tingkat presisinya juga semakin bagus. Juga penting untuk melihat karakteristik responden yang tidak berbeda secara mencolok dengan karakteristik populasi. Jika karakteristiknya jauh, maka hasilnya dapat menyesatkan.

Kontroversi survei memang kerap terjadi. Pada pilpres yang 2014 lalu, ada lembaga survei yang memiliki hasil berbeda. Pilgub Sultra 2018 yang lalu, juga terdapat perbedaan hasil. Jika saat ini di pilkada juga ada perbedaan hasil, tidak usah bimbang. Toh, akan tiba saatnya yakni saat hasil pengumuman pilkada, akan menjadi hakim bagi lembaga survei.

Bagi lembaga survei dapat menampilkan data memberikan prediksi akurat, dialah yang akan bertahan lama dan dipercaya. Sisanya, hanya sekadar bermain-main ‘politik opini publik’. Ini juga tidak keliru, toh perbedaan dalam demokrasi juga hal yang biasa. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *