UU Ciptaker “Karpet Merah” Investor Asing – Kendari Pos
Nasional

UU Ciptaker “Karpet Merah” Investor Asing

KENDARIPOS.CO.ID — Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020, kemarin. Gelombang penolakan masih terus mengalir. Bahkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI AGN) mendaftarkan judicial review Undang-undang (UU) nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Puspaham) Sulawesi Tenggara, Kisran Makati mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bentuk kian kokohnya implementasi sistem ekonomi liberal. Disinyalir pencetusnya berasal dari kongkalikong antara korporasi dan para anggota DPR RI. Pasalnya, hanya akan menguntungkan para pemilik modal.

Menurut mantan Direktur Eksekutif Walhi Sultra itu, berbekal UU Cipta Kerja itu investor akan membangun gurita investasi. Banyak lahan yang bakal di eksploitasi untuk dijadikan sebagai wadah membangun bisnis investor. Dan bisa jadi banyak kawasan masyarakat khususnya rakyat kecil untuk di eskploitasi atas nama kepentingan pembangunan atau bisnis, sebagaimana yang kerap terjadi. Termasuk wilayah pertanian berpotensi untuk dikonversi menjadi kawasan industri.

“Patut diduga ada permainan kepentingan melalui UU Cipta kerja yang penuh kontroversi tersebut. Yang besar patut dicurigai yakni para pengusaha sekaligus politisi di Senayan. Alasannya karena muara UU sapu jagat itu lebih banyak mengakomodir keuntungan bagi korporasi,”kata Kisran Makari kepada Kendari Pos, Selasa (3/11).

Selain itu, kata Kisran Makati, terbitnya UU Cipta Kerja sebagai wujud penerapan secara total menerapkan ideologi kapitalisme. Jika dulu, para investor asing dihadapkan pintu ketat agar bisa menanamkan sahamnya di nusantara, namun kini melalui UU Cipta Kerja, bak “karpet merah” bagi investor asing. Ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dari falsafah Pancasila.

“Melihat fenomena ini, maka Indonesia sesungguhnya berada dalam cengkraman neoliberalisme. Gaya penjajahan baru melalui sistem ekonomi. Jika dulu para kolonial menjajah secara fisik, maka kini berganti wajah baru. Kita dijajah secara ekonomi melalui sistem impor dan UU pesanan,” terangnya.

Dengan keadaan sosial, politik, ekonomi serta hukum yang penuh ketidakpastian, Puspaham Sultra mendukung pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh para serikat pekerja di level nasional. “Jangan sampai rakyat dan buruh menjadi tumbal. Merana dalam kubangan penderitaan. Makanya semua elemen baik dari serikat buruh, masyarakat, aktivis agraria, aktivis lingkungan, dan lainnya wajib bersatu padu mengawal aktualisasi UU sapu jagat ini,”tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sultra, Eryckson Ludji menyambut baik pengesahan atau pemberlakuan UU Cipta kerja oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, UU tersebut sama sekali tidak menghilangkan hak-hak pekerja ataupun buruh sebagaimana yang marak dipersoalkan publik.

“Kami dari Apindo mendukung kebijakan pemerintah mengesahkan penerapan UU Cipta Kerja. Jika ada yang dianggap tidak berpihak kepada pekerja atau buruh, mari kita dudukan dan diskusikan bersama. Mencari titik poin perkaranya. Apakah benar merugikan atau hanya anggapan tendensius,” kata Eryckson Ludji.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI AGN) resmi mendaftarkan judicial review Undang-undang (UU) nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini langsung diambil setelah UU tersebut resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo..
“Sudah didaftarkan ke MK oleh kuasa hukum kami,” Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI terang Kahar S. Cahyono kepada JawaPos.com, Selasa (3/11).

Presiden KSPI Said Iqbal pun menambahkan, dalam kajiannya terkhusus untuk klaster ketenagakerjaan, dia mengungkapkan pasal-pasal yang merugikan kaum buruh. Pertama adalah pasal 88C ayat 1 dan 2 yang menyebutkan gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan syarat tertentu.

Kata dia, penggunaan frasa ‘dapat’ dalam UMK sangat merugikan buruh. Sebab, penetapan UMK bukan kewajiban, bisa saja gubernur tidak menetapkan UMK. “Hal ini akan mengakibatkan upah murah. Kita ambil contoh di Jawa Barat. Untuk tahun 2019, UMP Jawa Barat sebesar 1,8 juta. Sedang UMK Bekasi sebesar 4,2 juta. Jika hanya ditetapkan UMP, maka nilai upah minimum di Bekasi akan turun,” terang dia.

Kemudian, masalah lainnya adalah dihilangkannya periode batas waktu kontrak yang terdapat di dalam Pasal 59 UU 13/2003. Akibatnya, pengusaha bisa mengontrak berulang-ulang dan terus-menerus tanpa batas periode menggunakan PKWT atau karyawan.

“Dengan demikian, PKWT (karyawan kobntrak) bisa diberlakukan seumur hidup tanpa pernah diangkat menjadi PKWTT (karyawan tetap). Hal ini berarti, tidak ada job security atau kepastian bekerja,” tambahnya.

UU 11/2020 juga mengapus Pasal 64 dan 65 UU 13/2003 soal outsourcing. Selain itu, juga menghapus batasan lima jenis pekerjaan yang terdapat di dalam Pasal 66 yang memperbolehkan penggunaan tenaga kerja outsourcing hanya untuk cleaning service, cattering, security, driver, dan jasa penunjang perminyakan.

Batasan yang dihapus itu, maka semua jenis pekerjaan di dalam pekerjaan utama atau pekerjaan pokok dalam sebuah perusahaan bisa menggunakan karyawan outsourcing. “Hal ini mengesankan negara melegalkan tenaga kerja diperjual belikan oleh agen penyalur. Padahal di dunia internasional, outsourcing disebut dengan istilah modern slavery (perbudakan modern),” tegas dia.

Dengan sistem kerja outsourcing, seorang buruh tidak lagi memiliki kejelasan terhadap upah, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan kepastian pekerjaannya. Sebab dalam prakteknya, agen outsourcing sering berlepas tangan untuk bertanggung jawab terhadap masa depan pekerjanya. “Oleh karena itu, KSPI meminta penggunaan tenaga kerja outsourcing hanya dibatasi 5 jenis pekerjaan saja sebagaimana diatur dalam UU 13/2003,” ujarnya.

Begitu juga dengan pengurangan nilai pesangon buruh, dari 32 bulan upah menjadi 25 upah (19 dibayar pengusaha dan 6 bulan melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan). Hal ini kata dia merugikan buruh, karena nilai jaminan hari tua dan jaminan pensiun buruh Indonesia masih kecil dibandingkan dengan beberapa neagra ASEAN.

“Bandingkan dengan Malaysia. Di sana, jumlah pesangon antara 5-6 bulan upah. Tetapi nilai iuran jaminan hari tua dan pensiun buruh Malaysia mencapai 23 persen. Sedangkan buruh Indonesia nilai JHT dan pensiunnya hanya 8,7 persen. Akibat nilai jaminan sosial yang lebih kecil itulah, wajar jika kemudian negara melindungi buruh melalui skema pesangon yang lebih baik,” pungkas dia. (m6/b/jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy