Dana Rp. 24,9 Triliun Mengalir ke Sultra – Kendari Pos
Nasional

Dana Rp. 24,9 Triliun Mengalir ke Sultra

KENDARIPOS.CO.ID — Puluhan triliun rupiah duit negara mengalir ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Duit dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berjumlah sekira Rp.24,9 triliun. Dari jumlah itu, Rp.17 triliun sebagai transfer ke daerah dan dana desa khusus untuk Pemprov dan pemda-pemda di Sultra. Sedangkan Rp.7,8 triliun untuk belanjan kementerian negara dan lembaga yang ada di Sultra.

Usai menerima dokumen DIPA dari Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Sultra, Arif Wibawa, Gubernur Sultra Ali Mazi (kanan) menyerahkan kepada Sekda Povinsi Sultra, Nur Endang Abbas (kiri), disaksikan Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh (tengah) di Claro Hotel Kendari, Senin

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra, Arif Wibawa mengatakan dari total belanja negara yang direncanakan sekira Rp.2.750 triliun, sekira Rp.24,9 triliun dialokasikan ke Provinsi Sultra. “Rinciannya dalam bentuk belanja kementerian negara dan lembaga sebesar Rp 7,8 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp.17,086 triliun,” ujarnya dalam Rapat koordinasi dan evaluasi pengendalian pembangunan dan penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun anggaran 2021 di Claro Hotel Kendari, Senin (30/11).

Alokasi belanja sebesar Rp.7,8 triliun atau sekira 31, 58 persen akan dialokasikan kepada 40 satker kementerian negara dan lembaga di Provinsi Sultra dan disalurkan melalui 4 kantor pelayanan perbendaharaan negara lingkup Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sultra. Alokasi tersebut terdiri dari belanja pegawai sekira Rp. 2,419 triliun, belanja barang sebesar Rp.2,671 triliun, belanja modal sebesar Rp.2,789 triliun dan belanja bantuan sosial sebesar Rp.6,774 miliar.

“Sedangkan alokasi TKDD sebesar Rp. 17,086 triliun terdiri dari dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam sebesar Rp. 906,12 miliar dana alokasi umum (DAU) Rp.9,583 triliun, dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp.2,334 triliun, DAK non fisik sebesar Rp. 2,213 triliun,”jelas Arif Wibawa.

Arif Wibawa menambahkan proses penyerahan DIPA dan alokasi TKDD ini dilaksanakan lebih awal agar mampu mendukung penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan berbagai prioritas pembangunan strategis. Selain itu, agar seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah sesegera mungkin mempersiapkan pengadaan dan mencairkan dana sejak awal tahun nanti. “Karena belanja pemerintah merupakan instrumen vital dalam rangka stimulus untuk menggerakkan perekonomian di seluruh pelosok Indonesia, khususnya di Sultra,” ungkapnya.

Ariw Wibawa meminta DIPA dan daftar alokasi TKDD tahun 2021 segera ditindak lanjuti sehingga seluruh kegiatan segera dilaksanakan di awal tahun 2021. “Kami berharap tahun 2021 nanti kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing kementerian negara dan lembaga serta pemda dapat ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan capaian dan output yang telah ditetapkan,”pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Sultra, Ali Mazi mengatakan penyerahan DIPA dan alokasi TKDD ini merupakan agenda penting bagi semua kepala daerah. Transfer daerah dan DD untuk Provinsi Sultra tahun 2021 sebesar Rp. 17 Triliun. “Dengan alokasi tersebut saya harap seluruh bupati, wali kota dan seluruh kuasa pengguna anggaran, baik satker instansi vertikal seperti kementerian negara dan lembaga maupun satker OPD untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dan diikuti dengan prinsip-prinsip kehati-hatian, cermat dan bertanggung jawab,”ujar Ali Mazi.

Gubernur Sultra dua periode itu menegekasn Sultra patut bersyukur, sebab penyerahan DIPA tahun 2021 lebih cepat yakni bulan November. Hal itu menjadi indikator komitmen pemerintah dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 dan percepatan peningkatan pelayanan publik segera direalisasikan.

Dengan semakin cepatnya penyerahan DIPA sesuai arahan Presiden, para kepala OPD dan Satker untuk segera menuntaskan penginputan rencana umum pengadaan (RUP). Selanjutnya mengumumkan dan melakukan proses lelang. “Saya harap lelang segera dilakukan pada bulan Januari 2021 atau paling lambat Februari semua paket sudah selesai dilelang dan segera penandatanganan kontrak. Sehingga rekanan bisa memulai pekerjaan lebih awal. Secara keseluruhan proses ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian regional kita pada triwulan I tahun 2021,”pungkas Gubernur Ali Mazi. (rah/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy