Sukses Lindungi Konsumen, Pemprov Diapresiasi Pemerintah Pusat


KENDARIPOS.CO.ID — Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam kendali Gubernur Sultra Ali Mazi kembali meraih pengakuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag). Pemprov Sultra dinilai sukses melindungi konsumen. Kesuksesan itu diapresiasi Kemendag RI dengan memberikan penghargaan.

Staf Ahli Gubernur Sultra Bidang Ekonomi dan Pembangunan Muh. Djudul (dua dari kanan) usai menerima penghargaan peduli konsumen dari Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto (lima dari kiri), baru-baru ini.
Area lampiran

Menteri Perdagangan (Mendag) RI Agus Suparmanto menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Sultra yagn diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Muh. Djudul pada acara Hari Konsumen Nasional (Harkonas) di Cibubur. Penghargaan tersebut meneguhkan Sultra sebagai Daerah Peduli Perlindungan Konsumen.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Sutra, Hj. Siti Saleha mengatakan penghargaan dari Kemendag itu tak lepas dari upaya Disperindag Sultra yang berhasil mencegah dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha. Beberapa cara yang dilakukan antara lain mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

“Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (sejak 2018), sengketa konsumen yang masuk ke Disperindag sekira 100 aduan. Alhamdulillah semua sudah kita selesaikan baik secara langsung atau mediasi maupun ditempuh dijalur lain. Tapi semua sudah clear. Sebagian besar pengaduan konsumen terkait permasalahan di sektor finance atau leasing (Jasa non bank),” kata Siti Saleha kepada Kendari Pos, Rabu (18/11).

Atas capaian itu, Siti Saleha optimis Pemprov Sultra melalui Disperindag dapat meningkatkan pemahaman konsumen pada level mampu dengan poin Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) 41,7 sehingga target Kementerian Perdagangan RI pada tahun 2020 yaitu poin sebesar 42,0 dapat tercapai.

“IKK ini merupakan alat ukur atau parameter tentang tingkat keberanian masyarakat sebagai konsumen apabila tidak puas terhadap produk dan pelayanan produsen. Mudah-mudahan capaian kita bisa meningkat, terlebih dimasa pandemi Covid-19 ada perubahan pola perilaku perdagangan yang kini lebih banyak memanfaatkan sistem elektronik,” kata Siti Saleha.

Mantan Pj.Bupati Bombana itu menjelaskan selain sukses menyelesaikan sengkata yang terjadi, Disperindag Sultra dinilai responsif terhadap berbagai aduan masyarakat melalui posko layanan pengaduan konsumen. “Kami juga punya layanan aduan online yakni Sistem Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (SISWAS-PK) yang terintegrasi langsung dengan Kemendag. Caranya mudah, masyarakat cukup mengakses www.siswaspk.go.id dan menyampaikan keluhannya. Insya Allah kami akan tindak lanjuti,” kata Siti Saleha.

Sementara itu, untuk meningkatkan literasi perlindungan konsumen, Siti Saleha mengaku intens menyosialisasikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
“Untuk lebih memaksimalkan pemahaman konsumen terkait perlindungan konsumen, kami melakukan sosialisasi dengan mengundang pelaku usaha dan OJK Sultra di bidang pengawasan keuangan,” kata Siti Saleha.

Hal tersebut lanjut dia, guna memberikan perlindungan kepada konsumen dan segala yang menjamin adanya kepastian hukum tetap dilakukan agar terbangun konsumen yang cerdas dan terwujudnya pelaku usaha yang bertanggung jawab.

“Tujuan perlindungan konsumen yakni untuk mengangkat harkat dan martabat mereka (konsumen) dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang. Selain itu agar produk barang dan jasa yang beredar dipasar semakin berkualitas,” pungkas Siti Saleha. (ags/b)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *